Breaking News
Trending Tags

Anda Salah Parkit ! Mobil Milik Dewan Ditindak Jajaran Dishub Kota Sukabumi

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 12 Sep 2019
  • visibility 35
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, MBInews.id – Penertiban larangan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi di sekitar Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mendapatkan penolakan dari beberapa anggota dewan. Pasalnya, dalam patroli tersebut, diduga kebanyakan mobil milik pribadi wakil rakyat ditindak oleh jajaran Dishub dengan menempelkan stiker bertuliskan “Anda Salah Parkir”.

Namun langkah tim Dishub untuk menegakan Perda no 5 Tahun 2018 pasal 28 tentang Penyelenggaran Perhubungan tersebut langsung dihampiri oleh beberapa anggota dewan yang berujung adu argumen.”Harusnya Dishub ngomong dulu, kenapa banyak kendaraan milik dewan terparkir di luar gedung,”ujar salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi Tatan Kustandi. Disela-sela penertiban larangan parkir sembarangan di Jalan Ir.H.Juanda. Kamis, (12/09/2019).

Tatan menambahkan, banyaknya kendraan milik anggota dewan tersebut, dikarenakan hari ini ada rapat yang dihadiri oleh seluruh 35 anggota dewan. Selain itu juga, area parkir di gedung wakil rakyat tersebut tergolong tidak mampu untuk menampung semua kendaraan anggota dewan.”Lagi ada agenda penting makanya parkir di sekitar (Jalan Ir. H. Djuanda). Sebab, di dalam gedung parkiran penuh,”tandasnya.

Dishub juga harus mengetahui, jika ada rapat penting. seperti paripurna harusnya ada pengecualian, karena seperti dikatakanya, lahan parkir yang ada tidak luas, jadi mau tidak mau harus parkir didepan gedung DPRD atupun sepanjang jalan Ir.H. Juanda.”Harusnya ada pengecualian dong, saat kita sedang ada agenda rapat,”ucap Tatan Politisi Partai PDI Perjuangan

Hal senda juga diungkapkan oleh anggota dewan lainya dari Partai Nasdem Yudi esmanto, karena lahan terbatas, semua anggota dewan terpaksa parkir diluar. Tapi kalau sedang tidak ada rapat, semua terpakir rapih didalam.”Kita sedang rapat loh, jadi pasti akan banyka kendaraan yang datang ke dewan,”tuturnya.

Yudi juga mencontohkan, jika ada rapat paripurna di gedung dewan, seperti dihadiri oleh eksekutif, pasti sebagian kendaraan akan terparkir di luar, apakah akan ada penindakan juga seperti yang dilakukan hari ini (kemarin). Nah semacam ini yang dimaksud adanya pengecualian.”Seringkan dewan menggelar rapat paripurna, tidak sedikit loh kendraan yang datanag dan pasti akan terparkir diluar. Apakah akan dilakukan penindakan. Untuk itu Dishub juga harus tahu,”terangnya.

Sementar itu Kepala Bidang Lalulintas Jalan Dishub Kota Sukabumi Imran Whardhani mengatakan, penegakan perda tersebut  sejauh ini sifatnya teguran dan pemberitahuan. Satu di antaranya dengan cara menempel stiker di setiap kendaraan yang melanggar parkir di Jl Ir. H Djuanda.”Menegur dan memberitahu terlebih dahulu. Mungkin belum semua anggota DPRD yang baru, tahu akan Perda tersebut,” ucapnya.

