Breaking News
Trending Tags

Paslon Sabilulungan No 1, Buka Posko Pengaduan Korban Janji Politik

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 14 Des 2020
  • visibility 62
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SOREANG – MBInews.id – Tim pemenangan pasangan calon bupati Bandung nomor urut 1 Kurnia Agustina-Usman Sayogi (NU Pasti Sabilulungan) akan membuat posko pengaduan diperuntukan bagi warga Kabupaten Bandung yang merasa menjadi korban dugaan janji-janji palsu atau janji manipulatif yang dilakukan salah satu paslon.

Juru Bicara NU PastiSabilulungan Dadang Rusdiana menuturkan, pembuatan posko pengaduan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan lanjutan setelah adanya puluhan masyarakat Kabupaten Bandung mengadu dan merasa menjdi korban dugaan modus penipuan janji-janji politik salah satu paslon saat pelaksanaan Pilbup Bandung 2020.

“Banyak aduan dari masyarakat mengenai dugaan modus yang dinilai masyarakat sebagai penipuan. Seperti program kartu tani, kartu wirausaha, atau kartu insentif guru ngaji yang kata masyarakat dapat ditukar dengan uang. Lucunya masyarakat ini mengadunya salah alamat karena bingung dan lugu. Mereka justru menagih ke kami karena Bupati Bandung sekarang ini kan Ketua DPD Golkar, dikira itu adalah janji bupati sekarang,” ujar Darus sapaan akrabnya, Minggu 13 Desember 2020.

Menurut Darus, sedikitnya sudah da 50 orang masyarakat yang telah mengadukan dugaan penipuan itu dan menagih agar kartu itu bisa dicairkan. Ke 50 orang tersebut tersebar hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Aduan tersebut juga dilengkapi data-data lengkap.

“Selain membuka pokso pengaduan, tentu kami akan melakukan langkah hukum. Karena ini jelas-jelas menjanjikan hal yang bersifat materil. Dan tentu ini sifatnya pidana karena sudah memenuhi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” ucapnya.

Terstruktur, kata Darus,Terstruktur kartu-kartu tersebut diproduk oleh tim pemenangan paslon tertentu dan disebar melalui struktural pemenangan. Massif karena ini menyebar di semua kecamatan. Sistemik karena ini bagian dari visi yang dikuantifisir secara manipulatif dan menjanjikan secara materi yg bersifat instant, bukan dalam bentuk program pemerintah daerah.

“Ini kan janji yg memberikan pemberian materil jangka pendek yang mengelabui masyarakat. Karena kalau dalam bentuk program pemerintah daerah ini kan tidak benar, nanti kan mesti ada persetujuan, dan kalau melihat kapasitas fiskal daerah ini kan sebuah kebohongan yang direncanakan,” kata dia.

Oleh sebab itu, Tim Pemenangan akan segera melapor ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Darus pun menyebut jika hal tersebut sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat pidana. “Makanya akan kami buat secara resmi posko pengaduan. Karena dalam berdemokrasi itu bukan hanya sekedar mencari kemenangan, tapi juga juga harus memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan malah membodohi atau membodohkan masyarakat dengan janji-janji kosong,” kata dia.

Darus pun meyakini jika program kartu-kartu tersebut adalah omong kosong belaka yang dalam kenyataannya nanti tidak akan bisa direalisasikan. Sebab, dalam konteks perumusan kebijakan daerah, hal tersebut tentu akan sulit dilakukan. Karea pada dasarnya nanti harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bandung.

“Ini kan janji memberikan seseuatu yang bersifat meteril, dan saya pikir ini irasional atau sulit terwujud. Bayangkan saja, belanja pegawai sekarang saja sudah mencapai 45 persen. Kalau ditambah beban untuk memenuhi janji itu, belanja tidak langsung akan semakin besar. Bayangkan kalau belanja tidak langsung mencapai 65 persen, untuk memenuhi janji-janjinya, rusaklah APBD kita, tak mungkin kita WTP. Saya yakin janji itu tidak akan bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Menurut Darus, dengan pengaduan tersebut Tim Pemenangan NU Pasti Sabilulungan memiliki tanggug jawab untuk melakukan pelurusan. Tentu hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan hitung cepat perolehan suara. Namun hal ini menjadi persoalan kebenaran yang harus ditegakkan.

