IKM Kota Sukabumi Naik Jadi 90, Pemkot Perkuat SKM Online Untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memperkuat pengukuran kualitas pelayanan publik melalui penerapan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, mengatakan, pengukuran kepuasan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik. Pemerintah, kata dia, perlu mengetahui secara langsung bagaimana masyarakat menilai layanan yang diberikan oleh perangkat daerah maupun unit pelayanan.

“Survei kepuasan masyarakat harus mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Makanya, hasil survei tidak boleh hanya menjadi angka, tetapi harus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan pelayanan,”ujar Bobby, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) SKM Online Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi, Kamis (8/10/2026).

Berdasarkan data Pemkot Sukabumi, hasil SKM secara manual pada 2025 mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,29 dengan kategori B. Sementara itu, IKM Kota Sukabumi pada Semester I 2026 mencapai 90,00 atau masuk kategori A dengan predikat sangat baik.

Menurutnya, peningkatan tersebut perlu diikuti dengan penguatan sistem pengukuran yang lebih efektif dan mampu menangkap kondisi pelayanan secara aktual. Salah satunya melalui penerapan SKM Online yang dilaksanakan sepanjang Januari hingga Desember 2026.

“Dengan SKM Online, kami berharap data kepuasan masyarakat dapat diperoleh secara lebih cepat dan terukur. Data tersebut kemudian dapat digunakan oleh masing-masing perangkat daerah sebagai dasar untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan,”ucap Bobby.

Ia menilai, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai persoalan pelayanan dapat disampaikan masyarakat secara cepat, mulai dari administrasi pemerintahan, infrastruktur, penerangan jalan, layanan air, hingga kebutuhan pelayanan lainnya.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga mampu merespons masukan masyarakat berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

“Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang mereka hadapi. Pemerintah harus mampu merespons setiap masukan tersebut secara cepat, tepat, dan berdasarkan data serta kondisi faktual di lapangan,”tutur Bobby.

Untuk itu, penerapan SKM Online diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara penilaian masyarakat dengan proses evaluasi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Bimtek tersebut diikuti oleh unsur perangkat daerah dan unit pelayanan, mulai dari kepala perangkat daerah, camat dan lurah, direktur rumah sakit, kepala puskesmas dan UPTD, hingga kepala sekolah SD, SMP, dan TK. Peserta mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.

Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sukabumi, serta jajaran terkait lainnya.ardan/mbi.