Imran juga mengakui jika adanya penolakan dari beberapa anggota dewan itu sudah menjadi hal yang wajar, bahkan pihaknya sudah mencari pengemudinya, namun ada juga yang sebagian dipindahkan. Tapikalau ada informasi pihaknya mengaku pasti akan membantu.”Kalau ad ainfromasi tentunya kami akan menempatkan petugas di sekitar gedung dewan,”pungkasnya. (Ardn/Koes)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus VI DPRD Jawa Barat Kembali Membahas Raperda Tentang Jasa Konstruksi

    Pansus VI DPRD Jawa Barat Kembali Membahas Raperda Tentang Jasa Konstruksi

    • calendar_month Rabu, 1 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    BANDUNG, mbinews.id — Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jasa Konstruksi. Kali ini Pansus VI membahas Raperda tentang Jasa Konstruksi dengan para pelaku usaha sektor jasa kontruksi, salah satunya Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus VI Daddy Rohanady. Turut hadir […]

  • Tantangan DKP3,  LP2B Hanya 28 Hektare Milik Pemkot Sukabumi  Sisanya Milik Warga

    Tantangan DKP3, LP2B Hanya 28 Hektare Milik Pemkot Sukabumi Sisanya Milik Warga

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 34
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id –  Dari 321 hektare sawah yang dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi, ternyata hanya 28 hektare saja milik Pemkot Sukabumi, dan sisanya sekitar 293 hektare murni milik masyarakat. Melihat kondisi tersebut, tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) setempat untuk bisa mempertahankan lP2B yang dimiliki […]

  • Cegah Penyebaran Corona, Aksi Solidaritas MPR & PWI Salurkan 1000 Masker, Sarung Tangan Dan Hand Sanitizer

    Cegah Penyebaran Corona, Aksi Solidaritas MPR & PWI Salurkan 1000 Masker, Sarung Tangan Dan Hand Sanitizer

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Pimpinan MPR bersama Kadin Indonesia, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, PWI Jaya, Komunitas ojek online Garda (Gabungan Aksi Roda Dua), MBI (Motor Besar Indonesia), Gerak BS, Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia membagikan seribu paket alat penunjang kesehatan kepada wartawan dan pengemudi motor. Aksi Solidaritas MPR unuk memerangi virus corona (COVID-19) ini dilaksanakan […]

  • JPO  Alih Fungsi jadi JPR, Penataan Reklame di Kota Bandung tidak Berdasarkan Analisa

    JPO Alih Fungsi jadi JPR, Penataan Reklame di Kota Bandung tidak Berdasarkan Analisa

    • calendar_month Jumat, 4 Nov 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 42
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Menjelang masa akhitr jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana masih menyisakan sejumlah persoalan termasuk penataan dan penertiban reklame baik yang tidak berijin maupun yang masa ijinnya sudah tidak berlaku lagi. Alih fungsi jembatan penyeberangan orang (JPO) menjadi jembatan Penyangga Reklame (JPR) luput dari pantauan dan hingga saat ini masih berdiri tegak meski […]

  • Disbudpar Kota Bandung Apresiasi Positif  Langkah DPU Dan DPKP3 Inisiasi Kafe Walungan

    Disbudpar Kota Bandung Apresiasi Positif Langkah DPU Dan DPKP3 Inisiasi Kafe Walungan

    • calendar_month Selasa, 24 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Sigit Iskandar yang biasa disapa kang Sigit mengapresiasi positif langkah DPU dan DPKP3 dalam menginisiasi Kafe Walungan di Babakan Irigasi samping pasar Ulekan sebagai langkah dan terobosan mengedukasi masyarakat sadar lingkungan disamping nilai ekonomis. Ditemui di ruang kerja Kabid Seni dan Budaya Disbudpar Kota Bandung, Kang Sigit nampak antusias terhadap Kafe Walungan […]

  • Tahun 2019, Ini Empat Dinas Penerima  Program DBHCHT Kota Sukabumi

    Tahun 2019, Ini Empat Dinas Penerima Program DBHCHT Kota Sukabumi

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digulirkan oleh Pemerintah pusat ke Pemkot Sukabumi tergolong berjalan baik. Bahkan, Pemkot Sukabumi setiap tahunnya mendapatkan dana dari program tersebut selalu alami peningkatan setiap tahunya. “Kalau lihat dari perjalanan program DBHCHT yang digulirkan oleh pusat ke Pemkot Sukabumi, trennya selalu meningkat,”ujar Kepala Bagian […]

expand_less