Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Panwascam Katapang Bersama stakeholder Setempat Gelar Rakor Bahas Pengawasan Pemilu 2024

  • account_circle MBI Admin
  • calendar_month Rabu, 6 Des 2023
  • visibility 99
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kab Bandung,Mbinews.idPanitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Katapang gelar Rapat Koordinasi libatkan stakeholder terkait dengan tahapan-tahapan kampanye Pemilu 2024 di Kedai Kampung Buhun, kampung Junti Hilir, Ds. Sangkanhurip, Kec. Katapang, Kab. Bandung. (6/12/2023)

dihadiri oleh Ketua Panwascam Katapang, Ferry Vebrian Hamdani, Koordinator Divisi P3S, Ra’abi Ghulamin Halim dan Rijal Mustofa selaku Koordinator Divisi HP2HM Panwascam Katapang,

serta hadir juga stakeholder diwilayah Kecamatan Katapang dan mendatangkan Didi Komarudin sebagai narasumber yang merupakanaktivis Pemilu berikut mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung.

Ketua Panwascam Katapang, Ferry Vebrian Hamdani mengatakan ,” bahwa rapat koordinasi ( Rakor ) pengawasan tahapan kampanye ini bertujuan untuk memastikan seluruh jajaran siap dalam melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku agar Pemilu 2024 berjalan lancar.

” Kampanye Pemilu telah berlangsung pada 28 November 2023, rapat koordinasi ini merupakan sebuah momentum dalam menyatukan pemahaman dalam menghadapi tahapan kampanye bersama stakeholder yang ada diwilayah Kecamatan Katapang, “

Sehingga menurut  Ferry, dalam melalukan pengawasan Pemilu 2024 sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Ferry menekankan agar Peserta Pemilu yang melakukan kampanye agar memberikan surat pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Panwascam Katapang agar dapat meminimalisir pelanggaran dalam Pemilu 2024.

” Sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran dalam tahapan kampanye, kami selaku pengawas menghimbau kepada Peserta Pemilu yang akan melakukan kampanye diwilayah Katapang agar memberikan surat pemberitahuan secara tertulis, ” ujarnya.

Ia berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Katapang agar tidak sungkan untuk melaporkan ketika ada pelanggaran-pelanggaran pada tahapan kampanye seperti money politik.

” Untuk seluruh elemen masyarakat yang menemukan pelanggaran dalam tahapan pemilu agar tidak sungkan untuk melaporkan sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan yang berlaku. ” Pungkasnya.

Dalam pembahasan rapat koordinasi pengawasan kampanye Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Panwascam dan Stakeholder Kecamatan Katapang  membahas mengenai metode kampanye pemilu secara mendalam.

sedikitnya ada 8 metode kampanye pemilu berdasarkan Pasal 26 PKPU No. 15 Tahun 2023 seperti yang dilansir oleh KPU, meliputi Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog,penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum

Pemasangan alat peraga menurut kampanye di tempat umum,media sosial; Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, Rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon,kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan , ” Ungkap Ferry Ketua Panwascam Kec Katapang Kab Bandung (MDR)

Penulis

Mengabarkan Berita Infomatif

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Sukabumi Belum Berikan Addendum kepada Pengembang Pasar Pelita

    Pemkot Sukabumi Belum Berikan Addendum kepada Pengembang Pasar Pelita

    • calendar_month Kamis, 29 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 82
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – pemerintah Kota Sukabumi belum memberikan addendum (tambahan waktu) kepada pengembang Pasar Pelita. Namun Pemkot meminta kepada mereka untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan.”Hasil rapat Selasa kemarin (28/08/2019), Kita hanya meminta pengembang melakukan percepatan pembangunannya,”ujar Walikota Sukabumi Achmad Fahmi. Kamis, (29/08/2019). Fahmi menambahkan, jika pihak pengembang meminta addendum, tentu saja harus jelas alasanya. Jadi lanjut […]

  • Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk 30 tahun Mendatang di Kota Bandung

    Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk 30 tahun Mendatang di Kota Bandung

    • calendar_month Rabu, 3 Jul 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 92
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Pansus 7 DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, dan tim naskah akademik, membahas finalisasi Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), di Ruang Komisi C DPRD Kota Bandung, Rabu, 3 Juli 2024. Ketua Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, S.P. mengatakan, Rapat Kerja […]

  • Komisi II : Sektor Perekonomian Adalah Aktor Utama Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    Komisi II : Sektor Perekonomian Adalah Aktor Utama Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    • calendar_month Selasa, 19 Okt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 96
    • 0Komentar

    KAB. SUMEDANG, Mbinews.id – Sektor perekonomian Jawa Barat harus menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi wajib hadir sebagai regulator dan akselerator pembangunan perekonomian Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira disela rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) […]

  • DPRD Provinsi Jawa Barat Menerima Kunjungan Kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

    DPRD Provinsi Jawa Barat Menerima Kunjungan Kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Kota Bandung, Mbinews.id – Kota Bandung – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Kunjungan kerja tersebut terkait koordinasi dan pendalaman tugas dan fungsi Komisi II dalam peningkatan perekonomian pelaku usaha UMKM. Selain itu, DPRD Provinsi Banten pun melakukan studi tiru pembentukan […]

  • Angka Pengangguran Makin Bertambah, Pemkot Bandung Buka Virtual Job Fair Di BCC

    Angka Pengangguran Makin Bertambah, Pemkot Bandung Buka Virtual Job Fair Di BCC

    • calendar_month Jumat, 26 Mar 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 95
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Dampak dari pandemi Covid-19 begitu terasa, terutama bagi sektor ekonomi. Hal ini menyebabkan angka pengangguran semakin bertambah, tak terkecuali di Kota Bandung. Guna menekan angka pengangguran, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Satgas Pemulihan Ekonomi bekerja sama dengan Ekrutes dalam menyelenggarakan Ekrutes Virtual Job […]

  • 1.677 Sekolah Di Kota Bandung Diizinkan Gelar PTMT

    1.677 Sekolah Di Kota Bandung Diizinkan Gelar PTMT

    • calendar_month Kamis, 23 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 87
    • 0Komentar

    BANDUNG, Sebanyak 1.677 atau lebih dari 90 persen Sekolah di Kota Bandung dinyatakan lolos kesiapan dan verifikasi untuk bisa menggelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, meski telah siap, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memenuhi sejumlah hal yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Salah satunya […]

expand_less