Breaking News
Trending Tags

DPRD Kota Bandung Minta Rancang Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Adaptif

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
  • visibility 40
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung , Iman Lestariyono, S.Si., dan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M., menghadiri undangan acara Kick Off Meeting Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025, yang diselenggarakan Bappelitbang Kota Bandung, di Hotel Horison, Bandung, Selasa, (19/12/2023).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Koata Bandung , Iman Lestariyono mengatakan, kegiatan kick off meeting RKPD ini, sebagai gambaran untuk menentukan program-program perenecanaan pembangunan Kota Bandung pada tahun 2025.

Lebih jauh dikatakan Iman Lestariyono, RKPD Kota Bandung tahun 2025 harus tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Apalagi perencanaan yang dibuat nantinya, akan berkenaan dengan situasi masa transisi serentak tidak adanya kepala daerah.

“Kalau ada kepala daerah kan yang menjadi acuan kita adalah RPJMD. Karena persoalannya RPJMD selesai di tahun 2023, maka harus ada pijakan hukumnya untuk RKPD 2024 yang akan menjadi acuan bagaimana rencana pembangunan di tahun 2025,” ujarnya.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2024 nanti Pemerintah Kota Bandung harus memiliki isu-isu prioritas yang akan diwujudkan pada tahun 2024 maupun 2025.

“Tentunya saya harapkan jangan seolah-olah memulai dari nol, tapi RPJMD sebelumnya harus tetap menjadi acuan, yang dikombinasikan dengan RKPD tahun 2024, artinya jangan berdiri sendiri. Jadi kami berharap pemerintah yang baru pada tahun 2025 awal, bisa melanjutkan program perencanaan yang telah ada sebelumnya,” ucapnya.

Iman Lestariyono berharap, adanya saling kesinambungan antara program rencana sebelumnya dengan program selanjutnya, sehingga tidak lagi ada program yang tidak bisa direalisasikan bagi masyarakat Kota Bandung.

“Pesan dari kami, dalam perencanaan program harus ada kesinambungan jangan sampai tadi dua tahun yang merupakan masa strategis ini, jangan sampai ada kebijakan yang ekstrim yang tidak terkait dari awal atau perencanaan jangka panjang. Jadi intinya, setiap perencaaan harus tetap merujuk pada RPJMD,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja mengapresiasi digelarnya kegiatan kick off meeting RKPD Tahun 2025 ini, dengan langkah tersebut, menunjukan kesiapan dini dari Pemerintah Kota Bandung untuk merancang pembangunan di tahun 2025 mendatang.

Lebih jauh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Bandung menjelaskan, pada tahun 2025 Pemerintah pusat melalui Bappenas telah menjelaskan beberapa program prioritas yang harus dilakukan di Kota Bandung.

Akan tetapi, dirinya mendorong Pemerintah Kota Bandung dapat melaksanakan arahan program Bappenas dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada.

“Sesuai dengan arahan program dari Bappenas, bahwa pelaksanaan program prioritas masih tergantung pada sosok Presiden berikutnya, apakah akan melanjutkan program yang sudah ada atau terjadi perubahan. Tapi apapun nanti, program tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya.

Sslain itu, Uung Tanuwidjaja pun mencermati bahwa rencana pembangunan di tahun 2025 akan dibahas dalam APBD tahun 2024 oleh masa transisi pimpinan dan anggota legislatif di dua periode, yakni periode sebelumnya, dan periode selanjutnya.

“Jadi nanti pembahasan APBD di tahun 2024 akan melibatkan setengah anggota DPRD yang lama dan sebagian yang baru. Di mana pembuatan APBD murni akan dilakukan oleh para anggota dewan yang lama, sedangkan APBD perubahan sudah dimulai dengan dewan-dewan di periode berikutnya,” ucap Ketua Fraksi Nasdem.

Ia pun berharap Pemerintah Kota Bandung bisa menyikapi dengan jelas, dan mewujudkan target sasaran sesuai dengan kebutuhan dari Kota Bandung.

Sebab, terkadang program kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat tidak berarti menjadi seratus persen kebutuhan Kota Bandung.

