PMII Kota Sukabumi, Tolak Revisi RUU KPK
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Rabu, 11 Sep 2019
- visibility 155
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, MBinews.id — KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
Pegerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) cabang kota sukabumi, berpendapat bahwa KPK ialah lembaga yang memikul harapan masyarakat Indonesia, yang bermimpi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.
Menurutnya, KPK perlu memiliki gigi yang tajam guna menunjukan keberanian untuk membongkar praktek praktek korupsi di tingkat elit kekuasaan (politik dan administrasi) serta memiliki pisau yang tajam (tidak tebang pilih) dalam pemberantasan korupsi.
“KPK harus memiliki kekuatan yang lebih dalam membongkar semua praktek KKN di tubuh pemerintah baik pusat maupun daerah dan harus tajam sehingga tidak sampai tebang pilih,
Selama perkembangannya, banyak pihak yang takut dan enggan “berhubungan” dengan KPK. Kemudian KPK baki menjadi sosok menakutkan buat para penggiat korupsi di tingkat elit politik maupun pemerintah.
“Hal inilah yang melahirkan kembali semangat pelemahan KPK, semangat yang menjadi antitesis pemberantasan korupsi sampai ke pangkal dan akarnya, yang menjadi fenomena saat ini yang sedang mencoba dimainkan sebagai orkestra besar para pihak yang takut atau ketakutan terhadap langkah-langkah KPK dalam membersihkan negeri ini dari praktek praktek korupsi khususnya di tubuh birokrasi.
“Saya kira inilah yang sedang diperankan oleh para elit politik yang bagaikan sedang bermain orkestra besar, untuk kepentingannya
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Presiden memiliki peran penting dalam mempertahankan, melemahkan dan menguatkan posisi dan peran KPK.
“Dalam menyikapi gonjang ganjing RUU KPK yang dinilai sebagai bentuk pelemahan KPK, saatnya Presiden dapat menunjukan komitmen politik dan moralnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, ataukah hanya akan menjadi bagian dari pelemahan KPK. (Dian/Koes)
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar