JAKARTA,Mbinews – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum cukup untuk menghakimi keberhasilan pemerintah secara menyeluruh. Namun, rentang waktu tersebut dinilai sudah dapat menjadi momentum untuk membaca arah kepemimpinan, karakter pemerintahan, serta sejauh mana agenda besar yang diusung mulai diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengatakan penilaian terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo tidak semestinya hanya didasarkan pada banyaknya program yang diluncurkan. Hal yang lebih penting adalah melihat apakah pemerintah mampu membangun negara yang kuat melalui institusi yang profesional dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden,” tulis Komaruddin dalam refleksinya bertajuk Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Komaruddin, Prabowo memasuki Istana dengan modal politik yang kuat setelah memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Selain memiliki pengalaman panjang di dunia politik, Prabowo juga pernah menjadi prajurit, pengusaha, pimpinan partai politik dan calon presiden. Pengalaman tersebut, kata Komaruddin, ikut membentuk pandangan Prabowo mengenai nasionalisme, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi.

Namun, persoalan mendasarnya adalah apakah kekuatan personal tersebut mampu ditransformasikan menjadi kekuatan institusional.

“Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara,” ujarnya.

MBG Jadi Ujian Tata Kelola

Komaruddin menilai salah satu agenda paling menonjol pemerintahan Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, secara filosofis program tersebut memiliki tujuan strategis karena negara tidak hanya berkewajiban membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya.

Dalam rancangan APBN 2026, program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.

Namun, besarnya cakupan program membuat tuntutan terhadap tata kelolanya semakin tinggi. Program yang menyangkut makanan bagi puluhan juta anak, kata Komaruddin, membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional dan sistem pertanggungjawaban yang ketat.

Peristiwa keracunan makanan di sejumlah daerah menjadi peringatan agar pelaksanaan program tersebut terus diperbaiki.

“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya,” tegasnya.

Swasembada Pangan Harus Dibuktikan

Agenda lain yang menjadi perhatian adalah swasembada pangan. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras mengalami peningkatan signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.

Namun, Komaruddin mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan swasembada tidak cukup hanya berdasarkan jumlah produksi atau cadangan beras.

Pertanyaan yang lebih penting, menurutnya, adalah apakah petani semakin sejahtera, konsumen memperoleh pangan dengan harga terjangkau, produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan, serta ketergantungan terhadap impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga.

“Swasembada bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang. Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir,” katanya.

Karena itu, kebijakan pangan harus didukung data empiris yang akurat dan lengkap, bukan semata-mata klaim politik.

Negara Kuat Harus Diimbangi Kontrol

Komaruddin juga menyoroti gagasan negara kuat yang menjadi salah satu karakter penting dalam pemikiran politik Prabowo.

Menurutnya, negara kuat memiliki sisi positif ketika diwujudkan melalui penegakan hukum, pelayanan publik, perlindungan masyarakat miskin dan kemampuan negara menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.

Namun, negara kuat juga dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional.

“Demokrasi memang membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol,” ujarnya.

Ia mengingatkan kekuatan negara tanpa kontrol dapat berisiko mengarah pada pemerintahan otoriter yang tidak akan bertahan lama.

Koalisi Besar dan Ruang Oposisi

Kemampuan Prabowo merangkul berbagai kekuatan politik juga menjadi catatan tersendiri. Koalisi pemerintahan yang besar memberikan keuntungan dari sisi stabilitas politik karena pemerintah relatif tidak menghadapi oposisi parlementer yang kuat.

Namun, menurut Komaruddin, kondisi tersebut menghadirkan paradoks bagi demokrasi.

“Demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang,” katanya.

Oposisi yang sehat, lanjutnya, tidak seharusnya dipandang sebagai musuh pemerintah. Sebaliknya, oposisi dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, stabilitas politik tidak semestinya dibayar dengan hilangnya ruang kritik.

Pemerintah Dinilai Tidak Kekurangan Gagasan

Komaruddin menilai pemerintahan Prabowo tidak kekurangan agenda besar. Pemerintah menjalankan berbagai program mulai dari ketahanan pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan hingga kesehatan.

Persoalannya adalah kemampuan mesin birokrasi menjalankan seluruh agenda tersebut secara efektif.

Dalam konteks ini, kualitas para menteri menjadi penting. Menteri, menurut Komaruddin, bukan sekadar pelaksana perintah presiden, tetapi juga harus mampu menjadi penyaring, penerjemah sekaligus penguji gagasan presiden.

Kabinet yang sehat bukanlah kabinet yang seluruh anggotanya selalu mengatakan setuju, melainkan kabinet yang berani menyampaikan perbedaan pendapat dalam ruang rapat dan tetap solid ketika keputusan telah ditetapkan.

“Ukuran sesungguhnya adalah output. Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?” ujarnya.

Lima Catatan untuk Prabowo

Memasuki tahun kedua pemerintahan, Komaruddin menyampaikan sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.

Pertama, tidak terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden dan lebih memperkuat institusi. Kedua, memperkuat meritokrasi agar kemampuan profesional tidak kalah oleh loyalitas politik.

Ketiga, menjaga disiplin fiskal. Program populis, menurutnya, memang dapat disukai masyarakat, tetapi pemerintah tetap harus memperhitungkan kemampuan anggaran dan manfaat sosial dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Keempat, memperbaiki komunikasi publik dan membuka ruang yang lebih luas terhadap kritik. Kelima, tidak menyamakan negara kuat dengan pemerintahan yang tidak boleh dikritik.

“Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik,” tegasnya.

Rakyat Menunggu Hasil Nyata

Komaruddin menilai sejumlah agenda pemerintahan Prabowo patut didukung, khususnya keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi dan orientasi kemandirian ekonomi.

Namun, ia mengingatkan masih terlalu dini menyebut seluruh agenda tersebut berhasil karena sebagian besar baru memasuki tahap pembangunan fondasi.

Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah bukan berdasarkan banyaknya pidato, program atau proyek, tetapi melalui dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Apakah anak-anak dari keluarga miskin memperoleh gizi lebih baik? Apakah petani semakin sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah kualitas pendidikan meningkat? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah korupsi semakin sulit dilakukan? Dan apakah birokrasi semakin profesional?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Komaruddin, akan terus menjadi bagian dari ruang publik, terlebih dengan semakin kuatnya peran media sosial sebagai sarana masyarakat menyampaikan keluhan, harapan sekaligus melakukan pengawasan.

Dari Kekuasaan Menuju Peradaban

Komaruddin melihat Prabowo sebagai presiden yang memiliki obsesi besar terhadap masa depan Indonesia. Ia ingin Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati.

Namun, tantangan terbesar bukan sekadar memiliki gagasan besar, melainkan mengubah gagasan tersebut menjadi institusi, kebijakan dan kebiasaan sosial yang bertahan dalam jangka panjang.

“Sejauh ini ia telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah,” tulisnya.

Menurut Komaruddin, seorang presiden pada akhirnya tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya, tetapi karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut.

Ukuran paling sederhana, kata dia, tetap kembali kepada pertanyaan rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”

Di tengah mulai munculnya persaingan menuju Pemilu 2029, Komaruddin juga mendorong Prabowo mengevaluasi kinerja para pembantunya.

Ia mengibaratkan kabinet seperti sebuah tim sepak bola. Pemain yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan yang memadai perlu diganti dengan pemain profesional.

“Profesionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan memuji bosnya,” pungkasnya.