Breaking News
Trending Tags

Kontribusi USB YPKP terhadap Pemilu 2024

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
  • visibility 160
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews – Di momentum tahun politik 2024 dengan akan digelarnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari mendatang, Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP) sebagai organisasi para ilmuwan sosial politik merasa ikut bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pemilu yang berkualitas.

FK-DKISIP yang berkantor di Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung ini merupakan badan hukum perkumpulan yang dideklarasikan pada 4 Juli 2020 dan telah mendapat akreditasi sebagai lembaga pemantau dari Bawaslu RI Nomor 52/PM.05/K1/01/2024, sehingga punya otoritas untuk memantau pemilu.

Ketua Umum FK-DKISIP, Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, MA. mengatakan , keterlibatan dalam pemantauan pemilu ini bukan hanya sekedar memenuhi aspek rutinitas dan formalitas sebagai realisasi program kerja pengurus.

“Hal ini karena sangat esensial peran pemantau pemilu ini, sehingga para dekan dan dosen akan menunjukkan tanggung jawab akademik dan profesionalnya bagi peningkatan kualitas demokrasi,” ujar Samugyo dalam keterangan persnya, Kamis 25 Januari 2024.

Di tempat yang sama, ditambahkan Sekjen FK-DKISIP, Dr. Tatang Sudrajat, bahwa FK-DKISIP adalah organisasi yang menghimpun 200 lebih dekan FISIP/ketua STISIP dari berbagai daerah ini melibatkan 183 orang dosen dari Papua sampai dengan Aceh sebagai pemantau.

“Tahapan pemilu yang akan dipantau adalah pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tatang yang merupakan dosen USB YPKP Bandung dan juga pernah jadi Ketua KPU Kabupaten Bandung ini mengemukakan bahwa kegiatan ini dapat diklaim sebagai bukti kinerja pengabdian kepada masyarakat. Bahkan, sambungnya, hasil dan laporan kegiatannya dapat ditransformasi menjadi artikel yang dapat dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding forum ilmiah.

“Bahkan lebih dari itu, dapat pula secara kreatif menjadi karya penelitian, sekurang-kurangnya yang bertipe eksploratif,” jelasnya.

Sementara itu, anggota pemantau dari Gorontalo, Dr. Muh. Firyal Akbar, merasa bersyukur bahwa FK DKISIP mendapat kepercayaan sebagai salah satu pemantau Pemilu Tahun 2024 ini.

Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah ini sangat mengapresiasi dan sangat berbangga dengan eksistensi FK DKISIP yang bisa mengambil peran konkrit sebagai forum yang aktif melakukan kegiatan khususnya terkait dengan masalah demokrasi di Indonesia.

Dirinya pun berharap, dengan keikutsertaan FK DKISIP dalam pemantauan Pemilu secara independen dapat membantu pihak terkait khususnya Bawaslu dalam meminimalisir praktek-praktek indikasi ketidakjujuran, kecurangan dan hal negatif lainnya yg bisa saja terjadi dalam Pemilu 2024.

Sedang anggota pemantau lain, dari Bireun Aceh, Jamaluddin, M.Si, menyebutkan bahwa pemantau pemilu merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemilu.

Jamaluddin yang juga Dekan FISIP Universitas Al Muslim mengemukakan bahwa kehadiran pemantau ini dapat ikut mendorong dan memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi itu sesuai dengan ketentuan.

Dituturkannya, untuk di Kabupaten salah satu lembaga yang mendaftar sebagai Lembaga Pemantau Pemilu yaitu LSM Gerak. Secara resmi Gerak sudah mendaftarkan diri sebagai salah satu lembaga independen yang memantau Pemilu di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

Keterlibatan FK-DKISIP secara nasional, menurut Dr. Siti Khumayah merupakan langkah untuk menunjukkan kiprahnya berkontribusi pada agenda politik nasional.

