Inflasi Bandung 2,95 Persen, Farhan Perketat Pengawasan Harga Jelang Lima Momentum

BANDUNG, Mbinews – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperketat strategi pengendalian inflasi menjelang akhir 2026. Lima momentum besar yang berlangsung berdekatan, mulai dari Natal dan Tahun Baru (Nataru), Imlek, Ramadan, Idulfitri 2027 hingga Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu lonjakan permintaan barang dan jasa serta menekan stabilitas harga.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus diiringi stabilitas harga dan terjaganya daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi tahunan (year on year/yoy) Kota Bandung tercatat sebesar 2,95 persen. Sementara inflasi tahun kalender (year to date/ytd) mencapai 2,18 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi semester II tercatat sebesar 5,78 persen.

“Pada dasarnya, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Salah satu syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali,” kata Farhan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (3/11/2026).

Menurut Farhan, lima momentum tersebut perlu diantisipasi sejak dini. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan kebutuhan konsumsi berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas apabila tidak diimbangi ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Karena itu, Pemkot Bandung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memperkuat pemantauan harga, memastikan kecukupan stok pangan, serta menjaga distribusi barang dari pasar induk menuju pasar tradisional.

Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ditingkatkan untuk mendeteksi sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga.

Surplus Beras 35 Ribu Ton, Harga Tetap Diawasi

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras. Pemkot Bandung menyatakan ketersediaan pasokan beras masih mencukupi, dengan surplus sekitar 35.000 ton dari berbagai varietas, mulai dari beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga beras premium.

Meski demikian, harga rata-rata beras di Kota Bandung tercatat Rp13.585 per kilogram atau sekitar Rp85 di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Farhan memastikan pemerintah terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga komoditas tersebut agar tidak membebani masyarakat.

“Kita pastikan stoknya ada. Stok beras banyak sekali. Kita punya surplus beras sampai 35.000 ton,” ujarnya.

Selain beras, sejumlah komoditas dan kelompok pengeluaran turut memengaruhi inflasi Kota Bandung. Di antaranya bahan bakar minyak (BBM), kontrak dan sewa rumah atau kos-kosan, sigaret kretek putih, emas perhiasan, hingga transportasi udara.

Farhan juga menyoroti perkembangan sektor transportasi udara yang masuk dalam 10 besar faktor penyumbang inflasi. Hingga Senin sebelum rapat berlangsung, jumlah penumpang pesawat tercatat sekitar 2.200 orang per hari, seiring bertambahnya sejumlah destinasi penerbangan domestik.

Sementara itu, data hingga Oktober 2026 mencatat sekitar 18 juta perjalanan masuk (inbound) ke Kota Bandung dan 14 juta perjalanan keluar (outbound).

Selisih sekitar empat juta perjalanan tersebut dinilai menjadi peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.

BI: Inflasi Bandung Masih Terkendali

Kepala Perwakilan Wilayah BI Jawa Barat, Junanto Herdiawan, mengapresiasi perhatian Pemkot Bandung dalam menjaga stabilitas harga.

Menurutnya, inflasi Kota Bandung masih terkendali dan diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran pada 2026. BI juga berkomitmen memperkuat sinergi bersama TPID hingga akhir tahun.

“Kita lihat inflasi Kota Bandung masih terkendali dengan inflasi tahun kalender (year to date) sebesar 2,18 persen. Kami perkirakan inflasi pada 2026 ini masih berada dalam rentang sasaran,” ujar Junanto.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung Nevi Hendri menjelaskan, karakteristik Bandung sebagai kota jasa membuat kebutuhan pangan tidak hanya dipengaruhi jumlah penduduk lokal, tetapi juga wisatawan dan masyarakat komuter.

Pergerakan wisatawan yang mencapai sekitar dua juta perjalanan masuk setiap bulan turut meningkatkan kebutuhan konsumsi, terutama bahan makanan.

“Kota Bandung sebagai kota jasa tidak hanya dipengaruhi permintaan penduduk lokal, tetapi juga wisatawan dan penduduk komuter. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan, terutama bahan makanan, sehingga ketersediaan pangan harus memperhitungkan seluruh aktivitas masyarakat masuk ke Kota Bandung,” ungkap Nevi.

Ia juga menilai keberadaan dua pasar induk di Kota Bandung memiliki posisi strategis dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Optimalisasi fungsi pasar induk sebagai penghubung rantai pasok dinilai penting untuk menjamin ketersediaan barang di pasar-pasar tradisional sekaligus menjaga stabilitas harga.

“Kita memiliki keuntungan strategis dengan adanya dua pasar induk. Bagaimana kita bisa memerankan fungsi pasar induk sebagai katalisator penjaga stabilitas rantai pasok ke pasar-pasar yang ada di Kota Bandung,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia menyebut kompleksitas aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat menjadikan Kota Bandung memiliki variabel penghitungan inflasi yang cukup tinggi.

“Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kompleksitas variabel yang paling banyak dalam penghitungan inflasi. Oleh karena itu, kita fokus ke Kota Bandung,” ujar Budi.

Dengan menghadapi lima momentum besar secara berurutan, tantangan Pemkot Bandung bukan sekadar memastikan stok pangan tersedia, melainkan juga menjaga agar distribusi berjalan lancar dan harga tetap terjangkau. Stabilitas harga menjadi faktor penting agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak berujung pada melemahnya daya beli masyarakat.