Evaluasi Kinerja Mitranya, Komisi III DPRD Kota Sukabumi Panggil Instansi Terkait
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Kamis, 23 Des 2021
- visibility 11
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Gagan Rachman Suparman, usai melakukan hearing. Kamis (23/12/2021).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, Mbinews.id – Tak puas akan kinerja yang berlangsung saat ini dalam pelayanan terhadap masyarakat, Komisi III DPRD Kota Sukabumi memanggil beberapa instansi terkait yang ada di Kota Sukabumi untuk melakukan hearing (dengar pendapat), Kamis (23/12/2021).
Ketua Komisi III Gagan Rachman Suparman mengatakan, terkait agenda kegiatan hari ini, kita melakukan hearing dengan beberapa mitra Komisi III DPRD Kota Sukabumi yaitu Dinas Sosial (Dinasos) Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, BPJS Kesehatan Kota Sukabumi dan juga RSUD R. Syamsudin SH (Bunut).
“Hearing kali ini, lebih kepada aduan masyarakat terkait adanya ketidak puasan warga, pada jaminan pelayanan kesehatan serta bantuan sosial yang disalurkan saat ini,” ujar Gagan kepada awak media usai melakukan hearing.
Lanjutnya, dirinya mengatakan bahwa saat ini terkait pelayanan kesehatan yang berlangsung seolah adanya sedikit diskriminasi bagi warga, terkait bantuan pelayanan kesehatan dan juga bantuan sosial.
“Hingga saat ini, masih saja ditemukan penyaluran bantuan itu yang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu saat ini kami melakukan pemanggilan, terhadap beberapa instans tersebut, karena memang faktanya masih terdapat banyak aduan dari warga terkait hal itu,” ungkapnya.
Masih menurut Gagan, dirinya menyoroti profesionalisme dari mereka yang menyajikan data saat ini. Karena jika melirik data aktual dilapangan, kerap terjadi perbedaan tentang hasil data yang diberikan dinas terkait, dengan fakta dilapangan.
“Jika hanya memberikan laporan, pasti gampang. Tapi hasil data dilapangan, nyatanya warga ini berhak menerima bantuan, justru tidak menerima, sebaliknya yang justru tidak berhak menerima, justru dia menerima bantuan,” bebernya.
Maka atas dasar tersebut, dirinya sebagai ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, merasa harus mengambil sikap terkait kejadian ini. Gagan berharap agar instansi maupun dinas terkait, bisa lebih profesional dalam memberikan masukan data, terkait warga penerima manfaat bantuan sosial tersebut.
“Jangan hanya sebatas membuat laporan yang bagus saja. Mari bersama kita benahi permasalahan ini, agar menjadi potret indah Pemerintahan Kota Sukabumi, serta terwujudnya Kota Sukabumi yang RENYAH,” tandasnya. Ardan/Wan/Mbi
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar