Dinilai Masih Minim Pelaporan Dokumen Lingkungan, Pemerintah Kota Sukabumi Gencarkan Sosialisasi
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Sabtu, 14 Okt 2023
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan DLH Kota Sukabumi terkait pentingnya menjaga lingkungan. Kamis (12/10).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama pihak swasta, melakukan kegiatan sosialisasi terkait pemahaman dalam pelaporan dokumen lingkungan terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Sukabumi.
Dalam kegiatan yang berlangsung tersebut, Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji mengatakan, urgensi dalam melaporkan dokumen lingkungan ini merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Karena menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk upaya bersama dalam melestarikan lingkungan di Kota Sukabumi.
“Ini adalah bentuk inovasi dari DLH Kota Sukabumi untuk mewujudkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Alhamdulilah, hari ini kita (Pemerintah Kota Sukabumi) berkolaborasi bersama oleh berbagai unsur untuk melakukan sosialisasi terkait pelaporan dokumen lingkungan,” ujar kang Tutus, sapaan akrab Pj Walikota Sukabumi kepada awak media, Kamis (12/10).
Lanjut kang Tutus, kegiatan yang dilakukan ini merupakan bentuk nyata dari hadirnya Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, dari minimnya laporan dokumen lingkungan yang terjadi saat ini, kemungkinan bisa terjadi dari kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada para pelaku usaha.
“Saat ini kita berikan pemahaman kepada para pelaku usaha, agar sama-sama menjaga lingkungan yang kita cintai ini. Baik itu untuk kebutuhan kita saat ini, maupun nantinya,” jelas kang Tutus.
Masih menurut kang Tutus, sejauh ini dirinya mengatakan bahwa terdapat catatan khusus yang menjadi perhatiannya saat ini terkait baru delapan persen laporan dokumen lingkungan yang masuk.
“Saat ini memang baru 8 persen laporan yang masuk. Kan seyogyanya itu minimal 60 persen, atau bahkan mungkin seharusnya bisa seratus persen. Mungkin karena ketidaktahuan mereka (pelaku usaha) sehingga hal itu terjadi,” bebernya.
Sementara itu terkait catatan khusus yang diberikan Pj Walikota Sukabumi atas minimnya pelaporan dokumen lingkungan, Kepala DLH Kota Sukabumi, Asep Irawan mengatakan, kendala saat ini yang terjadi akibat minimnya sumber daya manusia yang ada saat ini.
“Kita menyadari, kendalanya saat ini akibat kurang memadainya SDM yang ada di DLH Kota Sukabumi. Selama ini, kita belum mempunyai PPLH. Namun saat ini, baru beberapa waktu lalu DLH Kota Sukabumi telah mendidik PPLH yang diharapkan dapat segera bertugas,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi)
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar