Breaking News
Trending Tags

Gubernur Lampung Teken Kesepakatan Pemanfaatan Layanan Jasa dan Pelayanan Publik

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
  • visibility 64
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews – PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND dan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penandatanganan kerja sama pemanfaatan layanan jasa dan pelayanan publik, Selasa 22 April 2025.
Kerja sama tersebut ditandatangani saat kunjungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ST MM di Gedung Kantor Pusat Pos Indonesia, Jalan Cilaki No.73, Bandung. Hadir dari Pos Indonesia, Direktur Utama Faizal R Djoemadi, beserta jajaran direksi Pos Indonesia lainnya.

Gubernur Lampung , Rahmat Mirzani menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran PT Pos Indonesia dan menyebut pertemuan ini sebagai awal sinergi positif antara pemerintah daerah dengan BUMN.
Ini adalah pertemuan pertama kami tahun ini dengan BUMN, dan kami sangat antusias karena melihat pengalaman, kekuatan, serta luasnya jaringan PT Pos Indonesia. Semua itu akan menjadi bagian dari pelayanan kami kepada masyarakat .

Kerja sama ini akan difokuskan pada peningkatan layanan publik di berbagai sektor, termasuk Samsat, kesehatan, dan sosial.
Peran PosIND sangat penting sebagai mitra strategis dalam mengembangkan gateway pelayanan publik di Provinsi Lampung.
Diharapkan ,PT Pos Indonesia bisa mendukung kami dalam berbagai layanan publik. Ke depan, kami berharap kerja sama ini bisa terus ditingkatkan dan menjadi bagian dari pembangunan Lampung yang lebih baik,” pungkasnya.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R. Djoemadi menyambut baik kerja sama antara PT Pos Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Kantor Pusat Pos Indonesia, Bandung. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan layanan jasa dan pelayanan publik, yang akan mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat Lampung.

Kunjungan langsung Gubernur Lampung merupakan bentuk komitmen dan kepercayaan yang tinggi terhadap PT Pos Indonesia. Merupakan kebanggaan bagi kami karena dipercaya untuk menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepuasan dan kesehatan masyarakat Lampung, serta menjadikan Lampung sebagai provinsi unggulan,” ujar Faizal.

Kerjasama yang disepakati, lanjut dia, berlaku selama lima tahun dan akan ditindaklanjuti dengan berbagai Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis di berbagai sektor. Faizal mencontohkan, PKS tersebut dapat mencakup pengiriman obat-obatan, layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga kerja sama dengan dinas kesehatan dan instansi lainnya.

“MoU ini adalah gentleman agreement, selanjutnya kami akan masuk ke perjanjian-perjanjian teknis yang lebih spesifik dan langsung bisa diimplementasikan. Kerja sama ini juga akan mencakup layanan logistik, kurir ekspres dan paket (courier express parcel), hingga jasa keuangan, yang merupakan tiga core business PT Pos Indonesia.
Kerja sama pertama PT Pos Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menjadi kehormatan tersendiri bagi pihaknya.
Bentuk komitmen untuk hadir dan mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Lampung,” pungkasnya.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Ombudsman RI Kunjungi Lapas Nyomplong

    Ketua Ombudsman RI Kunjungi Lapas Nyomplong

    • calendar_month Jumat, 26 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 66
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Pastikan pelayanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Sukabumi berjalan baik, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih kunjungi langsung Lapas Kelas II-B Sukabumi, Jumat (26/11/2021). “ Saya sangat merasa terhormat dan bahagia, bisa mengunjungi Lapas Sukabumi. Saya melihat, pengelolaan maupun pola pembinaan warga binaan disini, terstruktur dengan agenda dan program yang direncanakanSehingga […]

  • Akibat Kondisi Perekonomian dan Inflasi, UMK di Kota Sukabumi Untuk Tahun Depan Tidak Akan Berubah

    Akibat Kondisi Perekonomian dan Inflasi, UMK di Kota Sukabumi Untuk Tahun Depan Tidak Akan Berubah

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 50
    • 0Komentar

    SUKABUMI- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Sukabumi memastikan, kalau Upah Minimum Kota ataupun Kabupaten ditahun depan tidak akan berubah. Hal itu disebabkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat.”Iya benar, UMK di Kota Sukabumi tidak akan berubah ditahun depan,”terang Kepala Disnakertrans Kota Sukabumi Didin Syarifudin saat dihubungi lewat telepon genggamnya. Kamis, […]

  • Status Kota Bandung Turun,  Kota Bandung Tetap Lakukan Relaksasi Bertahap

    Status Kota Bandung Turun, Kota Bandung Tetap Lakukan Relaksasi Bertahap

    • calendar_month Kamis, 2 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 66
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial yang juga selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Bandung memohon kesabaran para pelaku di beberapa sektor yang belum memperoleh relaksasi atau masih dibatasi. Meski pun status Kota Bandung menurun dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 ke Level 3, Kota Bandung tetap melakukan relaksasi […]

  • APPETRA Jabar Mengeluh tarif SSTU dan Tarif Sewa Tempat Usaha. Memberatkan

    APPETRA Jabar Mengeluh tarif SSTU dan Tarif Sewa Tempat Usaha. Memberatkan

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 69
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Komisi B DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPETRA) Jawa Barat, di ruang komisi B, Senin, 7 Oktober 2024. Para pedagang pasar mengadu kepada Komisi B terkait keberatan mereka atas pemberlakukan surat sewa tempat usaha (SSTU) dan tarif sewa tempat usaha. APPETRA Jawa Barat diterima Ketua Komisi B […]

  • 2.521 Unit Rutilahu  Belum Diperbaiki Pemkot Sukabumi? Ini Target Walikotanya

    2.521 Unit Rutilahu Belum Diperbaiki Pemkot Sukabumi? Ini Target Walikotanya

    • calendar_month Rabu, 18 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 56
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemkot Sukabumi menargetkan di tahun 2023 tidak ada lagi ditemukan rumah tidak layak huni (rutilahu). Pasalnya, keinginan tersebut sudah mejadi roadmap Pemda dalam penanganan rutilahu kedepan. “Kita targetkan di tahun 2023 nanti, sudah tidak ditemukan lagi rutilahu di Kota Sukabumi,”Ujar Walikota Sukabumi Achmad Fahmi disela-sela acara penyerahan bantuan secara simbolis program bantuan […]

  • April 2024, Empat Aduan Masuk Ke Pemkot Sukabumi

    April 2024, Empat Aduan Masuk Ke Pemkot Sukabumi

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 50
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, menerima empat aduan dari masyarakat melalui apalikasi E-Lapor. Berdasarkan catatan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) setempat, mayoritas intasi yang mendapatkan paling banyak mendapat aduan yakni Dinas PUTR. “terdapat beberapa kategori pengaduan diantaranya, perbaikan pondasi, perbaikan jalan, kependudukan dan aset. “Alhamdulillah respon awal dari setiap instansi terhadap aduan masyarakat melalui Aplikasi […]

expand_less