Breaking News
Trending Tags

Pasca Dilantiknya Pimpinan DPRD KBB 2019-2024

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 24 Sep 2019
  • visibility 140
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mbinews.Id– Mengucap sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Selasa (24/9/2019) di Hotel Novena, Lembang, Bandung Barat. DPRD KBB periode ini dipimpin Rusmanto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan didampingi tiga wakilnya, yakni Pipih Supriati dari Partai Gerindra, Ayi Sudrajat dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan Ida Widaningsih.

Pasca dilantik sebagai unsur pimpinan definitif DPRD KBN, pihaknya akan langsung menyegerakan membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD”>AKD). Ini dilakukan sebagai upaya berburu waktu mengejar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Meski begitu,  DPRD Bandung Barat belum bisa memastikan kapan AKD akan terbentuk.

Ketua DPRD KBB, Rusmanto mengatakan, berdasarkan substansi, pembentukan AKD mengacu pada kehendak masyarakat dan kepentingan masyarakat demi kemaslahatan masyarakat. Meskipun sampai saat ini, belum bisa disebutkan kapan AKD DPRD Bandung Barat dibentuk.

“Nanti kami harus musyawarah dulu lah, wong lembaganya juga belum dibentuk nanti pada saatnya nanti akan kami sampaikan,” ucapnya. Diakui Rismanto, sebelum rapat paripurna, persoalan pembentukan AKD sudah dibahas sehingga hanya tinggal dilakukan penyesuaian. “Banyak temen-temen anggota dewan yang kemarin jadi Banggar bisa jadi untuk periode sekarang juga jadi Banggar lagi, jadi saya rasa insyaallah tidak ada missing informasi, akan terkoneksi”.

Mengingat berdasarkan ketentuan Undang Undang pembentukan AKD DPRD Bandung Barat paling lambatnya 30 September 2019, dia menegaskan, sesegera mungkin AKD DPRD Bandung Barat dibentuk. “Besok langsung kita lari membentuk AKD, karena ini syarat kita bisa musyawarah,” tandasnya.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Desa Langonsari Gelar Seni Budaya Sunda Dengan Gebrakan Lebih Bedas

    Desa Langonsari Gelar Seni Budaya Sunda Dengan Gebrakan Lebih Bedas

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Kab. Bandung, Mbinews.id – Kegiatan ini diprakasai dari hasil Musrenbang tahun 2024 melalui Dinas Pariwisata dan Budaya dan kebetulan desa Langonsari banyak talenta dari seni budaya sunda Desa Langonsari,” Ucap Camat Pameungpeuk Kab Bandung, Agus Hindar S.STP.MSi, disela Gelaran Seni Budaya Sunda Desa Langonsari. Minggu (22/6/2025). Menurut Agus Hindar, dari banyaknya talenta – talenta yang […]

  • YBM BRILiaN Resmikan Balai Rakyat Indonesia di Kampung Kostarea Kabupaten Garut

    YBM BRILiaN Resmikan Balai Rakyat Indonesia di Kampung Kostarea Kabupaten Garut

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Admin01
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Garut || MBInews.id – YBM BRILiaN meresmikan Balai Rakyat Indonesia yang berlokasi di Kampung Kostarea, Desa Mekarluyu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, pada Selasa, 13 Januari 2026. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat kegiatan pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong warga. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua YBM BRILiaN Region 9, Teguh […]

  • Bulan Oktober Mendatang,  35 Anggota Dewan Sudah Menerima Haknya

    Bulan Oktober Mendatang, 35 Anggota Dewan Sudah Menerima Haknya

    • calendar_month Selasa, 3 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 129
    • 0Komentar

    SUKABUMI,MBInews.id –Sekretaris DPRD Kota Suakbumi Asep L Sukmana mengatakan, sebanyak 35 anggota dewan yang baru dilantik akan menerima hak keuanganya di bulan Oktober mendatang.”Jadi para wakil rakyat yang baru dilantik kemarin itu, hak keuanganya di bulan depan,”ujar Asep, Selasa, (03/09/2019). Asep menambahkan, hak-hak keuangan yang akan diperoleh para anggota dewan tersebut diantaranya, gaji pokok atau […]

  • Rangkaian HUT KNPI Ke-46, KNPI Kota Cimahi Gelar Kontes Burung Kicau

    Rangkaian HUT KNPI Ke-46, KNPI Kota Cimahi Gelar Kontes Burung Kicau

    • calendar_month Sabtu, 17 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 174
    • 0Komentar

    Mbinews.id, Cimahi– Hobi kicau mania memang sudah bertahan lama dan turun temurun. Para penikmat burung atau komunitas kicau mania beradu kebolehan di gantangan (tempat perlombaan burung berkicau-red). Semua unjuk kebolehan, riuh rendah suara pemilik dan burung berkicau. Dalam rangka menyambut HUT RI ke- 74 sekaligus rangkaian memperingati HUT KNPI ke-46, KNPI Kota Cimahi menggelar pameran […]

  • Agus Hermawan, Pentingnya Penataan dan Optimalisasi JPO Harus Berorientasi Pada Lima Prinsip Utama

    Agus Hermawan, Pentingnya Penataan dan Optimalisasi JPO Harus Berorientasi Pada Lima Prinsip Utama

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 162
    • 0Komentar

    BANDUNG,Mbinews – Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, S.A.P., Wakil Ketua Komisi III, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., Sekretaris Komisi III, H. Sutaya, S.H., M.H., serta Anggota Komisi III, Aan Andi Purnama, S.E., M.M. Inov., dan Dr. Aa Abdul Rozak, S.Pd.I., M.Ag., menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) penataan jembatan penyebrangan orang (JPO) […]

  • Tantangan DKP3,  LP2B Hanya 28 Hektare Milik Pemkot Sukabumi  Sisanya Milik Warga

    Tantangan DKP3, LP2B Hanya 28 Hektare Milik Pemkot Sukabumi Sisanya Milik Warga

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 139
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id –  Dari 321 hektare sawah yang dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi, ternyata hanya 28 hektare saja milik Pemkot Sukabumi, dan sisanya sekitar 293 hektare murni milik masyarakat. Melihat kondisi tersebut, tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) setempat untuk bisa mempertahankan lP2B yang dimiliki […]

expand_less