Breaking News
Trending Tags

DPRD Kota Bandung Minta Rancang Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Adaptif

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
  • visibility 54
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung , Iman Lestariyono, S.Si., dan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M., menghadiri undangan acara Kick Off Meeting Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025, yang diselenggarakan Bappelitbang Kota Bandung, di Hotel Horison, Bandung, Selasa, (19/12/2023).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Koata Bandung , Iman Lestariyono mengatakan, kegiatan kick off meeting RKPD ini, sebagai gambaran untuk menentukan program-program perenecanaan pembangunan Kota Bandung pada tahun 2025.

Lebih jauh dikatakan Iman Lestariyono, RKPD Kota Bandung tahun 2025 harus tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Apalagi perencanaan yang dibuat nantinya, akan berkenaan dengan situasi masa transisi serentak tidak adanya kepala daerah.

“Kalau ada kepala daerah kan yang menjadi acuan kita adalah RPJMD. Karena persoalannya RPJMD selesai di tahun 2023, maka harus ada pijakan hukumnya untuk RKPD 2024 yang akan menjadi acuan bagaimana rencana pembangunan di tahun 2025,” ujarnya.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2024 nanti Pemerintah Kota Bandung harus memiliki isu-isu prioritas yang akan diwujudkan pada tahun 2024 maupun 2025.

“Tentunya saya harapkan jangan seolah-olah memulai dari nol, tapi RPJMD sebelumnya harus tetap menjadi acuan, yang dikombinasikan dengan RKPD tahun 2024, artinya jangan berdiri sendiri. Jadi kami berharap pemerintah yang baru pada tahun 2025 awal, bisa melanjutkan program perencanaan yang telah ada sebelumnya,” ucapnya.

Iman Lestariyono berharap, adanya saling kesinambungan antara program rencana sebelumnya dengan program selanjutnya, sehingga tidak lagi ada program yang tidak bisa direalisasikan bagi masyarakat Kota Bandung.

“Pesan dari kami, dalam perencanaan program harus ada kesinambungan jangan sampai tadi dua tahun yang merupakan masa strategis ini, jangan sampai ada kebijakan yang ekstrim yang tidak terkait dari awal atau perencanaan jangka panjang. Jadi intinya, setiap perencaaan harus tetap merujuk pada RPJMD,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja mengapresiasi digelarnya kegiatan kick off meeting RKPD Tahun 2025 ini, dengan langkah tersebut, menunjukan kesiapan dini dari Pemerintah Kota Bandung untuk merancang pembangunan di tahun 2025 mendatang.

Lebih jauh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Bandung menjelaskan, pada tahun 2025 Pemerintah pusat melalui Bappenas telah menjelaskan beberapa program prioritas yang harus dilakukan di Kota Bandung.

Akan tetapi, dirinya mendorong Pemerintah Kota Bandung dapat melaksanakan arahan program Bappenas dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada.

“Sesuai dengan arahan program dari Bappenas, bahwa pelaksanaan program prioritas masih tergantung pada sosok Presiden berikutnya, apakah akan melanjutkan program yang sudah ada atau terjadi perubahan. Tapi apapun nanti, program tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya.

Sslain itu, Uung Tanuwidjaja pun mencermati bahwa rencana pembangunan di tahun 2025 akan dibahas dalam APBD tahun 2024 oleh masa transisi pimpinan dan anggota legislatif di dua periode, yakni periode sebelumnya, dan periode selanjutnya.

“Jadi nanti pembahasan APBD di tahun 2024 akan melibatkan setengah anggota DPRD yang lama dan sebagian yang baru. Di mana pembuatan APBD murni akan dilakukan oleh para anggota dewan yang lama, sedangkan APBD perubahan sudah dimulai dengan dewan-dewan di periode berikutnya,” ucap Ketua Fraksi Nasdem.

Ia pun berharap Pemerintah Kota Bandung bisa menyikapi dengan jelas, dan mewujudkan target sasaran sesuai dengan kebutuhan dari Kota Bandung.

Sebab, terkadang program kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat tidak berarti menjadi seratus persen kebutuhan Kota Bandung.

“Maka dari itu, mungkin Pemerintah Kota Bandung bisa memodifikasi program kebijakan Pemerintah pusat itu, sesuai dengan kehendak atau harapan masyarakat Kota Bandung hingga tiba saatnya di tahun 2025 nanti,” katanya.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banyak BOX Dan Meteran PJU Yang Hilang, Perlu Ada Sinergitas Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota

    Banyak BOX Dan Meteran PJU Yang Hilang, Perlu Ada Sinergitas Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota

    • calendar_month Sabtu, 26 Feb 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 66
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG, Mbinews.id – Adanya laporan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat atas hilangnya box dan meteran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah dipasang di beberapa titik membuat Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan sebenarnya. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat mengatakan, pihaknya kali ini […]

  • Enam Kali Berturut – Turut, Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan Opini WTP  Dari BPK

    Enam Kali Berturut – Turut, Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan Opini WTP Dari BPK

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 58
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id –  Pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Penghargaan tersebut disamapaikan oleh BPK Perwakilan Jawa Barat melalui video conference (Vicon), Senin (29/6). Selain Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, turut hadir juga Wakil Wali Andri […]

  • Di Kota Bandung Masih Banyak Siswa RMP yang di Pungut Biaya

    Di Kota Bandung Masih Banyak Siswa RMP yang di Pungut Biaya

    • calendar_month Sabtu, 12 Agt 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 48
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung. menerima audiensi dari Relawan Peduli Pendidikan Indonesia (RAPPI) Kota Bandung perihal PPDB tahun 2023 bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung, Jumat (11/8/2023). Selain Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna, S.H., M.H., hDir pula Anggota Komisi D, […]

  • KPA Diminta Wakil Walikota Tingkatkan Program HEBAT!

    KPA Diminta Wakil Walikota Tingkatkan Program HEBAT!

    • calendar_month Senin, 13 Mei 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 59
    • 0Komentar

    BANDUNG, BEDAnews – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung untuk melanjutkan program HEBAT! (Hidup Bersama Sahabat). Menurutnya, program yang sudah berjalan selama 9 tahun itu sangat bagus dan bermanfaat. Program HEBAT! merupakan kurikulum pencegahan HIV kepada siswa kelas VIII SMP melalui berbagai pendekatan pengajaran. Tak hanya tatap muka […]

  • Peternak Sapi Perah GKSI dan KPSBU Terima Bingkisan dan Tank Cold Storage dari PT Diamond Grup

    Peternak Sapi Perah GKSI dan KPSBU Terima Bingkisan dan Tank Cold Storage dari PT Diamond Grup

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 54
    • 0Komentar

    BANDUNG BARAT, Mbinews.id-Sebagai bentuk apresiasi terhadap para peternak susu sapi perah yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas dan mutu bahan baku produk susu Diamond, sekaligus untuk memperkuat kemitraan strategis dengan para peternak.  Salah satu perusahaan produksi dan distribusi makanan dan minuman pendingin terkemuka yaitu PT Diamond grup memberikan bingkisan dan bantuan tank cold storage ke […]

  • DPRD Jawa Barat Bahas Raperda APBD Jabar 2024 dan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan

    DPRD Jawa Barat Bahas Raperda APBD Jabar 2024 dan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan

    • calendar_month Jumat, 20 Okt 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 54
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id  — DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda sekaligus. Agenda pertama, penyampaian nota pengantar gubernur perihal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Kedua, pendapat gubernur terhadap Raperda Prakarsa tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Agenda ketiga, jawaban fraksi-fraksi atas pendapat gubernur perihal Raperda Prakarsa […]

expand_less