Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Paslon Sabilulungan No 1, Buka Posko Pengaduan Korban Janji Politik

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 14 Des 2020
  • visibility 103
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SOREANG – MBInews.id – Tim pemenangan pasangan calon bupati Bandung nomor urut 1 Kurnia Agustina-Usman Sayogi (NU Pasti Sabilulungan) akan membuat posko pengaduan diperuntukan bagi warga Kabupaten Bandung yang merasa menjadi korban dugaan janji-janji palsu atau janji manipulatif yang dilakukan salah satu paslon.

Juru Bicara NU PastiSabilulungan Dadang Rusdiana menuturkan, pembuatan posko pengaduan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan lanjutan setelah adanya puluhan masyarakat Kabupaten Bandung mengadu dan merasa menjdi korban dugaan modus penipuan janji-janji politik salah satu paslon saat pelaksanaan Pilbup Bandung 2020.

“Banyak aduan dari masyarakat mengenai dugaan modus yang dinilai masyarakat sebagai penipuan. Seperti program kartu tani, kartu wirausaha, atau kartu insentif guru ngaji yang kata masyarakat dapat ditukar dengan uang. Lucunya masyarakat ini mengadunya salah alamat karena bingung dan lugu. Mereka justru menagih ke kami karena Bupati Bandung sekarang ini kan Ketua DPD Golkar, dikira itu adalah janji bupati sekarang,” ujar Darus sapaan akrabnya, Minggu 13 Desember 2020.

Menurut Darus, sedikitnya sudah da 50 orang masyarakat yang telah mengadukan dugaan penipuan itu dan menagih agar kartu itu bisa dicairkan. Ke 50 orang tersebut tersebar hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Aduan tersebut juga dilengkapi data-data lengkap.

“Selain membuka pokso pengaduan, tentu kami akan melakukan langkah hukum. Karena ini jelas-jelas menjanjikan hal yang bersifat materil. Dan tentu ini sifatnya pidana karena sudah memenuhi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” ucapnya.

Terstruktur, kata Darus,Terstruktur kartu-kartu tersebut diproduk oleh tim pemenangan paslon tertentu dan disebar melalui struktural pemenangan. Massif karena ini menyebar di semua kecamatan. Sistemik karena ini bagian dari visi yang dikuantifisir secara manipulatif dan menjanjikan secara materi yg bersifat instant, bukan dalam bentuk program pemerintah daerah.

“Ini kan janji yg memberikan pemberian materil jangka pendek yang mengelabui masyarakat. Karena kalau dalam bentuk program pemerintah daerah ini kan tidak benar, nanti kan mesti ada persetujuan, dan kalau melihat kapasitas fiskal daerah ini kan sebuah kebohongan yang direncanakan,” kata dia.

Oleh sebab itu, Tim Pemenangan akan segera melapor ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Darus pun menyebut jika hal tersebut sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat pidana. “Makanya akan kami buat secara resmi posko pengaduan. Karena dalam berdemokrasi itu bukan hanya sekedar mencari kemenangan, tapi juga juga harus memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan malah membodohi atau membodohkan masyarakat dengan janji-janji kosong,” kata dia.

Darus pun meyakini jika program kartu-kartu tersebut adalah omong kosong belaka yang dalam kenyataannya nanti tidak akan bisa direalisasikan. Sebab, dalam konteks perumusan kebijakan daerah, hal tersebut tentu akan sulit dilakukan. Karea pada dasarnya nanti harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bandung.

“Ini kan janji memberikan seseuatu yang bersifat meteril, dan saya pikir ini irasional atau sulit terwujud. Bayangkan saja, belanja pegawai sekarang saja sudah mencapai 45 persen. Kalau ditambah beban untuk memenuhi janji itu, belanja tidak langsung akan semakin besar. Bayangkan kalau belanja tidak langsung mencapai 65 persen, untuk memenuhi janji-janjinya, rusaklah APBD kita, tak mungkin kita WTP. Saya yakin janji itu tidak akan bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Menurut Darus, dengan pengaduan tersebut Tim Pemenangan NU Pasti Sabilulungan memiliki tanggug jawab untuk melakukan pelurusan. Tentu hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan hitung cepat perolehan suara. Namun hal ini menjadi persoalan kebenaran yang harus ditegakkan.

