Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Pos Indonesia Salurkan Bantuan Program Sembako Alternatif Tunai Di Papua Dan Papua Barat

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 25 Nov 2020
  • visibility 112
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAYAPURA, MBInews.id – Setelah sukses menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020, PT Pos Indonesia (Persero) kembali mendapat kepercayaan Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan Bantuan Program Sembako Dengan Mekanisme Alternatif Tunai kepada kurang lebih 500 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan besaran Rp200.000 per KPM.

Pada tahap pertama akan disalurkan kepada 160 ribu KPM untuk periode Bulan November dan Desember 2020 dan untuk tahap kedua akan disalurkan kepada lebih dari 500 ribu KPM untuk periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Penyaluran pertama akan dilakukan di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel dan selanjutnya akan diikuti daerah lainnya di Papua dan Papua Barat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua tanggal 24-26 November 2020 akan menyerahkan bantuan sembako alternatif tunai secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat didampingi oleh Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero), Nezar Patria di Tanah Merah, Boven Digoel dan juga akan meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Skow, perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea. 

Penyaluran sembako alternatif tunai melalui PT Pos Indonesia dilakukan sejalan dengan instruksi Bapak Presiden untuk melakukan langkah extra ordinary percepatan penyaluran sembako yang sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa Bank Pemerintah sehingga penyaluran sembako untuk Papua dan Papua Barat dapat terealisasi sesuai target.

Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero), Nezar Patria menyampaikan bahwa Pos Indonesia siap mengemban tugas yang dipercayakan Pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Sembako dengan mekanisme alternatif tunai di Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat dapat segera menerima manfaat bantuan sembako dengan alternatif tunai yang diberikan oleh Pemerintah.

“Pos Indonesia mengerahkan seluruh kapasitas sumber daya yang dimiliki di Tanah Papua dan Papua Barat untuk melakukan percepatan penyaluran Bantuan dengan mekanisme alternatif tunai agar dapat tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam masa pandemik ini,” ujar Nezar. Lebih lanjut Nezar, Selasa (24/11/2020)

menyampaikan bahwa untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahap pertama sampai dengan tahap enam sudah terealisasi sebesar 95.06% % dari 124.902 KPM yang dialokasikan Pemerintah untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sedangkan untuk tahap ketujuh dan kedelapan masih dalam proses penyaluran. Realisasi penyaluran BST secara nasional, terealisasi sebesar 93,22 %.

Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy memberikan apresiasi atas kinerja Pos Indonesia yang telah berkomitmen melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial, baik Bansos Sembako maupun Bansos Tunai selama masa pandemi Covid-19. Didukung oleh aplikasi digital platform yang dimiliki Pos Indonesia maka penyaluran bantuan dapat dilaporkan secara harian dan dapat diawasi langsung oleh Pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.

Penyaluran Program Bantuan Sembako Dengan Mekanisme Alternatif Tunai ini dilakukan dengan beberapa metode antara lain penyaluran langsung di Kantor Pos sesuai dengan penerapan protokol kesehatan, penyaluran melalui komunitas dan pengantaran langsung untuk KPM yang sakit, disabilitas dan memiliki keterbatasan untuk datang langsung di Kantor Pos

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Agustus 2025, Aplikasi SP4N-LAPOR di Kota Sukabumi Sepi Aduan

    Agustus 2025, Aplikasi SP4N-LAPOR di Kota Sukabumi Sepi Aduan

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 134
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Sepanjang Agustus 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), mengaku mengalami kendala dalam menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan serta gangguan teknis akibat pemeliharaan sistem pusat. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, menyampaikan bahwa selama bulan tersebut hanya […]

  • Peringati HDKD 2021, Lapas Sukabumi Ikuti Upacara Secara Virtual

    Peringati HDKD 2021, Lapas Sukabumi Ikuti Upacara Secara Virtual

    • calendar_month Senin, 1 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 88
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Peringati Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke 76, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, mengajak kepada seluruh pejabat dan pegawai Kemenkumham untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi, guna menciptakan terobosan/inovasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sehingga terwujud Kemenkumham yang Semakin PASTI […]

  • Warga Kota Bandung Bisa Gelar Akad Nikah Di Mal

    Warga Kota Bandung Bisa Gelar Akad Nikah Di Mal

    • calendar_month Rabu, 26 Jan 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 123
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Kabar baik untuk warga Bandung yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Cianjur akan menyediakan fasilitas berupa gerai akad. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin mengatakan, fasilitas ini akan mulai teraktivasi pada April 2022 mendatang. “Gerai akad […]

  • Puluhan Juta Rokok Ilegal Dimusnahkan, SBI Wujudkan Pengelolaan Barang Sitaan Berbasis Ekonomi Sirkular

    Puluhan Juta Rokok Ilegal Dimusnahkan, SBI Wujudkan Pengelolaan Barang Sitaan Berbasis Ekonomi Sirkular

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 745
    • 0Komentar

    BOGOR,Mbinews  – Lebih dari 60 juta batang rokok dan hasil tembakau ilegal dimusnahkan melalui fasilitas pengelolaan limbah terintegrasi milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Tak hanya menghentikan potensi peredaran kembali barang ilegal, proses tersebut juga menjadi langkah nyata dalam mendorong pengelolaan barang sitaan negara yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Selain puluhan juta batang rokok […]

  • Pokja PWI Kota Bandung Diharapkan terus Mengawal Pembangunan di Kota Bandung

    Pokja PWI Kota Bandung Diharapkan terus Mengawal Pembangunan di Kota Bandung

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 93
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru Pokja PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kota Bandung periode 2024-2026. Hal itu disampaikan H.Tedy Rusmawan AT.MM , saat menerima Audiensi pengurus baru Pokja PWI Kota Bandung periode 2024-2026 ke DPRD Kota Bandung, Senin (23/7/2024). Selain menyampaikan ucapan selamat, Tedy Rusmawan juga […]

  • Solusi Alternatif Honorarium Guru dan TAS Non PNS Dikaji Pemkot Bandung

    Solusi Alternatif Honorarium Guru dan TAS Non PNS Dikaji Pemkot Bandung

    • calendar_month Senin, 13 Mei 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 102
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih mengkaji sejumlah solusi  alternatif terkait honorarium bagi guru dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) non PNS. Pemkot Bandung memastikan, solusi yang bakal dipilih tetap berpegang pada regulasi yang ada. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menuturkan pemberian honorarium bagi guru dan TAS non PNS bukan hanya berdasarkan pada […]

expand_less