Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Pasca Lebaran Naik, Wakil Wali Kota Bandung Sangat Khawatir
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Minggu, 6 Jun 2021
- visibility 141
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDUNG, Terjadinya kenaikan tren kasus positif Covid-19 di Kota Bandung pascalebaran dan libur panjang beberapa waktu lalu.
Hal ini terlihat dari angka Bed Occupancy Ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Kota Bandung yang sudah 79,9 persen dan cenderung akan mengalami kenaikan.
Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana mengaku “sangat khawatir ini sudah di titik psikologis. Menunjukkan bahwa baik fasilitas kesehatan mau pun tenaga kesehatannya sebentar lagi collapse,” katanya di Gedung PSSI Jawa Barat, Jalan Lodaya, Kota Bandung, Minggu (6/5/ 2021)
Yana pun ingin meluruskan, regulasi masyarakat tidak boleh melakukan mudik muncul sebab Pemerintah Kota Bandung khawatir siklus peningkatan Covid-19 terjadi. Itu bisa terjadi dua pekan sampai sebulan setelah libur panjang.
“Saya tidak bisa bayangkan kalau kemarin Pemerintah Pusat dan Daerah tidak membatasi soal mudik. India saja yang sudah terkendali jadi 9.000an penambahan (kasus positif covid-19) per hari. Hari ini sampai 360 ribu,” ucapnya.
“Kita ini (Indonesia) mungkin sudah mendekati 100 ribu orang, ngeri buat saya. Karena di Kota Bandung saja sudah lebih dari 100 kasus per harinya. Sebelumnya 30an kasus, sekarang sudah di 101 kasus per hari,” lanjutnya.
Menurut Yana, angka tersebut baru pascalebaran. Sedangkan setelahnya ada libur Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila yang bisa dimanfaatkan libur panjang bersamaan dengan cuti pada sebelum atau sesudahnya.
“Kemarin konsentrasi mencegah libur panjang seminggu sebelum lebaran. Padahal di tanggal berikutnya ada lagi hari libur yang jatuhnya hari kejepit. Mungkin ada saja orang yang mengambil cuti dan memanfaatkannya jadi libur panjang,” katanya.
Yana mengatakan, kunci dalam mengantisipasi penambahan kasus lebih banyak yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kewilayahan dari RT dan RW. Mereka lebih hafal terhadap warganya yang diduga mudik sehingga harus dilakukan test atau melakukan isolasi mandiri.
“Kuncinya itu, kita minta kewilayahan, termasuk TNI-Polri. Kuncinya di sana saja (RT RW), karena lebih paham. Soal infrastruktur, faskesnya, tempat isolasi mandiri untuk yang tidak bergejala kita sudah siapkan. Orang yang bergejala kita minta Rumah Sakit menambah tempat tidur juga. Mudah-mudahan tidak terpakai,” pungkasnya
Reporter: Fazark
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar