Breaking News
Trending Tags

Laporan Pengaduan Masyarakat Kota Sukabumi Di Dominasi PU Dan PJU

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 19 Feb 2020
  • visibility 161
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, MBInews.id – Sepanjang tahun 2019 sebanyak 709 pengaduan, masukan dan pemikiran yang disampaikan masyarakat ke Pemkot Sukabumi. Sebanyak 295 aduan masuk ke e-Super dan 101 aduan masuk ke Sukabumi Participated Responder (e-Super). Selebihnya melalui aplikasi media sosial seperti facebook, instagram dan youtube.

“Kebanyakan laporan tentang infrastruktur PU, lalu pengaduan untuk Dishub seperti PJU dan gorong-gorong dan Perumda Air Minum DAM, ini tiga besar terbanyak,”ungkap Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Kota Sukabumi

Tantan Sontani usai kegiatan Penyerahan Anugrah Pengelola Pengaduan Super – Lapor, disalah satu Hotel Jalan Siliwangi Kota SUkabumi. (selasa, (19/02/2020).

Jika dilihat dari jumlah penduduk Kota Sukabumi yang mencapai 370 ribu jiwa, jumlah pengaduan tergolong sedikit. Namun, Tantan mengatakan, diperlukan penelitian untuk mencari tau masih kecilnya pengaduan yang masuk.

“Bisa saja tau tapi pura-pura tidak tau, ada yang tidak tau tapi tidak mau tau. Bisa juga ada yang tau e-Super tapi memilih diupload di medsos. Tapi trennya turun naik, tergantung isu yang sedang hangat. Misalnya penerimaan CPNS atau musim kemarau itu biasanya pengaduan yang masuk cukup tinggi,”ujarnya.

Program e-Lapor merupakan kebijakan pemerintah pusat yang terkoneksi dengan seluruh kota dan kabupaten. Sementara e-Super merupakan program nggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi dan Andri S Hamami.

Diskominfo sebagai admin sementara yang menindaklanjuti adalah SKPD. “Setiap aduan yang masuk kami teruska ke SKPD yang merealisasikan aduan. Hasil pemantaun kami respon dari SKPD cukup cepat. Ada yang dalam satu hari sudah direspon walaupun berdasarkan SOP maksimal 3 hari. Kalau lebih lebih dari 3 hari, maka diaplikasi akan ada tanda merah. Ini sekaligus rapot SKPD yang lambat merespon,”kata dia.

Sementara itu juari 1 untuk kategori penghargaan , koordinasi dan diseminasi pengelolaan pengaduan diarih oleh Disdukcapil, juara ke 2 Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa, dan juara 3 Kecamatan Warudoyong.

“Sedangkan untuk kategori tindaklanjut di lapangan, juara 1 Dinas Perhubungan, juara 2 Dinas Satpol PP dan juara 3 Dinas PUPRPKPP. Dan untuk kategori respon dalam menjawab pengaduan, juara 1 diraih Dinas Kesehatan, juara 2 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan juara 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penghargaan tersebut langsung diserhakn oleh Walikota Sukabumi langsung “pungkas Tantan. (ardan/MBI)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bappeda Kota Sukabumi Terus Tekan Kawasan Kekumuhan

    Bappeda Kota Sukabumi Terus Tekan Kawasan Kekumuhan

    • calendar_month Rabu, 8 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 147
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, terus berupaya untuk menekan kawasan kekumuhan yang saat ini mencapai sekitar 190 hektare. Upaya yang dilakukan tersebut, diantaranya dengan melakukan terobosan dan kolaborasi baik dengan Pemprov Jabar dan pusat. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, mengungkapkan, sebelumnya, berdasarkan SK (Surat Keputusan) Wali Kota […]

  • Komisi II DPRD Jabar:  Masih Ada Perbedaan Status Lahan di Dinas Kehutanan Jabar

    Komisi II DPRD Jabar: Masih Ada Perbedaan Status Lahan di Dinas Kehutanan Jabar

    • calendar_month Selasa, 1 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 142
    • 0Komentar

    MBINEWS.ID, KAB.BANDUNG – terdapat perbedaan status lahan sekitar 46.000 hektar lahan kritis yang berada di Kawasan Kabupaten Bandung dari total 911.000 hektar lahan kritis yang ada di Jawa Barat. Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat mengatakan, masalah yang terjadi saat ini yaitu adanya perbedaan status lahan. “Dari yang 46.000 itu yang jadi permasalahan […]

  • Expose Ke-26 Bapenda Kab Bandung, Evaluasi Kepatuhan Terhadap Wajib Pajak

    Expose Ke-26 Bapenda Kab Bandung, Evaluasi Kepatuhan Terhadap Wajib Pajak

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Kab. Bandung, Mbinews.id – Expose OPD Ke -26 berlangsung di ruang rapat Bapenda Kab Bandung dihadiri Sekda, Asisten I, II dan Asisten III, Inspektur, BKAD, Baperida dan Setda terkait (11/2/2025). Kepala Bapenda Kab Bandung, Drs. H. Akhmad Djohara MSi mengatakan, “kunjungan Pa Bupati hari ini, tidak lepas dari mata rantai, setelah kita membentuk Satuan Tugas […]

  • Cecep Mansur : Nilai Inflasi Kota Sukabumi Di Bulan Mei  Sebesar 0,03 Persen

    Cecep Mansur : Nilai Inflasi Kota Sukabumi Di Bulan Mei Sebesar 0,03 Persen

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 145
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Nilai inflasi Kota Sukabumi di bulan Mei sebesar 0,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,85. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender Mei 2020 sebesar 1,07 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2020 terhadap Mei 2019) sebesar 2,34 persen.”Di bulan mei inflasi kita mencapai 0,03 persen,”ujar ujar Sekretaris Tim Pengendali […]

  • DPRD Kota Bandung Setujui Dua Raperda RPJPD 2025-2045 dan Raperda RPJPD APBD 2023

    DPRD Kota Bandung Setujui Dua Raperda RPJPD 2025-2045 dan Raperda RPJPD APBD 2023

    • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 139
    • 0Komentar

    DPRD Kota Bandung Setujui Dua Raperda RPJPD 2025-2045 dan Raperda RPJPD APBD 2023 BANDUNG, Mbinews — DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) APBD T.A 2023., Kamis, 4 Juli 2024. Ketua DPRD Kota […]

  • Tingkatkan Kemajuan UMKM, Bank Bjb Jalin Kerjasama Dengan Amarta Mikrofintek Dalam Penyaluran Kredit UMKM Channeling

    Tingkatkan Kemajuan UMKM, Bank Bjb Jalin Kerjasama Dengan Amarta Mikrofintek Dalam Penyaluran Kredit UMKM Channeling

    • calendar_month Sabtu, 20 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mbinews.id – Bank bjb menjalin kerja sama dengan PT Amarta Mikrofintek dalam penyaluran kredit UMKM Channeling. Amartha merupakan salah satu perusahaan dengan platform P2P yang berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, pemerataan ekonomi dan membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku UMKM skala ultra mikro Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatangan […]

expand_less