“Maka dari itu, mungkin Pemerintah Kota Bandung bisa memodifikasi program kebijakan Pemerintah pusat itu, sesuai dengan kehendak atau harapan masyarakat Kota Bandung hingga tiba saatnya di tahun 2025 nanti,” katanya.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komis I DPRD Jabar Tinjau BUMDes Desa Cisaat Subang

    Komis I DPRD Jabar Tinjau BUMDes Desa Cisaat Subang

    • calendar_month Kamis, 20 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 28
    • 0Komentar

    SUBANG, MBINews.id – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cisaat, Kabupaten Subang, Kamis (20/5/2021). Dalam kesempatan tersebut Komisi I mendorong, optimalisasi pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki yakni manajemen desa wisata dan pengolahan arang yang selama ini menjadi potensi andalan BUMDes Cisaat. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa […]

  • Waspada PMK Jelang Idul Adha, Pemkot Bandung Ajukan Vaksinasi Hewan Kurban

    Waspada PMK Jelang Idul Adha, Pemkot Bandung Ajukan Vaksinasi Hewan Kurban

    • calendar_month Kamis, 19 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 53
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Meski di Kota Bandung belum ditemukan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan berkuku belah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya untuk melakukan vaksinasi pada hewan-hewan tersebut. Saat ditemui di Balai Kota Bandung pada Selasa, 17 Mei 2022, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengaku telah mengajukan vaksinasi hewan ke pemerintah pusat. “Sebentar […]

  • Kurikulum Prototipe, Merdekakan Kreativitas Siswa Kota Bandung

    Kurikulum Prototipe, Merdekakan Kreativitas Siswa Kota Bandung

    • calendar_month Sabtu, 19 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 37
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi dan kesehatan, tapi juga dunia pendidikan. Demi menjaga ritme dan efektivitas pembelajaran, kurikulum baru pun mulai diaplikasikan oleh beberapa sekolah penggerak. Di Kota Bandung, terdapat 23 sekolah dari tingkat PAUD-SMP yang mencoba kurikulum baru bernama kurikulum prototipe (merdeka). Meski harus meraba-raba sekitar tiga bulan, […]

  • Pemekaran, Komisi I Jabar: Bogor Timur Sudah Siap Secara Administrasi Jadi Calon Daerah Otonomi Baru

    Pemekaran, Komisi I Jabar: Bogor Timur Sudah Siap Secara Administrasi Jadi Calon Daerah Otonomi Baru

    • calendar_month Kamis, 15 Apr 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 30
    • 0Komentar

    BOGOR, MBINews.id –  Pada pembahasan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), Bogor Timur dinilai jauh lebih siap secara administrasi dibandingkan Indramayu Barat. Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat menilai hal tersebut dari data-data yang disampaikan dalam rapat pembahasan bersama stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada pembahasan lanjutan mengenai (CDPOB). “Melihat data-data yang […]

  • Seluruh SKPD dan Camat Di Kota Sukabumi Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja

    Seluruh SKPD dan Camat Di Kota Sukabumi Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja

    • calendar_month Senin, 15 Feb 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 29
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat di Pemerintah Kota Sukabumi melakukan penandatanganan perjanjian kinerja. Penandatanganan tersebut, dilaksankan di Balaikota Sukabumi. Senin, (15/2/2021), disaksikan oleh Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, Wakil Walikota Sukabumi Andri S Hamami, dan Sekretaris Daerah Dida Sembada. Usai menyaksikan, Fahmi menandaskan, bahwa penandatanganan perjanjian kinerja tersebut, sejalan dengan misi […]

  • Enam Sanggar Perwakilan Kab/Kota Di Jabar Dipastikan Ikuti Helaran Seni Budaya Kota Bogor 2019

    Enam Sanggar Perwakilan Kab/Kota Di Jabar Dipastikan Ikuti Helaran Seni Budaya Kota Bogor 2019

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BOGOR, MBInews.id – Sebanyak 6 sanggar perwakilan dari Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Barat dipastikan mengikuti Helaran Seni Budaya Kota Bogor 2019. Masing-masing sanggar akan menampilkan kesenian yang berbeda-beda dan menunjukkan khas daerahnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Shahlan Rasyidi saat menggelar rapat koordinasi (rakor) di kantornya, Kamis (27/06/2019) Menurutnya, 6 Kabupaten Kota […]

expand_less