Ketua Fraksi PKS Kota Sukabumi Angkat Bicara Terkait Isu Penundaan Pemilu 2024
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Rabu, 16 Mar 2022
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak
Danny Ramdhani anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi Partai Keadlian Sejahtera. Rabu, (16/02/2022).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, Mbinews.id – Menyikapi wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024, Ketua Fraksi Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi Danny Ramdhani buka suara. Politikus yang telah beberapa kali terpilih sebagai anggota legilatif DPRD Kota Sukabumi tersebut mengatakan, bahwa sebagai kader PKS Kota Sukabumi, dirinya siap mengikuti dan menjalani keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Rabu (16/03/2024).
“Melihat isu yang santer saat ini, kami Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota sukabumi akan mengikuti instruksi DPP PKS,” ujarnya secara ekslusif kepada Mbinews.id melalui pesan singkatnya.
Lanjutnya, sebagai kepanjangan kepungurusan partai di pusat, DPD PKS Kota Sukabumi seyogyanya akan mendukung keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PKS, yang dilakukan untuk kemaslahatan umat.
“Jika memang diputuskan pemilu tetap dilakukan pada tahun 2024, kita siap. Jika memang ditetapkan pemilu akan diundur, kami juga siap mendukung hal tersebut. Selama memang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Sebagai kepanjangan partai, kita ikut arahan DPP PKS seperti apa,” tuturnya.
Masih menurut politikus yang saat ini tergabung kedalam komisi II DPRD Kota Sukabumi tersebut, dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini, sikap PKS terkait wacana penundaan pemilu 2024, masih tegas menolak.
“Sampai saat ini, arah sikap DPP PKS masih kepada penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024,” pungkasnya.
Sebelumnya, kabar terkait penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, semakin nyaring terdengar. Baik itu sebagai isu nasional, maupun isu lokal di daerah. Hal tersebut diperkuat oleh dukungan nyata terkait gagasan penundaan pemilu 2024 yang disuarakan oleh tiga pemimpin partai, hingga pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dinilai tidak tegas dan semakin melunak. Meski menyatakan kepatuhannya pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, Jokowi menyebut gagasan penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena bagian dari demokrasi. Ardan/Wan/Mbi
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar