Sepanjang Juni 2025, Pemkot Sukabumi Terima Belasan Aduan Dari Masyarakat
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Selasa, 8 Jul 2025
- visibility 100
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, Mbinews.id-Sepanjang bulan Juni 2025, Pemerintah Kota Sukabumi menerima 15 aduan dari masyarakat terkait berbagai aspek layanan publik. Seluruh pengaduan tersebut masuk melalui sistem SP4N-LAPOR! yang dapat diakses secara daring melalui situs resmi www.lapor.go.id.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, Tantan Sontani, pada Selasa, (08/07/2025).
“Selama bulan Juni 2025, terdapat 15 aduan yang dilayangkan masyarakat kepada kami selaku pemerintah daerah, melalui layanan SP4N-LAPOR!,” jelas Tantan.
Ia mengungkapkan bahwa aduan masyarakat tersebar pada tujuh perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Dari keseluruhan aduan yang masuk, keluhan terkait fasilitas umum menjadi yang paling banyak disampaikan warga.
“Dari total 15 aduan, 5 di antaranya berkaitan dengan fasilitas umum. Di antaranya menyangkut kerusakan trotoar, lampu penerangan jalan umum (PJU), hingga reklame yang dinilai mengganggu estetika kota,” ujar Tantan.
Selain soal fasilitas umum, sejumlah pengaduan lain juga mencakup kategori ketertiban umum, pengelolaan sampah, pajak, serta permintaan informasi publik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam menyuarakan permasalahan di lingkungan sekitarnya melalui jalur resmi.
Tantan menegaskan, seluruh pengaduan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
“15 aduan yang masuk sudah kami tindaklanjuti melalui koordinasi dengan SKPD yang bersangkutan. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 4 laporan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota Sukabumi, sehingga tidak bisa langsung kami proses,” imbuhnya.
Menurutnya, pengelolaan pengaduan publik melalui kanal SP4N-LAPOR! merupakan wujud keterbukaan informasi publik sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Aduan warga adalah bentuk partisipasi yang harus kita apresiasi. Ini menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki layanan,” tegasnya. (Ardan/Wan/Mbi)
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar