Breaking News
Trending Tags

Raperda Perlindungan Guru Kota Sukabumi Masuk Tahap Pra-Harmonisasi, Empat Aspek Jadi Fokus

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
  • visibility 851
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI,Mbinews.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang merupakan inisiatif Komisi III DPRD Kota Sukabumi memasuki tahap pra-harmonisasi bersama Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Raperda sebelum memasuki proses pembahasan dan tahapan legislasi berikutnya. Dalam pra-harmonisasi, pembahasan mencakup materi, isi pasal demi pasal, hingga penjelasan Raperda.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi, Novian Restiadi, mengatakan regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

“Raperda ini perlu disusun secara komprehensif agar memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan. Perlindungan tersebut harus tetap berjalan seimbang dengan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas pendidikan,”ujar Novian.

Menurut Novian, guru dan tenaga kependidikan menghadapi berbagai persoalan dalam menjalankan tugas, mulai dari tekanan masyarakat, konflik sosial, hingga persoalan hukum yang berkaitan dengan proses pendidikan.

Di sisi lain, masih terdapat tenaga pendidik yang menghadapi ketidakpastian dalam hal status kepegawaian, kesejahteraan, pengembangan profesi, serta akses advokasi ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Karena itu, Raperda tersebut diarahkan menjadi payung hukum di tingkat daerah sekaligus memperkuat kebijakan pemerintah pusat mengenai perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.

“Perlindungan yang dirancang mencakup empat aspek utama, yaitu perlindungan hukum, perlindungan profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual,” jelasnya.

Novian menegaskan, ketentuan perlindungan guru tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekebalan hukum atau perlindungan secara absolut.

Menurutnya, regulasi justru diperlukan untuk memperjelas batas antara perlindungan guru ketika menjalankan tugas profesional dengan kewajiban guru dalam menjaga keselamatan serta mendisiplinkan peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang ingin dibangun adalah kepastian mengenai batas-batas perlindungan. Guru harus mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas secara profesional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan dan memberikan disiplin kepada peserta didik sesuai aturan,”katanya.

Dalam rapat pra-harmonisasi, Disdikbud Kota Sukabumi turut menyampaikan sejumlah masukan terhadap Raperda. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penambahan alokasi APBD untuk mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Disdikbud juga menyoroti persoalan kepastian status kepegawaian bagi guru non-ASN yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam kebijakan perlindungan tenaga pendidik di daerah.

“Dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan perlindungan guru tidak berhenti pada regulasi. Harus tersedia sumber daya dan mekanisme yang memungkinkan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata,” ujar Novian.

Dalam aspek hukum, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat sesuai kewenangannya akan didorong menyediakan sumber daya serta mekanisme perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara bagi pemerintah daerah, salah satu bentuk perlindungan yang direncanakan adalah advokasi nonlitigasi. Mekanisme pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

Jika Raperda tersebut nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah, Disdikbud Kota Sukabumi akan menyiapkan sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua murid.

Sosialisasi dinilai penting untuk memastikan seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan mendukung proses pembelajaran.

Selain itu, pemerintah daerah akan menyusun rencana strategis perlindungan guru dan tenaga kependidikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang terintegrasi dengan RPJMD.

Koordinasi antarpihak juga akan diperkuat untuk mencegah, meminimalkan, serta menangani kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan salah terhadap guru dan tenaga kependidikan.

Novian mengatakan kebutuhan anggaran khusus perlu menjadi perhatian agar berbagai bentuk perlindungan tersebut dapat berjalan secara optimal, termasuk perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual.

“Harapannya, Raperda ini tidak sekadar menjadi regulasi di atas kertas, tetapi mampu memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi guru serta tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas pendidikan di Kota Sukabumi,”pungkasnya.ardan/mbi.

 

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tunjukan Kepedulian, PDAM Tirta Raharja Salurkan Bantuan di Dampingi Anggota DPRD Kab. Bandung

    Tunjukan Kepedulian, PDAM Tirta Raharja Salurkan Bantuan di Dampingi Anggota DPRD Kab. Bandung

    • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Kab. Bandung, MBINews.id – PDAM Tirta Raharja kembali tunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terkena musibah kebakaran, salah satunya warga korban kebakaran di Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung pada Selasa 7 Januari 2025. Pemberian bantuan uang tunai ini langsung diserahkan PDAM Tirta Raharja kepada perwakilan warga dan disaksikan sejumlah pejabat setempat seperti Camat Ciparay, Babinsa, Babinkamtibmas serta Anggota DPRD Kabupaten Bandung H. Tarya […]

  • Pemkab Bandung Kembangkan Aplikasi TiTaTu dan Radio Untuk Percepatan Pelaporan dan Penanganan Peristiwa Kebencanaan

    Pemkab Bandung Kembangkan Aplikasi TiTaTu dan Radio Untuk Percepatan Pelaporan dan Penanganan Peristiwa Kebencanaan

    • calendar_month Rabu, 10 Jul 2024
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 180
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG, MBINews.id – Dalam upaya mempercepat pelaporan dan penanganan dalam setiap kemungkinan terjadi peristiwa kebencanaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat ini sedang mempersiapkan pengembangan aplikasi TiTaTu (DiTingali, DidaTa, DibanTu). Saat ini, aplikasi TiTaTu dalam konsep transformasi digital dalam proses pengembangan atas kolaborasi antara BPBD Kabupaten Bandung dengan Dinas […]

  • HPSN, Coca Cola Forest Ajak Gerakan Cerdas kelola Sampah

    HPSN, Coca Cola Forest Ajak Gerakan Cerdas kelola Sampah

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 170
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Melalui Fun Learning Studio Coca-Cola Forest Ajak Gerakan Cerdas Kelola Sampah Coca-Cola Amatil Indonesia menampilkan Cerdas Kelola Sampah di pameran HPSN yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung (25/2). Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2020, Dinas Lingkungan Hidup […]

  • Yana: Transformasi Polri Dukung Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural

    Yana: Transformasi Polri Dukung Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural

    • calendar_month Kamis, 23 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 177
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Tahun 2022 ini merupakan hari jadi ke-76 Bhayangkara. Bertepatan dengan momentum tersebut, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebut transformasi yang presisi di tubuh Polri dapat mendukung pemulihan ekonomi khususnya pasca pandemi Covid-19. Selain itu, ia menyebut hadirnya Polri juga mendukung reformasi struktural. “Selamat hari Ulang […]

  • Dewan Dorong Sinergi Multihelix dalam Upaya Eliminasi TBC Tahun 2030 di Kota Bandung

    Dewan Dorong Sinergi Multihelix dalam Upaya Eliminasi TBC Tahun 2030 di Kota Bandung

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan target eliminasi Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030. Hal tersebut ia sampaikan pada paparannya sebagai narasumber dalam kegiatan Pertemuan Lintas Sektor Program Penanggulangan TBC Kota Bandung, di Hotel UTC Dago, […]

  • Jika Terjadi Defisit, Berikut Langkah Bappeda Kota Sukabumi

    Jika Terjadi Defisit, Berikut Langkah Bappeda Kota Sukabumi

    • calendar_month Selasa, 15 Nov 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 191
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id –  Akibat adanya penurunan proyeksi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi tahun 2023 mendatang dipastikan defisit. Menyikapi hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, berupaya untuk mengatasi anggaran yang mengalami defisit tersebut. Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyda Muthmainnah mengatakan, memang […]

expand_less