Breaking News
Trending Tags

Antisipasi Lonjakan Nataru 2022, DPRD Jabar Usulkan Penguatan Tracing Masyarakat

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 24 Nov 2021
  • visibility 138
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Pemprov Jabar mendukung penerapan PPKM Level 3 untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan Covid-19 dan untuk memperketat penerapan protokol kesehatan Jelang Natal dan Tahun Baru (NATARU)

Namun, DPRD Jabar lebih setuju apabila Pemprov menguatkan tracing masyarakat dibandingkan menerapkan PPKM Level 3.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira. Ia mengatakan jika Pemprov harus menghimpun data kenaikan kasus Covid-19 di daerah lalu melakukan tracing secara besar-besaran.

Pasalnya, ia menilai kunci pencegahan sebaran Covid-19 di libur nataru melalui tracing bukan lockdown atau PPKM.

“Jadi begitu ada satu yang kena, tracingnya itu harus berlapis-lapis. Jadi dilihat kontak erat dari yang terpapar. Jadi cepat responnya,” kata Yunandar, Selasa 23 November 2021.

Ia menjelaskan, penerapan PPKM bagi yang terpapar Covid-19 dan tidak, terkesan dikarantina walaupun terbatas. Sedangkan, tracing secara besar-besaran yang perlu dikarantina hanya orang yang terpapar dan yang berpotensi positif.

“Lebih efektif dan efisien bagi perekonomian. Sayangnya Pemprov males banget bikin tracing,” jelasnya.

Meski begitu, Yunandar tak menampik tracing secara besar-besaran memang sulit dilakukan ketika ada masyarakat yang terindikasi memiliki kontak dengan yang positif. Apabila terdapat kasus positif sebaiknya pemerintah langsung mengarantina 4 hingga 14 hari sambil menunggu hasil pemeriksaan.

“Waktu tunggu ini lah yang kemudian tidak ditoleransi oleh masyarakat karena masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang pendapatannya harian, kalau 14 hari disuruh ngga punya pendapatan, repot juga,” ujarnya.

“Saat kondisi tersebut terjadi pemerintah harus hadir memberikan kompensasi sehingga tidak hanya sekadar menegakkan aturan PPKM,” lanjutnya.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hadir di TPID dan TP2DD se Jabar, Pj Wali Kota Sukabumi Sebut Inflasi Kota Sukabumi Stabil Jelang Nataru

    Hadir di TPID dan TP2DD se Jabar, Pj Wali Kota Sukabumi Sebut Inflasi Kota Sukabumi Stabil Jelang Nataru

    • calendar_month Rabu, 11 Des 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 146
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat, di Trans Luxury Hotel, Bandung Rabu, (11/12/2024). Agenda tersebut di pimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, dengan fokus membahas pengendalian inflasi serta perluasan digitalisasi ekonomi, menjelang […]

  • Pensiunan PNS Kota Sukabumi Dukung Fahmi-Dida di Pilkada 2024

    Pensiunan PNS Kota Sukabumi Dukung Fahmi-Dida di Pilkada 2024

    • calendar_month Kamis, 5 Sep 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 182
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Sukabumi resmi menyatakan dukungan politiknya kepada pasangan Achmad Fahmi dan Dida Sembada dalam pencalonan mereka sebagai Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Dukungan tersebut disampaikan dalam acara deklarasi yang digelar di kediaman Ketua PWRI Kota Sukabumi, di daerah Kelurahan Cibereum […]

  • Via QRIS, Kini Bayar PBB Kota Bandung Makin Mudah

    Via QRIS, Kini Bayar PBB Kota Bandung Makin Mudah

    • calendar_month Selasa, 29 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 164
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) meluncurkan layanan pembayaran via QRIS bagi wajib pajak PBB, Senin 28 Maret 2022. Inovasi ini diyakini dapat mengakselerasi pendapatan, utamanya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Layanan QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini diresmikan oleh Plt. Wali Kota Bandung […]

  • Stan Dispangtan Kota Bandung  Raih Titel Juara Pertama  Dan Terbaik Tingkat Nasional

    Stan Dispangtan Kota Bandung Raih Titel Juara Pertama Dan Terbaik Tingkat Nasional

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 143
    • 0Komentar

    BANDUNG, – Stan Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung meraih titel juara pertama Stan Terbaik Nasional Tingkat Kabupaten Kota pada Indonesia AgroFood Expo XV/2019 di Jakarta Convention Center 27-30 Juni lalu. Tak hanya itu, stan Dispagtan juga menjadi primadona di ajang tersebut. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dispangtan Kota Bandung, Eva Yosida menuturkan, […]

  • Ketua DPRD Dorong Pemberlakuan Ganjil-Genap di Kota Bandung

    Ketua DPRD Dorong Pemberlakuan Ganjil-Genap di Kota Bandung

    • calendar_month Sabtu, 23 Jul 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 147
    • 0Komentar

    BANDUNG,  MBINews.id – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, AT., M.M., menghadiri program talk show Obrolan Plus Solusi ‘Opsi’ di Radio PRFM Bandung dengan tema ‘Bersama Atasi Kemacetan di Kota Bandung’, Rabu, (20/7/2022). Selain Tedy, talkshow ini dihadiri juga oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan dan Wakasatlantas Polrestabes Bandung, Kompol Andriyanto. Ketua […]

  • Jelang AKhir Tahun 2023, Penerimaan Pajak Daerah di Kota Sukabumi Lampaui Target

    Jelang AKhir Tahun 2023, Penerimaan Pajak Daerah di Kota Sukabumi Lampaui Target

    • calendar_month Kamis, 28 Des 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 159
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Belum sampai akhir tahun, realisasai pajak daerah di Kota Sukabumi menujukan grafik yang cukup luar biasa. Pasalnya, tujuh pajak yang di kelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) setempat, rata-rata perolehanya diatas 100%. “Alhamdulillah, terhitung Januari hingga 27 Desember 2023 ini, perolehanya sudah melebihi target,”ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah BPKPD […]

expand_less