“Ini persoalan mengedukasi masyarakat agar dewasa dalam berpolitik, bagaimana menciptakan demokrasi yang sehat, dan juga tentu bagaimana menegakkan kebenaran. Kitapun melihat praktek money politik yg masif. Dan itu tidak bisa dibiarkan, buktinya sangat cukup,” kata dia.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • UNIK !  Bersama Gubernur Jabar, 100 Warga Papua Turut Hadir Ikuti Upacara Peringatan HUT RI Ke-74  Di Bandung

    UNIK ! Bersama Gubernur Jabar, 100 Warga Papua Turut Hadir Ikuti Upacara Peringatan HUT RI Ke-74 Di Bandung

    • calendar_month Sabtu, 17 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 52
    • 0Komentar

    MBInews.id, Bandung – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)  Kemerdekaan Republik Indonesia yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan pengibaran bendera merah Putih tersebut, untuk wilayah Bandung dipusatkan di Lapangan Gasibu Jalan Ponegoro Kota Bandung,  Sabtu (17 Agustus 2019). Gubernur Jawa Barat H. M. Ridwan Kamil bertindak selaku inspektur upacara, sedangkan selaku Komandan Upacara Danyonif 310/KK Letkol Inf […]

  • Situasi Hari Pertama PTM Terbatas Di Kota Bandung Berjalan Lancar

    Situasi Hari Pertama PTM Terbatas Di Kota Bandung Berjalan Lancar

    • calendar_month Rabu, 8 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 62
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung menyatakan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Kota Bandung berjalan lancar. Hal itu tergambar pada pelaksanaan PTM di SMP-SMA PGII Kota Bandung dan SD Ar Rafi, Rabu 8 September 2021. Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna yang juga menjabat Sekretaris Daerah […]

  • DPRD Jawa Barat Menerima Delegasi RRC Bahas Pertanian hingga Pengentasan Kemiskinan

    DPRD Jawa Barat Menerima Delegasi RRC Bahas Pertanian hingga Pengentasan Kemiskinan

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 62
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id — DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja delegasi Republik Rakyat China (RRC). Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dan Sekretaris Komisi II R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, serta Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari […]

  • Melalui Pola Kemitraan, Bank bjb Sasar UMKM Ritel Otomotif

    Melalui Pola Kemitraan, Bank bjb Sasar UMKM Ritel Otomotif

    • calendar_month Selasa, 29 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 62
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Melalui pola kemitraan, bank bjb semakin membuka luas peluang bagi UMKM dari berbagai sector usaha untuk maju bersama dengan bank BUMD terbaik di Indonesia ini. Terbaru, bank bjb juga baru saja menguatkan kolaborasi dengan pelaku usaha di bidang ritel otomotif. Beberapa waktu lalu, bank bjb menyepakati kerja sama penyaluran kredit kepada para […]

  • Pwi Akan Tindak Tegas Dan Sanksi Keras Jika Wartawan Menjadi Timses Pasangan Calon Pilkada 2020

    Pwi Akan Tindak Tegas Dan Sanksi Keras Jika Wartawan Menjadi Timses Pasangan Calon Pilkada 2020

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 49
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali menegaskan kepada wartawan dan anggotanya untuk menjaga independensi dalam Pilkada 2020. Apabila wartawan menjadi tim sukses pasangan calon atau terlibat aktif membantu maka wajib untuk non aktif dari profesinya sebagai wartawan. Hal ini disampaikan Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari melalui surat edaran yang juga […]

  • Antisipasi Sengketa Publik, Pemkot Sukabumi  Harus Aktifkan Kembali Website SKPD

    Antisipasi Sengketa Publik, Pemkot Sukabumi Harus Aktifkan Kembali Website SKPD

    • calendar_month Senin, 25 Nov 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 49
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya agar semua bentuk infromasi bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang no 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Salah satu langkah yang saat ini tengah di bangun, yakni mengaktifkan kembali semua website di setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. “Kemarin kita kumpulkan semua […]

expand_less