Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung Dorong Akselerasi Inovasi Digital dan Peningkatan SDM Pelayanan Admindukcapil
- account_circle Admin01
- calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam talk show di Radio PRFM Bandung, Selasa, 21 Oktober 2025. Handoko/Humpro DPRD Kota Bandung.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bandung || MBInews.id – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam talk show di Radio PRFM Bandung, dengan mengusung tema “Akselerasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) di Kota Bandung”, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Radea menegaskan bahwa talk show ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas langkah-langkah percepatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
Pelayanan Admindukcapil merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin negara. Menurut dia, percepatan pelayanan menjadi kunci untuk menghadirkan birokrasi yang responsif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Bandung.
“Adminduk adalah pintu awal bagi warga untuk mendapatkan berbagai layanan publik. Maka dari itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan harus menjadi prioritas. Komisi I DPRD terus mendorong agar inovasi digital dan peningkatan SDM di Disdukcapil terus dilakukan,” ujar Radea.
Radea juga membahas tantangan lapangan seperti antrean panjang, keterbatasan jaringan sistem online, serta kebutuhan peningkatan literasi digital masyarakat. Komisi I DPRD, kata Radea, berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan agar seluruh pelayanan Admindukcapil berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Melalui dialog publik ini, DPRD Kota Bandung berupaya memperluas edukasi dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan, seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, serta memastikan semua warga mendapatkan hak administratifnya tanpa diskriminasi.
“Kami berharap kolaborasi antara DPRD, Pemkot, dan masyarakat terus terbangun. Dengan begitu, pelayanan Admindukcapil di Bandung bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya. *red
- Penulis: Admin01
Saat ini belum ada komentar