“Ini persoalan mengedukasi masyarakat agar dewasa dalam berpolitik, bagaimana menciptakan demokrasi yang sehat, dan juga tentu bagaimana menegakkan kebenaran. Kitapun melihat praktek money politik yg masif. Dan itu tidak bisa dibiarkan, buktinya sangat cukup,” kata dia.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebanyak 28 Paket PekerjaaTuntas di Tenderkan, 480 Lagi Proses PL

    Sebanyak 28 Paket PekerjaaTuntas di Tenderkan, 480 Lagi Proses PL

    • calendar_month Senin, 21 Nov 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 100
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkot Sukabumi, tuntaskan tender 28 paket pekerjaan yang tersebar di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik), dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). “Hingga sat ini, kami sudah menuntaskan tender 28 paket pekerjaan tahun 2022,”ujar […]

  • Permintaan Pasar Meningkat,  Mentan “YSL” Ekspor Enam Komoditas Pertanian Asal Provinsi Jawa Barat

    Permintaan Pasar Meningkat, Mentan “YSL” Ekspor Enam Komoditas Pertanian Asal Provinsi Jawa Barat

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 88
    • 0Komentar

    LEMBANG, MBInews.id  – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor 6 komoditas pertanian asal Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang terus bertumbuh dan meningkat permintaannya di pasar ekspor. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian mencatat kenaikan sejak Januari hingga pertengahan Juni 2020 dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. “Kita buktikan lagi yang tidak […]

  • Tingkatkan PAD, Walikota Bandung Sambut Positif Dukungan Direktorat Pajak Dan Direktorat Perimbangan Keuangan

    Tingkatkan PAD, Walikota Bandung Sambut Positif Dukungan Direktorat Pajak Dan Direktorat Perimbangan Keuangan

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 77
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyambut positif dukungan Direktorat Pajak dan Direktorat Perimbangan Keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Kota Bandung termasuk salah satu dari 78 daerah yang memperoleh dukungan tersebut. Hal tersebut disampaikan Oded setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dengan Direktorat Pajak dan Direktorat Perimbangan […]

  • Terkait PAW, DPRD Kota Sukabumi Masih Tunggu Surat Dari Provinsi Jabar

    Terkait PAW, DPRD Kota Sukabumi Masih Tunggu Surat Dari Provinsi Jabar

    • calendar_month Kamis, 9 Mar 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 130
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), hingga saat ini masih menunggu surat dari Provinsi Jawa Barat. Sehingga belum dipastikan jadwal proses PAW tersebut akan dilakukan oleh DPRD setempat. “Mengenai PAW, kami masih menunggu surat keputusan dari Pak Gubernur Jawa Barat,”ujar Ketua DPRD Kota […]

  • KI Jabar Siap Evaluasi 118 Badan Informasi Publik

    KI Jabar Siap Evaluasi 118 Badan Informasi Publik

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 95
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pelayanan informasi publik di masa pandemi Covid-19 membutuhkan inovasi dari para pengelola informasi badan publik. Untuk melihat kualitas pelayanan informasi publik itu, Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar) melakukan monitoring evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik tahun 2020. Komisioner Komisi Informasi Jabar Bidang Monev dan Advokasi, Yudaningsih mengatakan monev tahun 2020 ini bertajuk […]

  • Reses H. Hen Hen Akomodir Aspirasi Warga

    Reses H. Hen Hen Akomodir Aspirasi Warga

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Kab Bandung , Mbinews.id – Wakil Ketua DPRD H. Hen Hen Asep Suhendar dari PDI.P dalam reses masa sidang l Tahun 2023,  berlangsung di Aula Kantor Desa Margamulya  (15/11/2023) turut hadir Kepala Desa Marga Mulya  dan juga konstituen PDI.P yang ada di wilayah Kec.Pasir Jambu Kab Bandung . Kades Marga Mulya Dede Odih mengatakan, dengan […]

expand_less