Komisi IV Pembangunan Jalan Provinsi Jabar DPRD Jabar: Harus Sesuai Standar
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Kamis, 20 Mei 2021
- visibility 144
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi IV Daddy Rohanady
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, MBINews.id – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai beberapa fokus pekerjaan dibidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan terutama pengawasan pekerjaan – pekerjaan yang di biayai dengan PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional ) baik untuk APBD perubahan 2020 maupun APBD murni 2021.
Anggota Komisi IV Daddy Rohanady, mengatakan, selain hal diatas, pihaknya juga fokus mengawasi standarisasi dan pekerjaan lain yang dibiayai dari APBD yang perlu diawasi dengan seksama agar percepatan pembangunan nya tidak berlarut larut.
“Yang pertama, jalan – jalan yang tidak dibiayai APBD memang jalan yang di cover PT. Semen Jawa ada 12 KM yang digarap 2 Km per tahun yang memerlukan waktu terlalu panjang, maka kita dorong akselerasi atau percepatan supaya tidak berlarut- larut,” kata Daddy saat memonitor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Provinsi Jawa Barat di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kamis, (20/5/2021).
Selain itu, pihaknya juga menyoroti standarisasi jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan memiliki lebar yang proporsional agar mengurangi resiko kecelakaan.
“Kemudian jalan standarisasi yaitu semua jalan milik provinsi jawa barat, komisi IV meminta untuk lebarnya harus 6 meter untuk mengurasi kecelakaan dijalan dan terakhir soal jalan yang dibiayai dana PEN” ujar Daddy Rohanady.
Daddy menekankan, mengenai pengerjaan jalan dengan penggunakan dana PEN, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa namun terap harus membayar hutang yang ada dan itu harus segera dicarikan solusinya
“Ada 2 hal yang kalau pekerjaannya tidak berjalan dengan baik ada 2 kerugian , satu adalah masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa- apa dari pekerjaan yang terbengkalai yang kedua kalau perkerjaan tersebut tidak selesai atau tidak baik, kita tetap harus membayar hutangnya” tegasnya.
Daddy menambahkan, Dinas Bina Marga harus memegang tegus motto mereka yaitu “Jalan mantap, Ekonomi Lancar. Itu harus diterapkan sebagai penyemangat para pegawai dinas tersebut agar dapat bekerja dengan baik demi memajukan ekonomi jabar.
“Khusus untuk bina marga, motto itu jangan dilupakan, karena saya kira motto itu bagus yaitu jalan mantap ekonomi lancar artinya ketika jalannya mantap pastinya ekonomi sekitar akan lancar sehingga akan dirasakan oleh masyarakat jawa barat khusunya ” tutup Daddy.
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar