Breaking News
Trending Tags

Layanan MPP memfasilitasi 28 Instansi untuk Menarik Minat Investor

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 25 Apr 2024
  • visibility 157
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews — Pemerintah Kota Bandung Permudah perizinan, untuk mengoperasikan layanan satu pintu atau Mal Layanan Publik (MPP). MPP adalah konsep satu pintu sistem pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan dari berbagai instansi.

MPP memfasilitasi 28 instansi terdiri dari 9 instansi internal pemerintah Kota Bandung dan 19 instansi eksternal. MPP telah di uji coba pada Januari 2022 dan sudah beroperasional penuh bulan juli 2022 lalu. Lokasinya di jalan cianjur no 34 kelurahan kacapiring kecamatan Batununggal kota Bandung.

Pj.Walikota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan ,Keunggulan MPP Kota Bandung anata lain, Zona kawasan WBBM, Pelayanan secara transparan , Menjungjung tinggi integritas, Aman, dan Nyaman .
Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) disamping memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan, juga telah menarik minat investasi di Kota Bandung

Lebih jauh Pj.Walikota Bandung mengingatkan kepada seluruh OPD ( Oraganisasi Perangkat Daerah ) Kota Bandung, untuk menjaga kualitas MPP sebagai akses yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan publik.
“MPP ini wajah, atau cerminan Pemerintah Kota Bandung (dalam memberikan layanan publik). Jadi terus jaga dan tingkatkan kualitasnya.

Untuk diketahui, MPP Kota Bandung yang terletak di Jalan Cianjur ini memfasilitasi 28 gerai dan 1 drive thru yang terdiri dari instansi internal dan eksternal Pemerintah Kota Bandung. Gerai-gerai tersebut di antaranya:
1. Disnaker Kota Bandung
2. Disdagin Kota Bandung
3. BPBJ Kota Bandung
4. Disdukcapil Kota Bandung
5. Diskominfo Kota Bandung
6. Diciptabintar Kota Bandung
7. Bapenda Kota Bandung
8. Perumda Tirtawening
9. Helpdesk OSS DPMPTSP Kota Bandung
10. Polrestabes Bandung
11. Kemenkumham Kanwil Jawa Barat (Ditjen AHU & HAKI)
12. Kantor imigrasi kelas I Kota Bandung
13. Kementrian Agama Kota Bandung
14. Kantor Agraria (ATR/BPN) Kota Bandung
15. DPMPTSP Propinsi Jawa Barat
16. Bapenda Propinsi Jawa Barat
17. Kantor Bea Cukai Kota Bandung
18. BNN Kota Bandung
19. BPJS Kesehatan
20. BPJS Ketenagakerjaan
21. BPPOM di Bandung
22. PT PLN UP3 Kota Bandung
23. PT Pos
24. Pengadilan Negeri Kota Bandung
25. Bank Bandung
26. Bank BJB
27. Pojok Dekranasda dan UMKM
28. Bandung Investment Corner (DPMPTSP Kota Bandung)
29. DRIVE Thru SAKEDAP

Selain itu, fasilitas yang dimiliki Mal Pelayanan Publik terbilang lengkap dan ramah anak dan disabilitas.Di antaranya seperti, ruang aktasi (ibu menyusui), musala, toilet khusus disabilitas, pojok baca digital, taman bermain anak, dan area menunggu yang nyaman.

Pemerintah Kota Bandung, mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara MPP dengan kategori Prima. Meski MPP Kota Bandung baru umur satu tahun yang diresmikan pada 23 Agustus 2023,” katanya.
penghargaan itu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Ini adalah hasil kerja keras Pemkot Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah pusat. Tentunya sebagai motivasi kita untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan publik untuk seluruh masyarakat di Kota Bandung,” ujar Bambang.

Baginya, esensi penting dari optimalisasi pelayanan publik bukan dengan menerima penghargaan, tapi menjadikannya sebagai motivasi untuk terus memaksimalkan dan memperbaharui pelayanan agar semakin mempermudah masyarakat. Sebab tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan adalah kesejahteraan masyarakat.

“Khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Meski semua sektor juga terus kita optimalkan pelayanan publiknya. Esensi pentingnya bukan mendapatkan penghargaan, tapi bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk kita lebih bisa meningkatkan pelayanan publik kita,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Bandung akan terus tingkatkan inovasi salah satunya dengan MPP digital. Ada dua pojok juga yakni Dekranasda dan inves Bandung untuk menarik investor sebanyak-banyaknya ke Kota Bandung . **

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Miliki Ganja 116,4 Gram, DR Diciduk Polisi

    Miliki Ganja 116,4 Gram, DR Diciduk Polisi

    • calendar_month Senin, 1 Feb 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 145
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota menangkap DR (19) atas kepemilikan narkoba jenis daun ganja kering seberat 116,4 gram yang di elinya secara online. DR ditangkap di rumahnya di Kampung Bojongduren Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (30/01/2021) kemarin. Tidak hanya itu, Polisi juga menyita barang bukti dusbook telepon genggam, […]

  • Kota Sukabumi Deflasi M-to-M sebesar 0,35 Persen, di Februrai 2025

    Kota Sukabumi Deflasi M-to-M sebesar 0,35 Persen, di Februrai 2025

    • calendar_month Sabtu, 8 Mar 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 109
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Akibat turunya beberapa indeks kelompok pengeluaran, seperti, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 15,18 persen, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,46 persen, membuat Kota Sukabumi alami deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,35 persen pada Februari 2025. “Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, Februari 2025 […]

  • Perlu Banyak Terobosan Untuk Selesaikan Permasalahan KTMDU

    Perlu Banyak Terobosan Untuk Selesaikan Permasalahan KTMDU

    • calendar_month Rabu, 18 Agt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 149
    • 0Komentar

    PURWAKARTA, MBInews.id – mPermasalahan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menanggapi permasalahan tersebut Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hasim Adnan mendorong, Pemdaprov Jabar melakukan sejumlah terobosan guna menekan pertumbuhan jumlah KTMDU. Sebab menurutnya permasalahan KTMDU tersebut merupakan permasalahan […]

  • Sekda Kota Bandung, Ema : Angka Konfirmasi Covid-19 Kota Bandung Terkendali

    Sekda Kota Bandung, Ema : Angka Konfirmasi Covid-19 Kota Bandung Terkendali

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 147
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id  – Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengaku tidak kaget jika angka konfirmasi positif Covid-19 di Kota Bandung terjadi penambahan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari masifnya pelacakan kasus oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19. Pelacakan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memetakan lokasi keberadaan virus. Cara tersebut efektif untuk mencegah […]

  • Komisi II Minta Pemprov Jabar Perhatikan Fasilitas UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon

    Komisi II Minta Pemprov Jabar Perhatikan Fasilitas UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon

    • calendar_month Selasa, 6 Jun 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 151
    • 0Komentar

    CIREBON, MBInews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat soroti kurangnya anggaran pelayanan pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati saat memimpin kunjungan kerja Komisi di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon. Senin, (5/6/23). Lina menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan kerja di […]

  • Bahas RAPBD 2022, Komisi I: Pastikan Dulu Anggaran Operasional Masing-masing OPD

    Bahas RAPBD 2022, Komisi I: Pastikan Dulu Anggaran Operasional Masing-masing OPD

    • calendar_month Kamis, 18 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 137
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG, MBInews.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provins Jawa Barat meminta agar perencanaan anggaran untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengkritisi pembahasan RAPBD TA 2022 yang tidak berpihak pada pelayanan publik. Perencanaan anggaran secara keseluruhan pada masing-masing […]

expand_less