Jembatan Rp12 Miliar Penentu Nasib Pusat Pemerintahan Baru Sukabumi
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
- visibility 44
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI,Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memastikan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Cibeureum mulai digerakkan pada 2026. Kuncinya ada pada pembangunan jembatan penghubung senilai lebih dari Rp12 miliar yang dinilai sebagai akses vital menuju kawasan tersebut.
Proyek itu telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan menjadi prioritas kepala daerah. Selain jembatan, Pemkot juga menganggarkan renovasi Gedung Seni Aher sebesar Rp3,5 miliar, pembangunan Kantor Kecamatan Gunungpuyuh sekitar Rp5,6 miliar, pembangunan Gedung Assessment Center BKPSDM, serta landfill untuk mendukung kawasan pusat pemerintahan baru. Seluruhnya direncanakan bersumber dari APBD Kota Sukabumi.
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan Daerah (PPED) Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, menegaskan tanpa jembatan, rencana pemindahan hanya akan menjadi wacana.
“Pusat pemerintahan tidak akan pernah berjalan tanpa akses memadai. Jembatan itu fondasi utama. Kalau ini tidak dibangun, rencana besar tersebut sulit terealisasi,” ujar Asep. Selasa, (3/3/2026).
Ia menjelaskan, selama ini keterbatasan akses menjadi hambatan utama pengembangan Cibeureum. Karena itu, pembangunan jembatan diposisikan sebagai tahap awal sebelum pembangunan gedung-gedung pemerintahan dilakukan secara bertahap.
“Begitu akses terbuka, tahapan berikutnya akan lebih realistis. Kami punya lahan di sana dan bisa membangun secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Terkait renovasi Gedung Seni Aher, Asep menyebut total kebutuhan anggaran mencapai Rp3,5 miliar. Namun, dana yang tersedia saat ini baru Rp2,3 miliar untuk pekerjaan fisik bangunan.
“Anggaran yang siap digunakan untuk struktur fisik. Sisanya akan dialokasikan untuk kelengkapan seperti sistem peredam dan audio agar gedung representatif,” jelasnya.
Rencana pembangunan jembatan tersebut juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Bappeda memastikan proses perencanaan hingga penganggaran akan dikawal agar sejalan dengan arah pembangunan kota.
Meski demikian, besarnya nilai proyek dan ambisi pemindahan pusat pemerintahan menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah. Publik akan menilai sejauh mana proyek jembatan benar-benar terealisasi pada 2026.
“Ini momentum awal. Kalau jembatan terbangun, pembangunan kawasan baru akan bergerak. Kalau tidak, tentu akan menjadi catatan serius,” pungkas Asep.ardan/wam/mbi.
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar