Politisi Partai Demokrat Kota Sukabumi Menyayangkan Langkah Pemerintah Mencabut Subsidi Minyak Goreng
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Jumat, 18 Mar 2022
- visibility 30
- comment 0 komentar
- print Cetak
Maming Surita, anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, meminta pemerintah mencari solusi lain terkait permasalahan minyak goreng. Jumat (18/03/2022).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, Mbinews.id – Maming Surita, Anggota DPRD Kota Sukabumi menyayangkan langkah pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, yang mencabut subsidi minyak goreng kemasan dan bermerek beberapa waktu lalu. Menurutnya, dengan pencabutan subsidi tersebut, akan sangat berdampak sekalai kepada harga-harga lainnya, Jumat (18/03/2022).
“Jujur saya sangat miris sekali terkait langkah tersebut. Mengingat saat ini kondisi perekonomian masyarakat baru akan mulai bangkit kembali pasca pandemi Covid-19 yang telah melanda beberapa tahun ini,” ujar politisi dari Partai Demokrat tersebut.
Lanjutnya, saya berharap akan ada solusi nyata dari pemerintah untuk mengatasi permasalah minyak goreng ini. Bahkan menurutnya, kebutuhan minyak goreng di masyarakat yang memang menjadikebutuhan pokok tersebut, jika tidak segera dicarikan solusi terbaik, akan menjadi persoalan krusial.
“Kita berharap, pemerintah bisa mempertimbangkan kembali keputusan pencabutan subsidi tersebut. Jika memang tetap dicabut, kita berharap ada solusi lain, seperti subsidi silang,” jelasnya.
Masih menurut anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, yang memang menjadi mitra dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, dirinya mendorong kepada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk menyikapi hal ini, agar segera mengadakan operasi pasar murah minyak goreng.
“Sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan, kami berharap Diskumindag Kota Sukabumi sebagai peranjangan Pemda Kota Sukabumi yang membidangi permasalahan minyak goreng ini, untuk bisa mengadakan operasi pasar murah minyak goreng. Operasi pasar tersebut, bisa dilakukan di beberapa titik, sehingga pasokan minyak goreng itu, merata kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Namun, dirinya juga memahami kepeutusan pemerintah pusat yang mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng, yang sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2022 kemarin ditetapkan.
“Pemerintah melalui Kementerian perdagangan yang mengambil langkah untuk meniadakan HET minyak goreng kemasan dan bermerek, pasti ada alasannya. Dan kita memahami, semoga dalam waktu dekat, pasar akan menyesuaikan keekonomian terbarunya, keseimbangan terbarunya. Serta harga CPO internasional akan terkoreksi, kembali keseimbangan barunya, sehingga akan punya harga keekonomian yang sesuai dengan mekanisme pasar,” pungkasnya. Ardan/Wan/Mbi
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar