Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Wali Kota Sukabumi: 85 Persen DBHCHT Diperuntukkan Untuk Bidang Kesehatan

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 25 Okt 2021
  • visibility 117
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengungkapkan, jika setiap tahun, seluruh pemerintah daerah mendapatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat, melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran DBHCHT yang disalurkan berdasarkan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut, diarahkan untuk tiga bidang. Yakni, kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum.

“Semua daerah mendapatkan dana dari DBHCHT setiap tahunya,” ujar Fahmi usai membuka Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat, yang dilaksanakan oleh Diskumindag Kota Sukabumi, disalah satu Hotel Jalan Siliwangi Kota Sukabumi. Senin, (25/10/2021).

Kota Sukabumi sendiri lanjut Fahmi, kebagian jatah sekitar Rp4,5 miliar yang diperuntukan untuk beberapa dinas saja. Dan anggaran sebesar itu, sebanyak 85 persen untuk bidang kesehatan.

“Iya, sekitar 85 persen atau sekira Rp3,8 miliar diperuntukan untuk bidang kesehatan,” katanya.

Makanya melalui kegiatan sosialisasi ini, lanjut Fahmi, untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai ketentuan DBHCHT. Sehingga, jika sudah paham dan taat, maka akan mampu meningkatkan pendapatan melalui cukai hasil tembakau dan di sisi lain meminimalisir peredaran rokok ilegal. Sebab kata Fahmi, jika banyak rokok ilegal maka akan mengalami kerugian luar biasa karena pajak tidak tertarik dan tidak dapat menjaminkan standar kesehatan terkait rokok.

“Sehingga warga yang alami gangguan kesehatan bisa cepat ditangani oleh layanan kesehatan milik pemda. Intinya dengan dana transfer semakin menguatkan layanan kesehatan pemda. Walaupun sumbangsih cukai besar bagi APBN, tapi berharap warga berhenti merokok untuk kesehatan,” pugkasnya. Ardan/Wan/Mbi

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bersiap! BPS Kota Bandung Lanjutkan Sensus Penduduk Bulan Ini

    Bersiap! BPS Kota Bandung Lanjutkan Sensus Penduduk Bulan Ini

    • calendar_month Jumat, 13 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 83
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung bakal melanjutkan sensus penduduk bagi warga Kota Bandung. Hal itu diungkapkan Kepala BPS Kota Bandung Aris Budiyanto dalam Bandung Menjawab, Rabu 11 Mei 2022. Agus mengatakan, sensus penduduk ini serentak dilakukan di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan satu data penduduk. “Sensus penduduk akan dilakukan pada 15 hingga […]

  • Jelang Lebaran, JPKP Cianjur Berikan Santunan Ke Yayasan Keswa Ranum

    Jelang Lebaran, JPKP Cianjur Berikan Santunan Ke Yayasan Keswa Ranum

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 107
    • 0Komentar

    CIANJUR, MBInews.id –  Momentum bulan suci ramadan sebagai bulan penuh keberkahan, dimanfaatkan oleh JPKP Cianjur seblumnyah sudah membagikan paket sembako untuk daerah Cianjur lainnya dengan beragam kegiatan positif Ketua JPKP Cianjur, lucky menuturkan acara hari ini pemberian santunan infaq ke yayasan keswa ranum  dan sebelumnya ia dan pengurus serta anggota jpkp cianjur membagikan paket sembako […]

  • Presiden Jokowi: Dewan Pengawas KPK Tidak Boleh Diisi Politisi, Birokrat, dan Aparat Hukum

    Presiden Jokowi: Dewan Pengawas KPK Tidak Boleh Diisi Politisi, Birokrat, dan Aparat Hukum

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 82
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Presiden Jokowi didampingi Mensesneg dan Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan keterangan pers terkait revisi UU KPK, di Istana Negara, Jakarta Dalam konperensi pers terkait usulan inisatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi sejumlah isu dalam RUU KPK yang […]

  • Ini Kata Ketua DPRD Kota Bandung Terkait Penetapan Tersangka Anggotanya

    Ini Kata Ketua DPRD Kota Bandung Terkait Penetapan Tersangka Anggotanya

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 97
    • 0Komentar

      BANDUNG, Mbinews — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyampaikan keprihatinan atas penetapan salah seorang Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025. “Kami tentu merasa prihatin dengan apa yang baru saja terjadi menimpa salah seorang Anggota DPRD Kota Bandung. […]

  • Dinilai Cacat Hukum, Eksekusi Lahan Milik Hendrew Tetap Dilakukan Oleh PN Bale Bandung

    Dinilai Cacat Hukum, Eksekusi Lahan Milik Hendrew Tetap Dilakukan Oleh PN Bale Bandung

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 118
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id -Eksekusi lahan seluas lebih dari 1.000 meter persegi yang beralamat di Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) oleh Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung itu dinilai cacat hukum. Pasalnya, lahan tersebut bukan milik PT. Hayako Prima Indonesia, tetapi milik Hendrew Sastra Husnandar. Selama ini, PT. Hayako hanya menyewa kepada Hendrew. Meski […]

  • Posko Pemprov Jabar Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Korban Gempa Cianjur

    Posko Pemprov Jabar Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Korban Gempa Cianjur

    • calendar_month Jumat, 2 Des 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 115
    • 0Komentar

    CIANJUR, MBInews.id – Keberadaan Posko Pemprov Jabar merupakan, wujud kepedulian pemerintah kepada korban terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ida Wahida Hidayati di Posko Pemprov Jabar Bencana Gempa Cianjur  di Kecamatan Pacet. Ida menjelaskan, saat ini pemerintah baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi sampai […]

expand_less