Breaking News
Trending Tags

Pemprov Jabar Apresiasi FGD, KI Jabar: Indonesia Di Peringkat i 61 Dari 94 Negara

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 10 Mar 2021
  • visibility 129
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBINews.id – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan ” Urgensi Indeks Keterbukaan Informasi Publik dalam Mengukur Capaian Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat.

Dalam Acara FGD tersebut hadir diantaranya, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE., M. Eng., (Sekda Provinsi Jawa barat), H. Ijang Faisal ( Ketua Komisi Informasi Jawa Barat), Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, S.I.K, M.Si,(Kabid. Humas Polda Jabar), Ketua Komisi Satu DPRD Provinsi Jawa barat, Bedi Budiman, S.IP., M.Si., Setiaji, ST., M.Si ( Kadiskominfo Provinsi Jawa barat), sedangkan Sebagai Nara Sumber, Dadan Saputra., S.Pd., M.Si. (Komisioner Komisi Informasi Jawa barat), Romanus Ndau Lendong (Komisioner Komisi Informasi Pusat), Dr. Antar Venus, M.A (Wakil Rektor Bid. Akademik UPN Veteran Jakarta), serta Neni Nurhayati (Direktur DEEP).

Dalam Sambutannya, Ketua KI Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal Mengatakan, Saat ini di era keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbabagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya, oleh karena itu negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas sehingga keterbukaan informasi menjadi ruh utama badan public dalam melayani masyarakat , dalam rangka mewujudkan meningkatnya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah, tuturnya. Bertempat  di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, selasa  9 Maret 2021

lanjut Ijang Faisal, Indeks Keterbukaan Informasi publik di Indonesia berdasarkan hasil riset Clobal Open Data Index 2018, ternyata berada di peringkat ke-61 dari 94 negara. Artinya bahwa keterbukaan data di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga yakni Singapura dan Thailand yang masing-masing berada di rangking 17 dan 51, padahal dalam konsideran UU No 14/2008 telah dijelaskan bahwa iformasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya selain penting bagi ketahanan nasional, tegasnya.

Sedangkan Sekda Provinsi Jawa barat dalam sambutannya menyampaikan, kami dari pemerintah Provinsi Jawa barat mengapresiasi terselengaranya acara FGD ini, dan perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua KI Jabar tadi tentang peringkat keterbukaan Informasi di Asia Tenggara, Indonesia berada diposisi 61 dari 94 negara, dibawah Singapura posisi 17, Thailand 51 dan Filipina 53, Ungkapnya.

Tentunya Kami dari Pemrov. Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pelayanan Informasi melalui beberapa strategi yang kami jalankan, diantaranya :

Pemberitaan positif dari program kegiatan di setiap Badan Publik

Memanfaatkan semua platform media massa, media sosial dan visual

Terukur, maksudnya output sesuai dengan KPI

Visual, dimana informasi visual menjadi penting disaat rendahnya tingkaat baca

Menyusun Roadmap Strategi komunikasi publik

strategi penyampaian informasi dalam bentuk narasi tunggal

Penyebaran informasi yang seluas-luasnya

memanfaatkan seluruh Media Sosial yang banyak digunakan masyarakat

gunakan data yang kredibel dan akurat

membentuk tim kehumasan yang berdiri dari ASN dan Non ASN.

strategi yang sedang kami jalankan tersebut harapanya bisa terwujudnya pemerintah yang terbuka, bisa mencegah dari upaya tindakan Pidana Korupsi, terwujudnya sinergisitas pemerintah dan masyarakat serta mampu menangkal berita bohong (Hoax), pungkasnya.

Sambutan lainnya, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi jawa Barat, Bedi Budiman menyampaikan, terciptanya keterbukaan Informasi publik seperti yang diamanatkan dalam UU no 14/2008, kami bersama rekan-rekan lain di Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat akan berupaya mendukung penuh sesuai dengan tupoksi kami baik dari Regulasi maupun Anggaran, tegasnya.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi V DPRD Jawa Barat Pantau PPDB 2023 di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya

    Komisi V DPRD Jawa Barat Pantau PPDB 2023 di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya

    • calendar_month Selasa, 6 Jun 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 191
    • 0Komentar

    KAB.TASIKMALAYA, MBInews. Id – Komisi V DPRD Jawa Barat memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2023 jenjang SMA/SMK di SMAN 5 Kota Tasikmalaya. Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Drs. H. Yod Mintaraga,MPA mengatakan, pemantauan PPDB Jabar 2023 dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan dengan baik. Sehingga tidak ada anak yang […]

  • Rotasi 20 Pejabat, Wali Kota Sukabumi Tekankan Kinerja dan Pelayanan

    Rotasi 20 Pejabat, Wali Kota Sukabumi Tekankan Kinerja dan Pelayanan

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 406
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id-Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, Rabu (3/6/2026). Pelantikan tersebut terdiri atas tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 12 pejabat administrator (eselon III), dan satu pejabat fungsional. Rotasi dan promosi jabatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan […]

  • Pemkot Sukabumi Kembali Raih Penghargaan APE 2020

    Pemkot Sukabumi Kembali Raih Penghargaan APE 2020

    • calendar_month Rabu, 13 Okt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 109
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Untuk ke-empat kalinya, Pemerintah Kota Sukabumi meraih penghargaan Parahita Ekapraya (APE) 2020. Kali ini, penghargaan yang diterima, dari kategori utama. Penghargaan tersebut, diumumkan secara virtual oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Balai Kota Sukabumi, Rabu (13/10/2021). ” Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi motivasi kita bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik […]

  • Pemkot Sukabumi Ambil Langkah Tegas, TPS Liar Ditutup, Sistem Sampah Dirombak

    Pemkot Sukabumi Ambil Langkah Tegas, TPS Liar Ditutup, Sistem Sampah Dirombak

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 460
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, menutup Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di kawasan BBAT dan eks TPS Pertigaan Jalan Kapten Asmud Lubis, Kecamatan Cikole, Kamis (11/6/2026). Penertiban ini dilakukan sebagai langkah tegas pemerintah dalam memperbaiki tata kelola persampahan yang dinilai masih semrawut di sejumlah titik perkotaan. Aksi penutupan TPS liar tersebut, dirangkaikan dengan kegiatan […]

  • Bappeda Kota Sukabumi Ditunjuk Menjadi Koordinator Penanganan Kasus Stunting

    Bappeda Kota Sukabumi Ditunjuk Menjadi Koordinator Penanganan Kasus Stunting

    • calendar_month Kamis, 28 Okt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 158
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi ditunjuk sebagai koordinator Tim khusus penekanan angka stunting tahun ini. “Iya, kita sebagai koorinator dari tim untuk penanganan masalah stunting di Kota Sukabumi,” ujar PLT. Kepala Bappeda kota Sukabumi Reni Rosyida, usai menggelar sosialisasi Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/314-Bappeda/2021 tentang pembentukan tim Percepatan Penurunan Stunting, di […]

  • DPRD Dorong Pemkot Sukabumi Siapkan Ruang Isolasi

    DPRD Dorong Pemkot Sukabumi Siapkan Ruang Isolasi

    • calendar_month Kamis, 4 Feb 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 157
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi Bangbang Herawanto masih sepakat dengan kebijakan Walikota Sukabumi yang hingga saat ini masih menjalankan pembelajaran jarak jauh. “Kalau saya melihat kebijakan Fahmi cukup pas dengan pandangan saya, karena dalam situasi pandemi covid ini tidak ada yang bisa menduga orang kelihatan sehat bisa saja terpapar Covid-19,” ucapnya […]

expand_less