Dekan FISIP Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon ini menandaskan bahwa dengan ikut serta memantau jalannya pemilu 2024, maka ini merupakan pengabdian nyata para dosen untuk masyarakat dan bangsa. **

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terkait Karantina Lokal, Pemkot Bandung  Terus Berkoordinasi Dengan Pemda Tetangga

    Terkait Karantina Lokal, Pemkot Bandung Terus Berkoordinasi Dengan Pemda Tetangga

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 139
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tetangga untuk mencegah penyebaran virus corona. Termasuk juga berkoordinasi kemungkinan diberlakukannya karantina lokal. “Untuk antar wilayah, Kota Bandung sudah berdiskusi dengan Cimahi, Sumedang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kami berdiskusi dengan kepala daerah yang lain. Kita sedang melihat situasi perkembangan seperti apa,” kata Wali […]

  • Wali Kota Sukabumi Dukung Wakaf Qordul Hasan untuk UMKM dan Yatim di Cikole

    Wali Kota Sukabumi Dukung Wakaf Qordul Hasan untuk UMKM dan Yatim di Cikole

    • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 156
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri kegiatan Sosialisasi Wakaf dan Penyaluran Manfaat Wakaf Qordul Hasan untuk UMKM serta Santunan Anak Yatim se-Kecamatan Cikole pada Sabtu (19/07/2025). Acara berlangsung di Ruang Pertemuan Kecamatan Cikole dan diinisiasi oleh Lembaga Wakaf Do’a Bangsa. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Cikole, para lurah, jajaran Lembaga Wakaf Do’a […]

  • Wow, Inovasi Baru Warga Gunakan Dana P2RW Untuk Pengadaan CCTV

    Wow, Inovasi Baru Warga Gunakan Dana P2RW Untuk Pengadaan CCTV

    • calendar_month Senin, 8 Agt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 166
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Warga Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi memanfaatkan dana hibah stimulan dari Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) untuk pembelian kamera pengawas keamanan (CCTV). Hal tersebut dikatakan langsung oleh Camat Cikole Fitrya Kusnaningsih, saat ditemui di Kantor Kecamatan Cikole. Senin (08/08). Dirinya mengatakan, memang sebelumnya ia sempat terkejut saaat melihat hasil rembuk warga […]

  • Launching Si Ibuk, SDN Dewi Sartika CBM di Apresiasi Wali Kota Sukabumi

    Launching Si Ibuk, SDN Dewi Sartika CBM di Apresiasi Wali Kota Sukabumi

    • calendar_month Senin, 13 Mar 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 139
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri (Desa Cibima) mengeluarkan program Perpustakaan digital Sistem E-book Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri (Si Ibuk Desa Cibima). Inovasi tersebut, dilaunching langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi yang hadir di Milad Milad ke 23 SDN Dewi Sartika CBM. Senin, (13/3/2023). Selain mangapresiasi, Fahmi berharap, adanya aplikasi si Ibuk […]

  • Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Asal Kota Sukabumi di Kawal Polisi

    Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Asal Kota Sukabumi di Kawal Polisi

    • calendar_month Jumat, 24 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 147
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews. id – Pemberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kota Sukabumiyang masuk kedalam kloter 30, akan diberangkatkan dari Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, Jumat (24/06). Sebanyak 4 bus direncanakan mengantar CHJ asal Kota Sukabumi menuju Asrama Haji Pondok Gede. Kapolsek Cikole Kompol NR Subarna mengatakan, pemberangkatan CJH asal Kota Sukabumi nanti akan dilepas langsung […]

  • OTT di  Basarnas, Koalisi Sipil dan ICW Desak Pimpinan KPK Diberhentikan

    OTT di Basarnas, Koalisi Sipil dan ICW Desak Pimpinan KPK Diberhentikan

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 151
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id Kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kisruh, dan hal ini menjadi sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kedua kelompok ini mendesak untuk memberhentikan pimpinan KPK saat ini. Koalisi Masyarakat Sipil dan ICW menilai pimpinan KPK saat ini harus bertanggung […]

expand_less