Breaking News
Trending Tags

Pemerintah Kota Sukabumi Siapkan Pelantikan Pejabat Baru untuk Posisi Kosong

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
  • visibility 137
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota Sukabumi sedang mempersiapkan pelantikan pejabat baru untuk mengisi sejumlah posisi kosong di lingkungan pemerintahan.

Penjabat Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyampaikan bahwa pelantikan ini masih menunggu izin serta rekomendasi dari kementerian terkait.

“Betul, kami harap izin tambahan sudah keluar dalam waktu dekat, baik hari ini atau minggu depan. Pak Ayep Zaki juga sudah menandatangani, dan Insya Allah dalam waktu dekat akan ada perubahan,” ungkap Kusmana yang akrab disapa Kang Tutus, saat ditemui pada Senin (20/01/2025).

Pelantikan yang direncanakan ini akan mencakup pejabat eselon tiga dan empat yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hal ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar dan optimal. Meski demikian, Kang Tutus belum bisa memastikan apakah pelantikan tersebut akan terjadi selama masa jabatannya.

“Mudah-mudahan pelantikan ini bisa dilaksanakan di zaman saya. Tapi jika tidak, semoga pelantikan dapat dilaksanakan oleh wali kota terpilih,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Didin Syaripudin, mengungkapkan bahwa ada 17 posisi yang telah diajukan untuk segera diisi.

“Ada sekitar 17 jabatan yang sudah diajukan. Pengisian jabatan ini sangat penting agar berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan pelayanan publik tetap maksimal,” ujarnya. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady: Petani Harus Merdeka dan Sejahtera

    Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady: Petani Harus Merdeka dan Sejahtera

    • calendar_month Senin, 2 Des 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 144
    • 0Komentar

    BANDUNG, MbiNews.id, — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, menyuarakan pentingnya upaya serius dan sistematis untuk memerdekakan dan menyejahterakan petani di Jawa Barat. Anggota Fraksi Gerindra  dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu itu menegaskan, petani harus merdeka dalam menjalankan usahanya dan sejahtera dalam menikmati hasil kerja keras mereka. “Seluruh petani di Jawa Barat harus […]

  • Ini Kata Pj Wali Kota Sukabumi, Saat Membuka Pelatihan Tata Boga Bagi KPM di Kelurahan Sukakarya

    Ini Kata Pj Wali Kota Sukabumi, Saat Membuka Pelatihan Tata Boga Bagi KPM di Kelurahan Sukakarya

    • calendar_month Rabu, 19 Jun 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 146
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat, menggelar pelatihan keterampilan Tata Boga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial, yang berada di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Pelatihan yang dibuka langsung, oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, diadakan di Madrasah Al-Muhajirin Rt 04/04 Kampung Kubang, Kelurahan Sukakarya, Rabu, (19/6/2024). […]

  • Kuasa Hukum Tersangka Kasus Suap Meikarta Ajukan Gugatan Praperadilan

    Kuasa Hukum Tersangka Kasus Suap Meikarta Ajukan Gugatan Praperadilan

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 161
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id  – Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang yang menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta, Bartholomeus Toto. Ajukan  Praperadilan didaftarkan Toto melalui pengacaranya, Supriyadi, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan,  “Gugatan yang diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, menurut klien Bartholomeus Toto, diyakini tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penyuapan terhadap mantan […]

  • Tata Tertib DPRD Bakal Direvisi, Bapemperda Soroti Efektivitas Kerja Lembaga

    Tata Tertib DPRD Bakal Direvisi, Bapemperda Soroti Efektivitas Kerja Lembaga

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Bandung,MBINEWS — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Bapemperda, Rabu (20/5/2026). Rapat ini membahas rencana perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD. Rapat tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah terkait, di antaranya Inspektorat Kota Bandung, Sekretariat DPRD Kota Bandung, BKPSDM, BKAD, Bagian […]

  • Alami Kenaikan, Pemkot dan Bappeda Kota Sukabumi Lakukan Rembuk Stunting

    Alami Kenaikan, Pemkot dan Bappeda Kota Sukabumi Lakukan Rembuk Stunting

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 173
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota Sukabumi terus melakukan intervensi dalam penanganan kasus stunting. Hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait penanganan kasus stunting saat ini. Kali ini melalui kegiatan rembuk stunting yang diadakan, selain diikuti oleh unsur Forkopimda Kota Sukabumi, turut pula diikuti oleh organisasi dan lembaga terkait lainnya […]

  • Tantangan DKP3,  LP2B Hanya 28 Hektare Milik Pemkot Sukabumi  Sisanya Milik Warga

    Tantangan DKP3, LP2B Hanya 28 Hektare Milik Pemkot Sukabumi Sisanya Milik Warga

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 139
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id –  Dari 321 hektare sawah yang dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi, ternyata hanya 28 hektare saja milik Pemkot Sukabumi, dan sisanya sekitar 293 hektare murni milik masyarakat. Melihat kondisi tersebut, tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) setempat untuk bisa mempertahankan lP2B yang dimiliki […]

expand_less