Breaking News
Trending Tags

Penegakan Hukum Atas Reklame Harus Berdasarkan Regulasi

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 8 Des 2022
  • visibility 60
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBInrws.id – Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Drs. Riana menghadiri kegiatan Focus Group Discussion sebagai narasumber terkait Evaluasi Penegakan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, yang dilaksanakan di Grand Dafam Braga Hotel, Rabu (07/12/2022).

Pada evaluasi kali ini, Riana menyinggung penerapan regulasi yang harus ditegakkan sesuai dengan perda yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghindari persoalan pelanggaran reklame yang masih menjadi polemik saat ini supaya bisa teratasi dengan bijaksana.

“Perlu saya tekankan, persoalan-persoalan yang sering terjadi selama ini, penegakan reklame yang tidak berdasarkan regulasi dan SOP yang baku. Sehingga regulasi-regulasi yang tertuang dalam perda harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu regulasi penyelenggaraan reklame juga harus disosialisasikan secara tepat dan meluas. Sehingga tim penegakan ini tidak menjadi korban dilapangan,” kata Riana.

Riana juga menyampaikan bahwa perlu adanya pendekatan secara harmonis antara Satpol PP dan masyarakat. Perdekatan tersebut bisa melalui koordinasi dan kerjasama yang baik bersama masyarakat.

“Pada lapangan juga, menjadi hal yang menakutkan pula ketika Satpol PP hendak melaksanakan penertiban. Nah, hal tersebut harus dievaluasi kembali, mengapa muncul situasi semacam itu? Apakah tindakan lapangan yang kurang tepat atau pendekatan kita kepada masyarakat yang kurang maksimal? Tentu bukan hanya aspek ketertiban saja yang harus kita capai, namun aspek kenyaman pun juga harus kita perhatikan,” kata Riana.

Melihat peningkatan kinerja yang telah dicapai, Riana juga menilai bahwa Satpol PP mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terutama pada sarana dan prasana yang menunjang tugas, pokok dan fungsi Satpol PP dalam memelihara dan menertibkan kenyamanan umum. *(Tofan)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Edwin Senjaya Isi Kajian Islam Majelis Taklim Bilqis

    Edwin Senjaya Isi Kajian Islam Majelis Taklim Bilqis

    • calendar_month Minggu, 12 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 57
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Dr. Edwin Senjaya S.E., MM., mengisi kajian islam Majelis Taklim Bilqis, di Masjid TSM, Jl. Gatot Subroto Bandung. Dalam tausiyahnya, Edwin membahas dan mengajak jamaah untuk merenungkan kembali arti kita diberi hidup oleh Sang Pencipta, mengingat kembali kehidupan di dunia yang sementara untuk membawa bekal baik untuk […]

  • Target Tuntas Awal Triwulan Ke Empat, Pemkot Bandung Segera lelang Proyek kolam Retensi  Jalan Bima

    Target Tuntas Awal Triwulan Ke Empat, Pemkot Bandung Segera lelang Proyek kolam Retensi Jalan Bima

    • calendar_month Senin, 19 Apr 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 63
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan proses lelang proyek kolam retensi di Jalan Bima segera bergulir. Pasalnya, Pemkot Bandung manargetkan proyek tersebut tuntas di awal triwulan keempat 2021. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menuturkan, kolam retensi Jalan Bima sebetulnya sudah bisa berfungsi namun belum optimal. Hal itu karena ada beberapa hal yang […]

  • DPRD Kota Bandung Tetapkan Raperda Perubahan APBD 2024

    DPRD Kota Bandung Tetapkan Raperda Perubahan APBD 2024

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 55
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews –D PRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna terkait Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Perubahan APBD T.A 2024, dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Kota Bandung Tahun 2026, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin, 30 September 2024. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., bersama Wakil Ketua I […]

  • Sekretaris DPRD Kota Bandung: Tunjangan Dewan Adalah Hak Normatif, Bukan Penghasilan Tambahan

    Sekretaris DPRD Kota Bandung: Tunjangan Dewan Adalah Hak Normatif, Bukan Penghasilan Tambahan

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id — Sorotan publik terkait besarnya penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dijawab oleh Sekretaris DPRD Kota Bandung, H. Yasa Hanafiah, SE, MM. Menurutn Yasa, seluruh komponen penghasilan yang diterima anggota dewan, termasuk tunjangan perumahan, bukanlah tambahan semata melainkan bentuk pemenuhan hak normatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Yasa menjelaskan, […]

  • Ahmad Rahmat Purnama: Bansos Harus Dorong Kemandirian, Bukan Ketergantungan

    Ahmad Rahmat Purnama: Bansos Harus Dorong Kemandirian, Bukan Ketergantungan

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Bandung.MBINEWS — Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, menyoroti fenomena ketergantungan bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan. Ia menegaskan bahwa program bansos seharusnya tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam podcast YouTube “Ahmad Aja” yang […]

  • DPRD Jabar Dukung Sisi Anggaran Program Sadesha

    DPRD Jabar Dukung Sisi Anggaran Program Sadesha

    • calendar_month Selasa, 1 Feb 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 62
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG, Mbinews.id – Program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha) Al Qur’an yang di gadang-gadang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat didukung penuh oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, hal tersebut terlihat dari anggaran yang rancang oleh DPRD Jabar untuk program tersebut agar terlaksana dengan baik. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya […]

expand_less