Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Merasa Dirugikan, Nasabah Kembali Melaporkan PT. Pegadaian Syariah Ke Pihak Berwajib

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 1 Sep 2020
  • visibility 88
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI MBInews.id – Cabang PT Pegadaian Syariah Persero (CPS) Kebonjati Sukabumi kembali dilaporkan oleh Siti Nurlela selaku nasabah ke Polres Sukabumi Kota atas dugaan adanya pelanggaran aturan pengadaian Syariah.

Siti Nurlela, sebelumnya merasa dirugikan, akibat ketidak sesuaian dengan sistem klausul baku perbankan syariah dan adanya dua perjanjian yang tidak bisa dibenarkan secara aturan sehingga deliknya ke Pidana.

“Dugaannya ada tindak pidana tentang perlindungan konsumen dalam klausal baku perbankan syariah, karena melebihi bank konvensional umumnya” kata Nurlela. Senin (31/08/2020).

Menurut Nurlela, meskipun PT Pegadaian Syariah Persero (CPS) menganut fatwa DSN MUI, hal itu berbeda dengan kenyataan dengan aturan yang telah ditetapkan didalamnya.

“Setelah saya pahami ternyata kami duga melenceng dari aturan-aturan, contoh halnya dengan Fatwa DSN no.19 tahun 2014, yang besar Mu’nah itu tidak lebih dari pinjaman. Sementara ini lebih” ucapnya.

Sementara itu, Suami Siti Nurlela, Tedi Ginanjar menyebutkan, PT Pegadaian Syariah Persero (CPS) diduga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen pasal 18, UU KIP dan HAM.

“Ketika ada perselisihan, pihak konsumen boleh mengadu kepada pihak yang berwenang. Namun ini tidak diperbolehkan sebelumnya. Jadi saat kami meminta kebijakan malah pihak PT CPS meminta untuk kembali topup untuk membayar tagihan sesuai aturan Presdirnya” ucapnya.

Seharusnya, menurut Ginanjar, PT CPS memberlakukan aturan syariat tersebut sesuai dengan sesuai Fatwa DSN MUI sebagai tolok ukurnya. Malah sewenang-wenang

“Fatwa DSN MUI tidak dipakai, hukum positif juga sama. Jadi memakai hukum landasan yang mana. Kita Ini hidup di NKRI jadi sesuai saja dengan aturan yang berlaku di negara kita” pungkasnya.

Sementara itu, mbinews.id masih berusaha menghubungi pihak PT CPS. Namun hingga saat belum ada jawaban dari pihak terkait (Dian).

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Komisi D Aries Supriyatna Jelaskan Tahapan, Waktu, dan Syarat PPDB 2022

    Ketua Komisi D Aries Supriyatna Jelaskan Tahapan, Waktu, dan Syarat PPDB 2022

    • calendar_month Selasa, 7 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 86
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., menjadi narasumber Talk Show Radio Rase FM 102,3, dengan tema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung Tahun 2022, bertempat di Studio Rase FM Bandung, Jumat, (3/6/2022). Aries Supriyatna menyampaikan, secara prinsip pelaksanaan PPDB tahun 2022 ini sama dengan tahun 2021 […]

  • Ketua Ombudsman RI Kunjungi Lapas Nyomplong

    Ketua Ombudsman RI Kunjungi Lapas Nyomplong

    • calendar_month Jumat, 26 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 96
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Pastikan pelayanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Sukabumi berjalan baik, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih kunjungi langsung Lapas Kelas II-B Sukabumi, Jumat (26/11/2021). “ Saya sangat merasa terhormat dan bahagia, bisa mengunjungi Lapas Sukabumi. Saya melihat, pengelolaan maupun pola pembinaan warga binaan disini, terstruktur dengan agenda dan program yang direncanakanSehingga […]

  • Pansus Pansus 10 DPRD Kota Bandung Bahas RPJMD 2025 -2029

    Pansus Pansus 10 DPRD Kota Bandung Bahas RPJMD 2025 -2029

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 107
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) 10 dipimpin Heri Hermawan. Anggota Pansus 10 DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, mengatakan, misi “Unggul dan Terbuka” dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sangat penting sebagai pijakan nyata pembangunan, bukan sekadar dokumen . Menurut Christian rapat pansus […]

  • Cuaca Jadi Faktor Harga Sembako di Kota Bandung Naik

    Cuaca Jadi Faktor Harga Sembako di Kota Bandung Naik

    • calendar_month Jumat, 10 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 103
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Beberapa harga sembako di Kota Bandung tengah alami kenaikan, seperti telur, daging ayam, gula pasir, minyak curah, cabe merah tanjung, cabe rawit, dan bawang merah. Hal ini diakui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Elly Wasliah saat ditemui Humas Kota Bandung, Kamis, 9 Juni 2022. “Setiap seminggu sekali di hari […]

  • Pemkot Bandung Memastikan Keberlangsungan Nasib Ratusan Pekerja Bandung Zoo

    Pemkot Bandung Memastikan Keberlangsungan Nasib Ratusan Pekerja Bandung Zoo

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 112
    • 0Komentar

    BANDUNG,MBINEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan keberlangsungan nasib ratusan pekerja di Bandung Zoological Garden (Bandung Zoo) dengan mengontrak mereka sebagai tenaga ahli selama masa transisi pengelolaan. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Bariati Ratna Aju menjelaskan, para pekerja Bandung Zoo telah resmi dikontrak oleh Pemkot sejak 25 Maret 2026. Skema ini bersifat sementara, menunggu […]

  • Pemkot Bandung Kontrak kerjasama Dengan 17 Perusahaan E- Katalog

    Pemkot Bandung Kontrak kerjasama Dengan 17 Perusahaan E- Katalog

    • calendar_month Kamis, 7 Jan 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 113
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengembangkan Katalog Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah melalui sistem e-Katalog lokal Kota Bandung dan e-Purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan 26 perjanjian kontrak antara Pemkot Bandung dengan 17 perusahaan penyedia barang dan jasa melalui sistem e-Katalog. Pengembangannya yang masuk dalam […]

expand_less