Berbagai Kegiatan Pembangunan Kota Sukabumi Dihentikan, Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terus Berjalan
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Selasa, 7 Jul 2020
- visibility 126
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, MBInews.id – Berbagai kegiatan pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun Provinsi sebagian masih tetap bisa berjalan. Khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara diluar kedua sektor tersebut diserap untuk penanganan covid-19.”Iya, kalau untuk diluar pendidikan dan kesehatan itu dihentikan, dan untuk kesehatan tetap berjalan. Dan kegiatan yang sedang berjalan tersebut. Yaitu, Rumah Sakit Al-Mulk, pembanguan Puskesmas Nanggeleng dan kegiatan pekerjaan ruang isolasi di rumah sakit. Kemduian pembanguan Ruang Kelas Baru (RKB) yang ada di Dinas Pendidikan,”ujar kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Sukabumi Fahrurrazi. Selasa, (07/07/2020).
Tapi kalau untuk pekerjaan Puskesmas dan Al-Mulk tambah Fahrurrazi, saat ini dalam tahap penyesuaian perencanaan, hal itu seiring dengan keluarnya Peraturan yang baru, yaitu Permen PUPR no 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia.”Dalam aturan yang baru tersebut ada ketentuan-ketentuan baru untuk pekerjaan kontruksi,”ujarnya.
Dalam aturan yang baru itu salah satunya mengatur terkait ketentuan penyelenggara jasa kontruksi, dimana paket usaha kecil yang dulu sampai dengan Rp10 miliiar, sekarang hanya sampai dengan Rp2,5 miliar, sedangkan untuk paket Rp2,5 sampai Rp50 miliar diperuntukan bagi pelaku usaha menengah.”Bukan itu saja, termasuk keselamatan kesehatan dalam peleksanaan kontruksi,”terangnya.
Disisi lain Fahrurrazi juga mengakui semenjak ada recofusing anggaran untuk penanganan covdi-19, semua pekerjaan yang sudah masuk ke BPBJ, serta tahap persiapan pemenang terpaksa harus dibatalkan. Tapi, bagi penyedia tidak bisa menuntut karena sudah ada aturanya.”Lumayan banyak terutama pekerjaan yang bersumber dari Pusat dan Provinsi,”tuturnya.
Namun ada juga yang masih tetap berjalan yakni kegiatan PJU yang berumber dari Provinsi Jawa barat, karena sudah keburu kontrak sehingga tidak bisa dibatalkan.”karena keburu kontrak jadi tidak bisa begitu saja untuk dibatalkan,”beber Fahrurrazi.(ardan/MBI)
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar