Dosen USB YPKP Nahkodai Organisasi Nasional Kebijakan Publik

BANDUNG,mbinews  – Bandung kembali mencatat sejarah dalam perkembangan keilmuan pendidikan tinggi. Bertempat di Politeknik STIA LAN Bandung, Sabtu (9/5), para dosen kebijakan publik dari 114 perguruan tinggi se-Indonesia mendeklarasikan berdirinya Ikatan Dosen Kebijakan Publik Indonesia (IDoKPI).

Dalam forum tersebut, Dr. Tatang Sudrajat, yang pernah menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IDoKPI periode 2026–2030 sekaligus menjadi formatur penyusunan kepengurusan organisasi.

Menurut Tatang, pembentukan organisasi intelektual tingkat nasional ini dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap peran aktif dosen kebijakan publik dalam merespons berbagai persoalan publik dan dinamika pembangunan nasional di berbagai bidang.

Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari tersebut diikuti 195 dari total 252 anggota IDoKPI, baik secara luring maupun daring. Acara juga dirangkaikan dengan seminar nasional dan kongres organisasi.

Peserta yang hadir berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh. Di antaranya terdapat 21 profesor, sejumlah rektor, wakil rektor, dekan, direktur, hingga ketua program studi dari berbagai institusi lintas kementerian dan lembaga.

IDoKPI sendiri digagas sejak awal 2026 melalui pembentukan Komite Pembentukan IDoKPI yang beranggotakan 20 dosen kebijakan publik. Organisasi ini menegaskan identitasnya sebagai wadah profesional, akademik, dan keilmuan yang terbuka bagi para dosen dari berbagai bidang kebijakan publik.

Bidang kajian yang menjadi perhatian organisasi ini meliputi kebijakan pendidikan, lingkungan hidup, kepariwisataan, kependudukan, investasi, kemaritiman, hingga kesehatan. Kehadiran IDoKPI diharapkan mendorong dosen kebijakan publik agar lebih aktif, kritis, dan kontributif terhadap berbagai isu nasional maupun daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Nita Nurliawati yang juga Wakil Direktur II Politeknik STIA LAN Bandung, menjelaskan bahwa seminar nasional dilaksanakan secara hibrid dengan menghadirkan dua keynote speaker, yakni Prof. Dr. Budiman Rusli dari Universitas Padjadjaran dan Prof. Dr. Nuryanti Mustari dari Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain itu, seminar menghadirkan enam pakar kebijakan publik, yaitu Dr. Syahruddin (Universitas Musamus Merauke), Dr. Syamsuddin Maldun (Universitas Bosowa Makassar), Dr. Ida Rochmawati (Universitas Tanjungpura Pontianak), Dr. Indra Kertati (Untag Semarang), Dr. Hendrikus T. Gedeona (Politeknik STIA LAN Bandung), serta Dr. Nur Hafni (Universitas Malikussaleh Aceh).

Para narasumber memaparkan berbagai perspektif mengenai aspek historis, konseptual, empiris, serta dinamika kebijakan publik sebagai mata kuliah utama pada program studi administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik.

Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Dr. Muhammad Nur Afandi, menyambut baik terbentuknya IDoKPI sebagai bentuk nyata kontribusi ilmuwan kebijakan publik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Sejumlah akademisi yang hadir juga menyampaikan harapan terhadap keberadaan organisasi ini. Dr. Leo Agustino, Dekan FISIP Untirta Serang, menilai forum tersebut penting untuk membangun kolaborasi antardosen kebijakan publik di Indonesia.

Sementara itu, dosen FISIP Universitas Pattimura Ambon, Jhon TMS Timisela, M.Si., berharap IDoKPI mampu berkembang secara solid dan aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan berkualitas bagi pembangunan nasional.

Berbagai pandangan juga disampaikan peserta lain mengenai pentingnya peran akademisi dalam mengawal arah kebijakan publik secara kritis, independen, dan konstruktif.

Pada sesi kongres, peserta membahas dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta garis besar program kerja IDoKPI untuk empat tahun mendatang.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kerja sama sejumlah perguruan tinggi dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.