Breaking News
Trending Tags

Alet Jabar Berkualitas, Daerah Lain Ketakutan Pilih Mundur dari Cabor Atletik Porwanas Banjarmasin 2024

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Sabtu, 24 Agt 2024
  • visibility 133
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANJARMASIN , Mbinews – Sejumlah daerah menolak berlomba melawan atlet Jawa Barat pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Banjarmasin 2024 pada cabang olahraga atletik nomor lari 3.000 meter.

Cabang olahraga atletik nomor lari 3.000 meter harusnya digelar Kamis 22 Agustus 2024. Namun sebagian besar daerah memilih tidak mengikuti perlombaan. Mereka beralasan, pelari Jabar merupakan atlet yang pernah berlomba di kejuaraan nasional.

Padahal Dewan Hakim melalui surat keputusannya No 01/DH/VIII/2024 pelari Jabar merupakan atlet yang sah untuk mengikuti Porwanas 2024.

Dalam surat disebutkan laporan dari Panitia Pelaksana Cabor Atletik dalam Teknikal Meeting, yang memutuskan diskualifikasi, tidak didukung dengan data dan bukti autentik dan valid, bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti Kejurnas”.

Surat tersebut ditandatangani oleh Yesayas Oktavianus (Wakil Ketua), Jhoni Ramadhan Silalahi (Wakil Ketua), Syaiful Husein (Sekretaris), Didin Aryadi (Wakil Sekretaris), Ronald Seger Prabowo (anggota), dan Batje Warlauw (anggota).

Sejumlah daerah tetap mendesak agar pelari jabar tidak ikut berlomba. Mereka hanya ingin berlomba jika pelari jabar tidak turun ke arena. Hingga akhirnya, mereka memilih untuk mengundurkan diri.
Hingga Sabtu 24 Agustus 2024, cabang olahraga atletik nomor lari 3.000 meter belum diperlombakan.

Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat menduga, ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Jabar meraih prestasi. Apalagi secara teknis, atlet Jabar lebih baik dibandingkan daerah lain.

“Daerah lain memilih menyerang dengan cara-cara di luar arena pertandingan. Bahkan melakukan fitnah-fitnah yang menyatakan Jabar curang dengan menyebarkan informasi melalui media. Padahal Dewan Hakim sudah jelas-jelas memutuskan atlet Jabar berhak untuk mengikuti lomba,” tegas Hilman, Sabtu 24 Agustus 2024.

Menurutnya, Jabar selalu menjunjung tinggi sportivitas. Tetapi daerah lain memilih cara-cara yang tidak elegan. Padahal semangat Porwanas adalah silahturahmi.
Jabar akan lawan ketika atlet Jabar dizolimi,” tegas Hilman.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jabar, Ahmad Syukrie menegaskan, dugaan sejumlah daerah tersebut tidak benar. Apalagi tudingan tersebut tanpa disertai bukti.
Silakan buktikan jika atlet kami bermasalah. Tetapi ternyata mereka tak bisa menunjukannya,” kata dia saat di lokasi perlombaan.

Lebih jauh dikatakan sebelum Porwanas, PWI Jabar melakukan penjaringan dan terpilihlah atlet yang akan berlomba di Porwanas.
Kalau pun pernah ikut event lari di Malaysia, itu sifatnya kan open (terbuka). Siapapun bisa mengikutinya. Apa itu jadi atlet Kejurnas ?.
Di data hasil Kejurnas atletik juga tidak ada. Silahkan saja daerah lain membuktikannya,” imbuh Ahmad.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Sukabumi Berikan  “Addendum”  Untuk Pengembang Pasar Pelita

    Pemkot Sukabumi Berikan “Addendum” Untuk Pengembang Pasar Pelita

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 141
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memberikan tambahan waktu kepada PT. Fortunindo Arta Perkasa (PT.FAP) selaku pengembang Pasar Pelita. Alasan diberikanya tambahan waktu tersebut, selain Perjanjian Kerja Sama (PKS) habis, juga untuk mempercepat proses pembangunannya.”Kita sudah mengeluarkan perpanjangan waktu pekerjaan kepada pihak pengembang,”ujar Walikota Sukabumi Achmad Fahm, usai membuka acara Porkota di Gor Merdeka […]

  • Implementasi Perda Baru, Pemkot Bandung Pastikan Bongkar Reklame Ilegal

    Implementasi Perda Baru, Pemkot Bandung Pastikan Bongkar Reklame Ilegal

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan bakal menertibkan reklame ilegal sebagai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal itu disampaikan ditegaskan Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin, SE., M.Pd. dalam talkshow CNN Indonesia Forward bertema “Menata Kembali Wajah Kota Lewat Implementasi Perda Reklame”, pada Kamis 18 September […]

  • Inisiasi Darma Wanita Bapperida Kab Bandung potong Hewan Qurban 1 Ekor Sapi

    Inisiasi Darma Wanita Bapperida Kab Bandung potong Hewan Qurban 1 Ekor Sapi

    • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Kab. Bandung, Mbinews.id – Iniasiasi peduli Idul Adha Darma Wanita Bapperida Kab Bandung penyembelihan daging qurban satu ekor Sapi untuk karyawan dan warga sekitar Bapperida Kab Bandung, Sabtu (7/6/2025) . Dikatakan Ketua Darma Wanita Bapperida Kab Bandung, Hj Ai Marlan, Alhamdulilah, kita dari Darma Wanita Bapperida baru pertama melakukan pemotongan hewan qurban dan ini bentuk […]

  • Penertiban oleh Satpol PP Pemberian Efek Jera bagi Pelaku Peredaran Obat Ilegal

    Penertiban oleh Satpol PP Pemberian Efek Jera bagi Pelaku Peredaran Obat Ilegal

    • calendar_month Rabu, 5 Jun 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 148
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mengatakan perlu adanya edukasi kepada masyarakat, terkait obat-obatan ilegal. Mengingat peredaran obat ilegal mulai marak di Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung mengatakan , pada talk show OPSI dengan tema “Berantas Peredaran Obat-obatan Ilegal”, di Studio PRFM, Jalan Asia-Afrika, Bandung, Rabu, 5 Mei 2024. […]

  • Aryatri Benarto, Perlunya Optimalisasi Implementasi Posyandu Berbasis Enam SPM

    Aryatri Benarto, Perlunya Optimalisasi Implementasi Posyandu Berbasis Enam SPM

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 177
    • 0Komentar

    BANDUNG,MBINEWS – Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto menilai perlunya optimalisasi implementasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pasalnya, posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi telah berkembang mencakup enam bidang pelayanan, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Untuk itu, […]

  • Layanan Publik Terancam, DPRD Bandung Desak Anggaran Prioritas Dipulihkan

    Layanan Publik Terancam, DPRD Bandung Desak Anggaran Prioritas Dipulihkan

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 2.505
    • 0Komentar

    BANDUNG,Mbinews  – Komisi III DPRD Kota Bandung menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai berpotensi mengganggu pelayanan publik pada Tahun Anggaran 2027. Isu tersebut menjadi fokus dalam rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar Matan), serta Dinas Perhubungan (Dishub) di […]

expand_less