Breaking News
Trending Tags

BPMU Madrasah Aliyah Disamakan dengan SMA dan SMK

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Sabtu, 2 Apr 2022
  • visibility 143
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KBB, MBInews.id – Pada nota pengantar LKPJ Gubernur tahun 2021, saat ini Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk madrasah Aliyah disamakan dengan SMA dan SMK.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat saat melaksanakan rapat kerja bersama mitra Komisi V dalam rangka rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 13 Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Se-Jawa Barat. Jumat, (1/4/22).

Achmad Ru’yat menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar pemberian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada Madrasah Aliyah disamakan dengan dengan siswa SMA, SMK dan SLB yaitu sebesar Rp 700.000/siswa.

“Perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat terkait update data yang akurat tentang siswa Madrasah Aliyah di Jawa Barat,” ujarnya.

Menurut Ru’yat, sebagaimana diketahui bersama bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan nota pengantar LKPJ Gubernur tahun 2021 dan DPRD telah menetapkan jadwal pembahasan di komisi-komisi.

“Kalau kemarin 1 sesi dari berbagai Dinas, namun sekarang didampingi oleh Bappeda dan BPKAD dengan khusus melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena kami menganggap Komisi V ini di DPRD Jawa Barat berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan sangat penting,” terangnya.

Oleh karena itu dirinya berharap, kedepannya agar perencanaan antara komitmen APBD yang telah ditetapkan dengan implementasi dilapangan bisa di ekspos secara detail. Kemudian, sampai sejauh mana catatan-catatan strategis LKPJ tahun 2020 ditindak lanjuti.

“dengan harapan karena posisi sekarang ini LKPJ kalau dahulu setelah reformasi LPJ dan ini politisnya sangat tinggi berdampak kepada kepala daerah, kita membahas lebih kearah konten sehingga karena memang itu dan dengan harapan bisa ada perbaikan,” tutupnya.***

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Via PKK Kota Bandung, FBS Serahkan Bantuan 1.055 Paket Sembako

    Via PKK Kota Bandung, FBS Serahkan Bantuan 1.055 Paket Sembako

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 120
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Forum Bandung Sehat (FBS) menyerahkan bantuan sembako untuk membantu dapur umum yang sedang digerakkan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bandung, Jumat (1/3/2020).. Sebanyak 1.055 paket sembako didistribusikan ke 30 kecamatan di Kota Bandung. “Kami serahkan 5 paket per kelurahan dan 10 paket untuk kecamatan karena di lingkup kecamatan […]

  • Pertahankan Opini WTP, Oded : Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK

    Pertahankan Opini WTP, Oded : Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 150
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah selesai menjalani pemeriksaan tahunan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Bandung Oded M. Danial, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dan jajaran Pemerintah Kota Bandung pun menerima Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa di Balai Kota Bandung, Jumat (19/6/2020). Sejak […]

  • Satpol PP Kota Bandung Gelar Sidang Tipiring, 38 Pelanggar Minol dan Asusila Dapat Efek Jera

    Satpol PP Kota Bandung Gelar Sidang Tipiring, 38 Pelanggar Minol dan Asusila Dapat Efek Jera

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 161
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Satpol PP Kota Bandung menggelar sidang tindak pidana ringan (tipiring) on the street di Kantor Satpol PP Kota Bandung, Jalan Martanegara, Rabu 28 Mei 2025. Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan menyidangkan sebanyak 38 pelanggaran, terutama terkait peredaran minuman beralkohol (minol) ilegal dan perbuatan asusila. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol […]

  • Pemkot Bandung Serahkan Dokumen Kependudukan Lengkap Kepada Ratusan Warga Rumah Deret Tamansari, Setelah 8 Tahun Tertunda

    Pemkot Bandung Serahkan Dokumen Kependudukan Lengkap Kepada Ratusan Warga Rumah Deret Tamansari, Setelah 8 Tahun Tertunda

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyerahkan secara resmi rekapitulasi data penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi 120 Kepala Keluarga (KK) yang menetap di kawasan tersebut. Setelah menunggu selama 8 tahun, warga RW 11 Rumah Deret Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tersebut, akhirnya bisa bernapas lega. Acara penyerahan berlangsung di lingkungan […]

  • Aliran Dana Korupsi Bandung Smart City ke DPRD Bandung Ditelusuri

    Aliran Dana Korupsi Bandung Smart City ke DPRD Bandung Ditelusuri

    • calendar_month Selasa, 10 Des 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 167
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi angkat bicara terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menelusuri adanya dugaan aliran dana ke anggota DPRD Kota Bandung dalam kasus korupsi Bandung Smart City. Hal itu didalami penyidik KPK lewat pemeriksaan pada 4 Desember 2024 kepada Budi Santika, Direktur Komersial PT Manunggaling, Rizki Karyatama Telnics/PT […]

  • Sah, RPJMD Kota Sukabumi Resmi Ditetapkan

    Sah, RPJMD Kota Sukabumi Resmi Ditetapkan

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 158
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Setelah melalui rangkaian tahapan yang panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi akhirnya resmi ditetapkan. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029, pada 20 Agustus 2025. Kepala BAPPEDA Kota Sukabumi, Mohammad Hasan Asari, menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan […]

expand_less