Breaking News
Trending Tags

Agus Hermawan, Pentingnya Penataan dan Optimalisasi JPO Harus Berorientasi Pada Lima Prinsip Utama

  • account_circle MBI Admin
  • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
  • visibility 179
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG,Mbinews – Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, S.A.P., Wakil Ketua Komisi III, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., Sekretaris Komisi III, H. Sutaya, S.H., M.H., serta Anggota Komisi III, Aan Andi Purnama, S.E., M.M. Inov., dan Dr. Aa Abdul Rozak, S.Pd.I., M.Ag., menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) penataan jembatan penyebrangan orang (JPO) di Kota Bandung, yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kota Bandung, di Hotel Grand Preanger Bandung, Senin, 2 Februari 2026.

Kegiatan tersebut, turut dirangkaikan dengan penyerahan surat permohonan serah terima JPO dari PT. Surya Putra Adi Perdana dan PT. Nata Sarana Internusa kepada Pemerintah Kota Bandung.

Dalam paparannya, Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan mengungkapkan pentingnya penataan dan optimalisasi JPO harus berorientasi pada lima prinsip utama yakni keselamatan, kenyamanan, inklusivitas, estetika, dan keberlanjutan.

JPO tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana penyeberangan, melainkan juga sebagai ruang publik vertikal yang dapat berfungsi sebagai ruang interaksi, ikon kota, serta media edukasi dan seni.

Melalui konsep ini diharapkan mendorong budaya berjalan kaki serta mewujudkan citra Kota Bandung sebagai kota ramah pejalan kaki.

“JPO itu bukan sekadar sarana penyeberangan, tetapi harus menjadi bagian dari estetika kota. Maka perlu ada grand design JPO yang mencerminkan Kota Bandung sebagai kota yang bermartabat, ramah pejalan kaki, dan indah. Dengan desain yang baik, JPO juga bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan,” ujarnya

FGD ini menjadi momentum yang baik untuk melakukan pendataan terhadap beberapa JPO yang hingga saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung, terutama berkaitan masa perjanjian kerja sama yang telah berakhir.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, JPO yang jangka waktu sewa, pinjam pakai, atau kerja sama pemanfaatannya sudah habis seharusnya segera diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dikelola sesuai regulasi.

Penyerahan dan pemanfaatan aset JPO sebagai Barang Milik Daerah (BMD) memberi peluang optimalisasi pemanfaatan aset sekaligus potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Apabila setelah itu ingin dimanfaatkan kembali oleh pihak lain, bisa dilakukan melalui mekanisme sewa sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Agus Hermawan menekankan bahwa penyusunan kajian prioritas penentuan lokasi JPO harus mengedepankan skala prioritas, terutama di kawasan pendidikan dan pusat-pusat keramaian, dan koridor transportasi umum

Telebih sebagai kota pendidikan dan destinasi wisata, Kota Bandung memiliki tingkat mobilitas yang tinggi sehingga fasilitas penyeberangan yang aman menjadi kebutuhan mendesak.

“Di kawasan pendidikan dan tempat keramaian, keberadaan JPO sangat penting. Jika tidak tersedia atau tidak layak, hal tersebut berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan,” tuturnya.

Agus Hermawan menambahkan, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, saat ini terdapat sekitar 25 JPO di Kota Bandung, dengan sebagian di antaranya tidak dapat difungsikan karena berbagai kondisi, termasuk yang berada di kawasan khusus.

Oleh karena itu, ia mendorong agar JPO yang ada segera ditata dan dioptimalkan pemanfaatannya sebelum dilakukan kajian pembangunan JPO baru. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan kerja sama dengan pemerintah pusat, dan khususnya terkait JPO yang melintasi jalan nasional.

Penataan ulang JPO di ruas jalan nasional dinilai perlu, agar masyarakat dapat menyeberang dengan aman dan nyaman. Yang tak kalah penting, ia menegaskan bahwa setiap JPO ke depan harus dirancang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses fasilitas publik secara adil dan aman.

