Anggota DPRD Fraksi PSI/PKB Kota Bandung Meminta Walikota Bandung Buka APBD 2020, Pada Publik
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Jumat, 8 Nov 2019
- visibility 10
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD Fraksi Gabungan PSI/PKB Kota Bandung Meminta Walikota Bandung Buka RSPAD 2020 Pada Publik
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDUNG, MBInews.id – Bertempat di Ruang Fraksi PSI/PKB DPRD Kota Bandung jalan Sukabumi 30 mengadakan rapat forum fraksi terkait keputusan yang disepakati bersama perihal meminta Wali Kota Bandung agar membuka data rencana APBD 2020 yang berupa e-budgeting untuk publik, Bandung , Jumat, (8/11/19).
Dengan harapan dan tujuan agar publik juga dapat informasi akurat dan ikut serta secara tidak langsung mengawasi dan mengontrol juga perihal penyusunan rencana APBD 2020 secara transparan.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Bandung, Walikota Bandung, untuk membuka e-budgeting tersebut ke publik, bukan hanya untuk anggota DPRD Kota Bandung saja” jelas ketua Fraksi PSI/PKB Christian Julianto yang pada kesempatan itu didampingi Sekretaris Fraksi PSI/PKB.
“Kami percaya bahwa cara paling efektif untuk melawan korupsi adalah dengan transparansi, karena tranparansi akan membuka ruang-ruang gelap dimana korupsi bisa terjadi. Momentum yang baik untuk menjadikan Kota Bandung sebagai branchmark dalam transparansi perencanaan dan penganggaran” ungkap Christian Julianto.
Pemerintah Kota Bandung saat ini telah menggunakan e-budgeting atau sistem informasi perencanaan penganggaran terintegrasi Kota Bandung (SIRA) sejak 2017. Dengan sistem e-budgeting ini tahapan penganggaran menjadi lebih mudah dan terbuka.
“E-budgeting diciptakan dengan semangat keterbukaan dan tranparansi, menurut kami setelah tiga tahun digunakan bahwa sistem ini sudah cukup bahkan semakin matang untuk juga dapat dialami masyarakat warga Kota Bandung” tambah H. Erwin SE.
Jika dibuka ada sejumlah hal positif bagi Pemerintah Kota Bandung. Pertama masyarakat pasti sangat mengapresiasi transparansi APBD. Kedua kegiatan positif yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung berikut jajarannya diketahui masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan karena sebagai pemodal utama dari APBD tersebut.
“Hal ini akan menjadi pendidikan politik bagi masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan Anggaran, untuk bisa mengikuti dan akhirnya mengapresiasi kerja kinerja pemerintah kota Bandung itu sendiri” pungkasnya. (iwan B/Mbi)
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar