Breaking News
Trending Tags

DPRD Kota Bandung Minta Rancang Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Adaptif

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
  • visibility 36
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung , Iman Lestariyono, S.Si., dan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M., menghadiri undangan acara Kick Off Meeting Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025, yang diselenggarakan Bappelitbang Kota Bandung, di Hotel Horison, Bandung, Selasa, (19/12/2023).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Koata Bandung , Iman Lestariyono mengatakan, kegiatan kick off meeting RKPD ini, sebagai gambaran untuk menentukan program-program perenecanaan pembangunan Kota Bandung pada tahun 2025.

Lebih jauh dikatakan Iman Lestariyono, RKPD Kota Bandung tahun 2025 harus tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Apalagi perencanaan yang dibuat nantinya, akan berkenaan dengan situasi masa transisi serentak tidak adanya kepala daerah.

“Kalau ada kepala daerah kan yang menjadi acuan kita adalah RPJMD. Karena persoalannya RPJMD selesai di tahun 2023, maka harus ada pijakan hukumnya untuk RKPD 2024 yang akan menjadi acuan bagaimana rencana pembangunan di tahun 2025,” ujarnya.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2024 nanti Pemerintah Kota Bandung harus memiliki isu-isu prioritas yang akan diwujudkan pada tahun 2024 maupun 2025.

“Tentunya saya harapkan jangan seolah-olah memulai dari nol, tapi RPJMD sebelumnya harus tetap menjadi acuan, yang dikombinasikan dengan RKPD tahun 2024, artinya jangan berdiri sendiri. Jadi kami berharap pemerintah yang baru pada tahun 2025 awal, bisa melanjutkan program perencanaan yang telah ada sebelumnya,” ucapnya.

Iman Lestariyono berharap, adanya saling kesinambungan antara program rencana sebelumnya dengan program selanjutnya, sehingga tidak lagi ada program yang tidak bisa direalisasikan bagi masyarakat Kota Bandung.

“Pesan dari kami, dalam perencanaan program harus ada kesinambungan jangan sampai tadi dua tahun yang merupakan masa strategis ini, jangan sampai ada kebijakan yang ekstrim yang tidak terkait dari awal atau perencanaan jangka panjang. Jadi intinya, setiap perencaaan harus tetap merujuk pada RPJMD,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja mengapresiasi digelarnya kegiatan kick off meeting RKPD Tahun 2025 ini, dengan langkah tersebut, menunjukan kesiapan dini dari Pemerintah Kota Bandung untuk merancang pembangunan di tahun 2025 mendatang.

Lebih jauh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Bandung menjelaskan, pada tahun 2025 Pemerintah pusat melalui Bappenas telah menjelaskan beberapa program prioritas yang harus dilakukan di Kota Bandung.

Akan tetapi, dirinya mendorong Pemerintah Kota Bandung dapat melaksanakan arahan program Bappenas dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada.

“Sesuai dengan arahan program dari Bappenas, bahwa pelaksanaan program prioritas masih tergantung pada sosok Presiden berikutnya, apakah akan melanjutkan program yang sudah ada atau terjadi perubahan. Tapi apapun nanti, program tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya.

Sslain itu, Uung Tanuwidjaja pun mencermati bahwa rencana pembangunan di tahun 2025 akan dibahas dalam APBD tahun 2024 oleh masa transisi pimpinan dan anggota legislatif di dua periode, yakni periode sebelumnya, dan periode selanjutnya.

“Jadi nanti pembahasan APBD di tahun 2024 akan melibatkan setengah anggota DPRD yang lama dan sebagian yang baru. Di mana pembuatan APBD murni akan dilakukan oleh para anggota dewan yang lama, sedangkan APBD perubahan sudah dimulai dengan dewan-dewan di periode berikutnya,” ucap Ketua Fraksi Nasdem.

Ia pun berharap Pemerintah Kota Bandung bisa menyikapi dengan jelas, dan mewujudkan target sasaran sesuai dengan kebutuhan dari Kota Bandung.

Sebab, terkadang program kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat tidak berarti menjadi seratus persen kebutuhan Kota Bandung.