Berdasarkan kajian awal, sejumlah masalah pada JPO eksisting yang perlu diatasi meliputi akses yang belum ramah bagi difabel dan lansia, minimnya pencahayaan dan pengawasan, tingkat vandalisme, keberadaan PKL liar, serta desain yang tidak kontekstual dengan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, solusi yang diusulkan antara lain, pemasangan ramp/lift, atap pelindung, sistem pencahayaan yang memadai, termasuk pemanfaatan panel surya, keberadaan CCTV untuk pengawasan, serta desain ikonik yang kontekstual dengan karakter Bandung.

Agus Hermawan pun menegaskan, DPRD Kota Bandung melalui Komisi III akan terus memantau perkembangan dan mendorong agar proses penataan dapat berjalan cepat, terukur, dan partisipatif.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Fasilitas JPO harus inklusif dan bisa digunakan oleh semua, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas dan para lansia,” katanya.* (Cipta)

Penulis

Mengabarkan Berita Infomatif

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ciptakan Kota Sehat Bebas ODF 100 Persen,  Ubah Perilaku Masyarakat Buang Air Besar Sembarangan

    Ciptakan Kota Sehat Bebas ODF 100 Persen, Ubah Perilaku Masyarakat Buang Air Besar Sembarangan

    • calendar_month Jumat, 2 Apr 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 141
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap konsen menciptakan kota sehat bebas ODF (Open Defecation Free) 100 persen. Di antaranya dengan melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi yang berfokus kepada mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarangan. Ketua Forum Bandung Sehat (FBS) Kota Bandung, Siti Muntamah Oded mengungkapkan, upaya sosialisasi terkait perilaku hidup bersih […]

  • Duta Genre Harus Jadi Teladan Remaja Kota Bandung

    Duta Genre Harus Jadi Teladan Remaja Kota Bandung

    • calendar_month Selasa, 7 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 174
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap Duta Generasi Berencana (GenRe) menjadi teladan dan role model bagi remaja di Kota Bandung. “Menjadi Duta genre punya tanggung jawab besar. Harus menjadi agen generasi remaja yang sehat untuk mengajak kawan sebaya agar memiliki mindset remaja yang penuh perencanaan, serta motivator dan keteladan bagi teman sebaya” […]

  • Bakal Dihadiri Pemimpin Kota Dunia, Kota Bandung Siap Gelar Urban 20

    Bakal Dihadiri Pemimpin Kota Dunia, Kota Bandung Siap Gelar Urban 20

    • calendar_month Rabu, 3 Agt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 152
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Kota Bandung akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Ketahanan Pangan bertajuk Urban 20, 3-4 Agustus mendatang. Urban 20 merupakan pertemuan para pemimpin kota dunia untuk membahas isu-isu perkotaan, termasuk isu ketahanan pangan. Acara ini sebagai bagian dari agenda Presidensi G20 Indonesia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar […]

  • Anggota DPRD Kota Sukabumi Beri Tanggapan Terkait Penghapusan Tenaga Honorer

    Anggota DPRD Kota Sukabumi Beri Tanggapan Terkait Penghapusan Tenaga Honorer

    • calendar_month Selasa, 25 Jan 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 150
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id – Angota DPRD Kota Sukabumi Fraksi Partai Golongan Karya Yunus Suhandi angkat bicara terkait isu penghapusan tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi, Selasa (25/01/2022). Menurutnya, yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi saat ini, sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Mengingat saat ini, jumlah tenaga honorer yang tercatat di lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi, berjumlah […]

  • Ingin KPK Lebih Kuat, Presiden Jokowi Tidak Setuju Sejumlah Substansi Revisi UU KPK

    Ingin KPK Lebih Kuat, Presiden Jokowi Tidak Setuju Sejumlah Substansi Revisi UU KPK

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 144
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers terkait revisi UU KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019) pagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah berusia 17 tahun. Karena itu, perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. “Sekali […]

  • Pimpinan DPRD dan Pansus 14 DPRD Kota Bandung Menerima Audiensi Peradi DPC Kota Bandung

    Pimpinan DPRD dan Pansus 14 DPRD Kota Bandung Menerima Audiensi Peradi DPC Kota Bandung

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 175
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Pansus 14 DPRD Kota Bandung menerima audiensi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Kota Bandung, dalam rangka penguatan pembahasan Raperda Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual, di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Kamis, 11 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut hadir Pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., […]

expand_less