Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Jaga Daya Beli Warga, Pemkot Sukabumi Perkuat Pengendalian Inflasi

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
  • visibility 1.340
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus memperkuat pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Sukabumi pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,47 persen, masih berada dalam sasaran inflasi nasional.

Angka tersebut, berada di bawah inflasi Jawa Barat yang mencapai 2,72 persen dan inflasi nasional sebesar 2,88 persen. Sementara secara bulanan, Kota Sukabumi justru mencatat deflasi sebesar 0,02 persen pada Juli 2026.

Data tersebut dirilis BPS pada 3 Agustus 2026. Pemkot Sukabumi menilai, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai langkah pengendalian harga yang dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan sejumlah pemangku kepentingan berjalan cukup efektif.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, mengatakan, pengendalian inflasi tidak semata-mata ditujukan untuk menjaga indikator ekonomi, tetapi terutama memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Yang paling penting adalah, bagaimana harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali sehingga daya beli warga Sukabumi tetap terjaga. Ini yang menjadi perhatian kami,”ujar Ayep. Rabu, (13/8/2026)

Menurut Ayep, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, khususnya pada komoditas pangan strategis. Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan harga, pengamanan pasokan, hingga penguatan distribusi.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor karena pergerakan harga pangan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, permintaan masyarakat, kondisi cuaca, musim panen, hingga kelancaran distribusi.

“Pengendalian inflasi harus dilakukan bersama. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pasokan dan distribusi kebutuhan masyarakat tetap aman,”katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi, Eneng Rahmi, menjelaskan, dinamika inflasi Juli 2026 dipengaruhi tiga kelompok utama, yakni inflasi inti, harga yang diatur pemerintah (administered prices), dan harga pangan bergejolak (volatile food).

Pada kelompok inflasi inti, momentum tahun ajaran baru turut memberikan tekanan terhadap harga. Penyesuaian biaya pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama hingga bimbingan belajar, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inflasi.

Selain biaya pendidikan, pergerakan harga emas perhiasan dan tarif kontrak rumah juga turut memengaruhi dinamika inflasi inti.

Dari kelompok harga yang diatur pemerintah, tekanan inflasi antara lain berasal dari penyesuaian harga bensin serta tarif cukai rokok, khususnya sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT).

“Untuk kelompok volatile food, pergerakannya sangat dipengaruhi kondisi pasokan, cuaca, musim panen, serta distribusi. Karena itu, komoditas pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pengendalian inflasi,”jelas Rahmi.

Meski terdapat sejumlah tekanan harga, Rahmi memastikan, kondisi pangan strategis di Kota Sukabumi selama Juli masih relatif terkendali. Sejumlah komoditas, seperti daging ayam ras, minyak goreng, wortel, jengkol, dan ketimun, bergerak dalam batas yang masih dianggap wajar.

Bahkan, harga daging ayam ras dan telur ayam ras tercatat mengalami penurunan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi melemahnya permintaan selama masa libur sekolah serta belum beroperasinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pergerakan harga pangan terus kami pantau. Ketika ada komoditas yang mulai mengalami kenaikan, kami melakukan koordinasi dan langkah antisipasi agar tidak berkembang menjadi gejolak harga,ungkapnya.

Pemkot Sukabumi memastikan, pemantauan harga dan pasokan pangan akan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Pemerintah berharap, langkah tersebut dapat menekan potensi gejolak harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau, sehingga daya beli masyarakat Sukabumi tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi,”pungkasnya.ardan/mbi.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Raperda Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Ditetapkan

    Raperda Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Ditetapkan

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 137
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung ,tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 29 Februari 2024. Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Dr. […]

  • Panen Raya, Momentum Positif Ketahanan Pangan Kota Bandung

    Panen Raya, Momentum Positif Ketahanan Pangan Kota Bandung

    • calendar_month Kamis, 19 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 138
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Ada kabar gembira bagi masyarakat Kota Bandung. Pada Selasa, 17 Mei 2022, ada panen raya padi yang berlangsung di Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Panen raya padi ini menghasilkan sekitar 8 ton padi. Angka tersebut naik dari kisaran 6-7 ton padi yang biasa dipanen. Menggembirakannya lagi, panen raya yang menerapkan pendekatan […]

  • Bentuk Dukungan PPKM Darurat Jawa – Bali, Berikut Jadwal Jam Operasional Layanan Kas bank bjb

    Bentuk Dukungan PPKM Darurat Jawa – Bali, Berikut Jadwal Jam Operasional Layanan Kas bank bjb

    • calendar_month Jumat, 2 Jul 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 127
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBinews.id – Pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang ditetapkan pada tanggal 3 – 20 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali, untuk itu bank bjb telah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko guna meminimalisir penyebaran Covid-19, bank bjb sebagai salah satu sektor esensial yaitu sektor keuangan tetap melayani kegiatan operasional […]

  • Reses Inggu Sudeni: Warga Citamiang dan Cikole Sampaikan Tiga Keluhan Besar

    Reses Inggu Sudeni: Warga Citamiang dan Cikole Sampaikan Tiga Keluhan Besar

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 120
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, menggelar reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang mencakup Kecamatan Cikole dan Citamiang, pada Minggu (01/06/2025). Dalam dialog bersama warga, muncul tiga persoalan krusial yang mendominasi aspirasi masyarakat setempat. Diantaranya, terkait permasalahan kebersihan lingkungan, kerusakan infrastruktur, dan belum meratanya dampak program ekonomi. “Reses […]

  • DPRD Jawa Barat Berharap Perda Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Segera Disosialisasikan

    DPRD Jawa Barat Berharap Perda Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Segera Disosialisasikan

    • calendar_month Selasa, 12 Sep 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 125
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG, MBInews.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota, dinas dan instansi terkait. Menurut Yuningsih, Pemprov Jabar harus melakukan sosialisasi Perda tersebut secara mendalam melalui edukasi kepada masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) […]

  • Tedy Rusmawan dan Edwin Senjaya Jadi Saksi Nikah Massal

    Tedy Rusmawan dan Edwin Senjaya Jadi Saksi Nikah Massal

    • calendar_month Senin, 10 Okt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 148
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews id – Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., menghadiri acara Isbat Nikah Massal yang diselenggarakan oleh Komunitas Ibu Berbagi, di Aula Kecamatan Regol Kota Bandung, Sabtu (1/10/2022). Pada acara bertema “Menuju Keluarga Sejahtera Sah Secara Syari’at Agama dan […]

expand_less