Hasil Kajian Omnibus Law, ISMI Kota Sukabumi : Pemerintah Cenderung Tidak Berfihak Kepada Rakyat Terutama Petani..!!
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Sabtu, 4 Apr 2020
- visibility 46
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SuKABUMI, MBInews.id – Mahasiswa menganggap Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang akan ditetapkan oleh pemerintah tidak beriringan dengan kepentingan masyarakat petani dan tidak memikirkan aset yang dimiliki Bangsa Indonesia sendiri.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMI) Hasbi, Minggu 22 Maret 2020, menurutnya hasil kajian draf Omnibus Law tersebut, bahwa pemerintah cenderung tidak berpihak kepada rakyat dan tidak memikirkan dampak negatifnya, terutama bagi keberlangsungan hidup masyarakat banyak terutama petani.
“Pemerintah disini lebih cenderung mementingkan meningkatkan ekonomi. Tapi tidak memikirkan dampak kedepannya. Kita sudah bahas sebelumnya dalam seminar dan mimbar bebas dengan tema “RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) siapa” saat di konfimasi, Sabtu, (4/4/2020). ujarnya.
Hasbi mengatakan, hasil kajian dalam draf Omnibus Law tersebut ada beberapa pasal yang dianggap merugikan bagi ekologi dan alam Indonesia. Contoh, Pasal 23 angka 4 mengenai perubahan Pasal 24 ayat (5) UU Lingkungan Hidup, ada potensi izin lingkungan dihilangkan, diganti perizinan berusaha.
“Dengan demikian, semakin sempit akses masyarakat untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup”, katanya.
Akhirnya dari draf tersebut, muncul pertanyaan bagi mahasiswa ISMPI “Pada dasarnya kita mahasiswa pertanian se-Indonesia mempertanyakan, bahwa Omnibus Law ini untuk siapa, Rakyat atau kepentingan korporasi? ” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Pertanian UMMI Maulana Malik mengatakan, pemerintah harus bijak dalam menyikapi persoalan RUU Cipta kerja tersebut.
“Harusnya DPR melakukan kajian yang utuh terkait dampak negatifnya. Apalagi dapat merugikan aset negara dan masyarakat khususnya” katanya.
Menurut Maulana, pemerintah harusnya melakukan kajian dengan pihak-pihak terkait dengan tujuan melihat pada persoalan yang akan terjadi kedepan.
“Undangan para ahli, akademisi dan praktisi untuk membahas RUU Cipta Kerja secara bersama-sama. Bukan begitu saja digulirkan ini kan jadi liar” ucapnya. (Dian/mbi)
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar