Breaking News
Trending Tags

Potensi Zakat Besar, BAZNAS Jabar Dorong UPZ Lebih Profesional dan Digital

  • account_circle MBI Admin
  • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
  • visibility 1.072
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG,Mbinews  — Besarnya potensi zakat di Jawa Barat belum cukup hanya diukur dari kemampuan menghimpun dana. Tantangan berikutnya adalah memastikan potensi tersebut dapat dikelola melalui kelembagaan yang kuat, sistem digital yang transparan, serta program yang benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.

Hal itu menjadi perhatian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Unit Pengumpul Zakat (Rakor UPZ) BAZNAS Jawa Barat Tahun 2026 di Graha Pos Indonesia, Jalan Banda No. 30, Kota Bandung, Kamis (13/8/2026).

Berdasarkan kajian Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, potensi zakat Jawa Barat mencapai sekitar Rp535,4 miliar per tahun. Sementara itu, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) se-Jawa Barat pada 2025 tercatat mencapai Rp3,71 triliun.

Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Anang Jauharuddin, M.M.Pd., menilai penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi salah satu kunci untuk mengoptimalkan penghimpunan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan.

“UPZ merupakan garda terdepan sekaligus mitra strategis BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat di berbagai instansi dan komunitas,” kata Anang.

Menurut dia, keberhasilan pengelolaan zakat tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul. Zakat harus mampu memberikan perubahan sosial, memperkuat kemandirian mustahik, serta ikut berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rakor yang mengusung tema “Menguatkan Peran UPZ, Memperluas Manfaat Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Jawa Barat Istimewa” tersebut diikuti ratusan pengurus UPZ dari berbagai sektor, mulai dari instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BUMD, perguruan tinggi, perusahaan swasta hingga masjid.

Dorong Digitalisasi Pengelolaan Zakat

Selain memperkuat kelembagaan UPZ, BAZNAS Jawa Barat mendorong percepatan transformasi digital dalam penghimpunan dan pengelolaan ZIS.

Sejumlah instrumen pembayaran digital seperti Cash Management System (CMS), mobile banking, QRIS, dan Virtual Account terus didorong untuk memudahkan masyarakat menunaikan zakat.

Digitalisasi dinilai bukan sekadar memberikan kemudahan transaksi bagi muzaki. Lebih jauh, sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat akurasi pencatatan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menekankan pentingnya harmonisasi sistem pengelolaan zakat dari tingkat pusat hingga daerah.

Menurutnya, dengan potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekosistem zakat nasional.

“Penguatan kapasitas pengelola UPZ dan transformasi digital merupakan kebutuhan. Pengelolaan zakat harus semakin cepat, transparan, mudah diakses, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Zakat Tak Berhenti pada Angka

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, UPZ, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Asep Sukmana, M.Si., mengatakan zakat memiliki kekuatan sosial yang besar, terutama dalam membantu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.

“Zakat bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi memiliki kekuatan sosial yang besar untuk membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat,” katanya.

Karena itu, peningkatan penghimpunan zakat diharapkan berjalan beriringan dengan perluasan manfaat bagi mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sosial kemanusiaan.

BAZNAS Jawa Barat juga menyatakan terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan.

Melalui Rakor UPZ 2026, BAZNAS Jawa Barat ingin menempatkan UPZ bukan sekadar sebagai unit penghimpun dana, tetapi sebagai simpul kolaborasi yang menghubungkan muzaki, BAZNAS, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat penerima manfaat.

Dengan demikian, optimalisasi zakat tidak berhenti pada pencapaian angka penghimpunan. Lebih jauh, zakat diharapkan mampu mengubah kepedulian menjadi keberdayaan dan membantu mustahik menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Penulis

Mengabarkan Berita Infomatif

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemilu di Puncak Musim Hujan, Pemkab Bandung Antisipasi Bencana dengan Apel Kesiapsiagaan

    Pemilu di Puncak Musim Hujan, Pemkab Bandung Antisipasi Bencana dengan Apel Kesiapsiagaan

    • calendar_month Selasa, 30 Jan 2024
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Kab. Bandung, MBINews.id – Diprediksi cuaca pemilu akan jatuh pada musim penghujan, maka sejumlah unsur menggelar apel siaga dakam persiapan Pemilu Serentak 2024. Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, itu diprediksi musim hujan. Sehingga pemerintah Kabupaten Bandung menggelar “Apel Kesiapsiagaan Bencana pada Masa Pemilu 2024” di Dome Balerame, Soreang pada Selasa (30/01/2024). Apel ini […]

  • DPRD Dorong Program Nyata untuk Warga Bojongloa Kaler

    DPRD Dorong Program Nyata untuk Warga Bojongloa Kaler

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 129
    • 0Komentar

    BANDUNG,Mbinews – DPRD Kota Bandung menekankan perlunya langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan di Bojongloa Kaler. Forum Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2026 menjadi momen strategis menyusun prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil warga. Forum ini menjadi langkah strategis menyusun prioritas pembangunan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi lokal. Musrenbang diikuti Christian Julianto Budiman, H. […]

  • Pencairan P2RW Tuntas, Pemkot Sukabumi Siap Lakukan Monev

    Pencairan P2RW Tuntas, Pemkot Sukabumi Siap Lakukan Monev

    • calendar_month Senin, 26 Sep 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 110
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id– Progres penyerapan dana Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) sudah mencapai 100 persen. Artinya, dari 357 Rukun Warga (RW) se Kota Sukabumi, semuanya sudah mencairkan anggaran P2RW tersebut. “Semua RW sudah mencairkan dana P2RW tersebut,” ujar Analisis Kebijakan Sub Koor Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota SUkabumi, Nia Vaulina. Senin, (26/9/2022). Baca Juga: https://mbinews.id/2022/06/23/wali-kota-sukabumi-akui-program-p2rw-tingkatkan-partisipasi-masyarakat/ […]

  • HUT Ke-76 TNI, Pemkot Bandung: Perkuat Soliditas Tangani Covid-19

    HUT Ke-76 TNI, Pemkot Bandung: Perkuat Soliditas Tangani Covid-19

    • calendar_month Rabu, 6 Okt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 88
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menghaturkan terima kasih kepada jajaran TNI yang selalu bersinergi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menunjang kelancaran berbagai program. Utamanya, terkait pelayanan kepada masyarakat. Yana menuturkan, TNI turut memiliki andil besar berkolaborasi bersama Pemkot Bandung dalam penanganan pandemi Covid-19. Di antaranya melalui sosialisasi dan edukasi, menyediakan […]

  • Ini Kata Pedagang Setelah 7 Tahun Menanti Pasar Pelita

    Ini Kata Pedagang Setelah 7 Tahun Menanti Pasar Pelita

    • calendar_month Minggu, 12 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 137
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Setelah bertahun-tahun menanti, Mesyana Melinda (27) merasa terharu dan bahagia, karena ia merupakan salah satu perwakilan pedagang pasar, yang menerima serah terima kunci kios Pasar Pelita Kota Sukabumi. “Saya sangat senang, karena setelah kurang lebih selama 7 tahun menunggu, akhirnya tak lama lagi kami pedagang, bisa mulai berjualan di Pasar Pelita ini,” […]

  • KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, Pemkot dan DPRD Sukabumi Fokus pada Prioritas Pelayanan Publik

    KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, Pemkot dan DPRD Sukabumi Fokus pada Prioritas Pelayanan Publik

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 3.686
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi bersama DPRD Kota Sukabumi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan APBD 2026 dengan menitikberatkan anggaran pada program prioritas dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna […]

expand_less