“Maka dari itu, mungkin Pemerintah Kota Bandung bisa memodifikasi program kebijakan Pemerintah pusat itu, sesuai dengan kehendak atau harapan masyarakat Kota Bandung hingga tiba saatnya di tahun 2025 nanti,” katanya.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • IKWI Kota Bandung Sukses Menggelar Pelatihan Kepribadian Dan Beauty Class

    IKWI Kota Bandung Sukses Menggelar Pelatihan Kepribadian Dan Beauty Class

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 30
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Sebanyak 51 peserta mengikuti acara Pelatihan Kepribadian & Beauty Class yang digelar Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kota Bandung di Hotel Amarosa Jalan Aceh No. 71 A, Bandung, Kamis 27 Januari 2022. Acara yang mengusung tema “Beauty Class & Personality Counseling, Party Look Makeup” disamping dihadiri IKWI Jawa Barat juga menghadirkan pembicara […]

  • Usulan Terkait KCIC, Pansus IV: Rute Tidak Sampai Bandung Lanjutkan Hingga Kertajati

    Usulan Terkait KCIC, Pansus IV: Rute Tidak Sampai Bandung Lanjutkan Hingga Kertajati

    • calendar_month Jumat, 22 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 34
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ruyat memberikan usulan terkait Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak hanya sampai Bandung akan tetapi dilanjutkan hingga ke Bandara Kertajati. Hal tersebut dikatakannya saat bersama saat melaksanakan konsultasi ke Biro Perencanaan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pimpinan dan Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat yang […]

  • Diduga Pungli, Pemkot Bandung Tindak Tegas Oknum Pemikul TPU Cikadut

    Diduga Pungli, Pemkot Bandung Tindak Tegas Oknum Pemikul TPU Cikadut

    • calendar_month Minggu, 11 Jul 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Diduga melakukan pungutan liar (pungli), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberhentikan seorang petugas pemikul di TPU Cikadut.Saat ini, oknum tersebut juga tengah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. “Oknum yang bersangkutan kami tindak tegas dengan pemberhentian. Oknum yang bersangkutan juga sedang menjalani pemeriksaan di Polsek setempat,” tegas Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Minggu, (11/7/2021). […]

  • Universitas Logistik dan Bisnis PT Pos Indonesia Membuka Program Ikatan Dinas

    Universitas Logistik dan Bisnis PT Pos Indonesia Membuka Program Ikatan Dinas

    • calendar_month Jumat, 8 Des 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 34
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews -Menandai langkah maju dalam pengembangan sumber daya manusia, perguruan tinggi milik PT Pos Indonesia (Persero), Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) secara resmi telah memperkenalkan program Beasiswa Ikatan Dinas Calon Pegawai khusus untuk calon mahasiswa baru ULBI. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Regional III PT Pos Indonesia (Persero) di Kota Bandung, Jawa […]

  • Sebanyak 10 Usulan Yang Diajukan Oleh Warga di Musrenbang Tingkat Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi

    Sebanyak 10 Usulan Yang Diajukan Oleh Warga di Musrenbang Tingkat Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 35
    • 0Komentar

    SUKABUMI,MBinews.id– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, adalah forum tahunan yang dilakukan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun anggaran yang akan datang. Musrenbang kelurahan merupakan wadah untuk menyusun program kelurahan dan rencana anggaran dan kegiatan tahunan. Sedangkan tujuan Musrenbang tingkat kelurahan, diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam proses perencanaan pembangunan, kemudian menjamin program pembangunan yang […]

  • Titik Panas di Kota Cimahi Meningkat, Masyarakat Diminta Tak Lakukan Pembakaran Sampah

    Titik Panas di Kota Cimahi Meningkat, Masyarakat Diminta Tak Lakukan Pembakaran Sampah

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 27
    • 0Komentar

    CIMAHI, Mbinews.id-Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Cimahi hampir setiap hari menerima laporan adanya kebakaran alang-alang. Titik hotspot (titik panas) di Kota Cimahi cenderung meningkat, terutama di area lahan kosong yang berisi alang-alang. Adanya peningkatan titik hotspot itu, pihaknya mengingatkan masyarakat agar tak melakukan pembakaran sampah secara berlebihan. “Bahkan Kamis (19/9) […]

expand_less