Soal Sanksi Pengendalian Penyakit Menular Perlu Kedepankan Keadilan
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Kamis, 12 Mei 2022
- visibility 7
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDUNG, MBInews.id – Panitia Khusus 5 DPRD Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja terkait Raperda Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019, yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Rabu (11/5/2022).
Rapat ini dipimpin langsung oleh H. Agus Andi Setyawan, S.Pd., dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Bagian Hukum Setda Kota Bandung,
Pada kesempatan itu, Anggota Pansus 5 Drs. Heri Hermawan menyampaikan bahwa penerapan sanksi yang diberikan harus mengedepankan aspek keadilan namun bisa memberikan efek jera kepada pelanggar aturan terkait pengendalian penyakit menular.
“Sanksi diberikan harus juga mengedepakan aspek keadilan. Jangan sampai kita menentukan besaran nominal namun tidak memperhatikan aspek keadilannya. Kriteria individu pelanggar yang menentukan besaran nominalnya ini, jadi kami mohon untuk dijelaskan secara terperinci penerapan sanksi ini,” kata Heri.
Senada dengan Heri Hermawan, drg. Susi Sulastri mengatakan bahwa efek jera tersebut harus membawa dampak yang signifikan terhadap kedisiplinan masyarakat di Kota Bandung.
“Jangan sampai sanksi yang diberikan hanya sekadar gugur tugas sebagai pelanggar. Sehingga karena dirasa sanksi yang dirasa ringan membuat pelanggar aturan ini menjadi menganggap enteng. Ini harus kita sosialisasikan dengan baik dan luas, baik kepada individu maupun kelompok,” ujar Susi.
Di akhir rapat, Ketua Pansus 5, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd., menjelaskan perkembangan Pansus 5 yang sudah dalam tahap siap untuk membawa raperda ke rapat paripurna.
“Finalisasi Raperda ini harus segera melaksanakan Focus Group Discussion dengan draf lengkap dan bisa diparipurna dan disahkan untuk bisa diterapkan secepatnya,” kata Agus. *(Tofan)
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar