Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Tekan Inflasi dan Kemiskinan, Pemkot Sukabumi Gulirkan Program 12 PAS

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
  • visibility 1.180
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI,Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi kembali menggulirkan program Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah (12 PAS), sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Program yang diinisiasi Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi itu, kali ini menyasar masyarakat di Kelurahan Sukalarang dan Kelurahan Benteng, Rabu (23/9/2026).

Penyaluran bantuan dipimpin langsung Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki bersama Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Sosial, camat dan lurah, serta sejumlah mitra yang mendukung pelaksanaan program.

Bantuan yang disalurkan terdiri atas paket sembako, uang tunai, dan dukungan modal usaha. Bantuan tersebut diarahkan tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi dan mendorong penerima manfaat agar lebih produktif.

Di Kelurahan Sukalarang, bantuan diberikan kepada Titik Sirikit, Atimah, Siti Mamu, Titin, Wini Winarti, dan Enung. Sementara itu, di Kelurahan Benteng, bantuan disalurkan kepada Erwana, Een, Ooy, Nenah, Nenih, Aan, Ciah, Ririn, dan Anggi.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengatakan, program 12 PAS menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk memastikan bantuan sosial dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Program 12 PAS merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Bantuan yang diberikan diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus menjadi stimulus bagi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas ekonomi,”terang Ayep.

Menurut dia, penyaluran bantuan sosial juga berjalan beriringan dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

Ayep menyebut, pengendalian inflasi di Kota Sukabumi dilakukan melalui sejumlah program, antara lain pasar murah, Gerakan Pangan Murah, 12 PAS, serta dukungan Baznas.

“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan melalui satu program saja. Pemerintah bersama berbagai pihak perlu menjalankan sejumlah intervensi secara berkelanjutan, termasuk melalui pasar murah, Gerakan Pangan Murah, program 12 PAS, dan dukungan Baznas,”katanya.

Ia juga menyampaikan, berdasarkan catatan yang dimilikinya, inflasi Kota Sukabumi berada di angka 2,77 persen. Ayep menyebut angka tersebut menempatkan Kota Sukabumi pada posisi yang disebutnya sebagai rekor terbaik kesembilan di Indonesia.

Selain penyaluran bantuan, lanjut Ayep, pelaksanaan 12 PAS episode 22 dan 23 turut menghadirkan layanan Grebek Desil yang disediakan Dinsos Kota Sukabumi. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat mengecek sekaligus menyampaikan kendala terkait data desil.

Masyarakat dapat membawa fotokopi kartu keluarga (KK) maupun soft file untuk dilakukan pengecekan data desil 1 hingga 5 secara langsung.

“Keberadaan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akurasi data dalam penyaluran program perlindungan sosial,”ucapnya.

Program 12 PAS juga, kata Ayep, mendapat dukungan dari sejumlah mitra, antara lain Baznas, SCG, Telkom, Bank BJB, Pegadaian, serta Radar. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan terhadap program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemkot Sukabumi, tambah Ayep, akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

“Kolaborasi menjadi kunci agar program pemberdayaan dan perlindungan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan. Harapannya, program ini tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga ikut mendorong peningkatan produktivitas masyarakat serta penurunan pengangguran dan kemiskinan di Kota Sukabumi,”pungkasnya.ardan/mbi.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buruh Kepung Pendopo Sukabumi, Bupati Jawab Soal UMK 2022

    Buruh Kepung Pendopo Sukabumi, Bupati Jawab Soal UMK 2022

    • calendar_month Rabu, 1 Des 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 125
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Ribuan buruh dari beberapa serikat pekerja di Kabupaten Sukabumi, sambangi area Gedung Pendopo di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, Rabu (1/12/2021). Masa gabungan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Buruh Kehutanan Perkayuan dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia […]

  • Hadir di HUT Apeksi ke 23, Ini Kata Wali Kota Sukabumi

    Hadir di HUT Apeksi ke 23, Ini Kata Wali Kota Sukabumi

    • calendar_month Kamis, 8 Jun 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 139
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, menghadiri Seminar ‘Transformasi Ekonomi Hijau Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan’ dalam rangkaian HUT ke-23 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Aryaduta Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/6/2023). Hadir mendampingi dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Dida Sembada, Kepala SKPD / Kepala Badan terkait di lingkungan Pemkot Sukabumi. Kegiatan […]

  • Bappeda Kota Sukabumi Ciptakan SIGENKO

    Bappeda Kota Sukabumi Ciptakan SIGENKO

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 142
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id-Untuk merancang suatu tentang keruangan di Kota Sukabumi. Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, ciptakan aplikasi yang diberi nama Sistem informasi Geospasial Kota Sukabumi (SIGENKO). Sistem tersebut, merupakan informasi tentang geografis. “Jadi nanti SIGENKO tersebut, sebagai perencanaan, sekaligu untuk membuat suatu perencanaan juga,”ujar Plt. Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Mutmainah,”Rabu, (15/12/2021). Reni menjelaskan, Sigenko […]

  • Minimnya Penegakan Hukum Sehingga Peningkatan Volume Sampah di Kota Bandung Sulit diatasi

    Minimnya Penegakan Hukum Sehingga Peningkatan Volume Sampah di Kota Bandung Sulit diatasi

    • calendar_month Selasa, 23 Apr 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 127
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Meski telah melewati masa darurat sampah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap menerapkan sejumlah strategi dalam menangani peningkatan volume sampah. Mulai dari memilah, mengedukasi, Maggotasi, hingga mengolah sampah menjadi bernilai ekonomi. Pj Wali Kota Bandung bambang Tirtoyuliono mengatakan, terdapat beberapa faktor yang membuat sampah di Kota Bandung sulit teratasi. Di antaranya perilaku mindset, […]

  • Kurang Dari 24 Jam Jadi Walikota, Yana Langsung Tancap Gas Lantik 130 Pejabat

    Kurang Dari 24 Jam Jadi Walikota, Yana Langsung Tancap Gas Lantik 130 Pejabat

    • calendar_month Selasa, 19 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 140
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Walikota Bandung, Yana Mulyana melantik 130 orang pejabat fungsional dan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, di Plaza Balai Kota, Selasa 19 April 2022. Dari 130 pejabat yang dilantik, 60 di antaranya merupakan jabatan administrasi dan 70 jabatan fungsional. Yana melantik para pejabat setelah sebelumnya dilantik di Gedung Sate pada Senin, […]

  • Pemkot Sukabumi Stop Jamkesda Tahun 2020?

    Pemkot Sukabumi Stop Jamkesda Tahun 2020?

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 128
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (pemkot) Sukabumi berencana akan menghapus Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun depan. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat yang tidak tercover layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak akan mendapatkan pelayanan dari Jamkesda. “Rencananya sih awal Januari tahun 2020 akan diterapkan penyetopan Jamkesda tersebut,”ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) […]

expand_less