Breaking News
Trending Tags

Merasa Dirugikan, Nasabah Kembali Melaporkan PT. Pegadaian Syariah Ke Pihak Berwajib

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 1 Sep 2020
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI MBInews.id – Cabang PT Pegadaian Syariah Persero (CPS) Kebonjati Sukabumi kembali dilaporkan oleh Siti Nurlela selaku nasabah ke Polres Sukabumi Kota atas dugaan adanya pelanggaran aturan pengadaian Syariah.

Siti Nurlela, sebelumnya merasa dirugikan, akibat ketidak sesuaian dengan sistem klausul baku perbankan syariah dan adanya dua perjanjian yang tidak bisa dibenarkan secara aturan sehingga deliknya ke Pidana.

“Dugaannya ada tindak pidana tentang perlindungan konsumen dalam klausal baku perbankan syariah, karena melebihi bank konvensional umumnya” kata Nurlela. Senin (31/08/2020).

Menurut Nurlela, meskipun PT Pegadaian Syariah Persero (CPS) menganut fatwa DSN MUI, hal itu berbeda dengan kenyataan dengan aturan yang telah ditetapkan didalamnya.

“Setelah saya pahami ternyata kami duga melenceng dari aturan-aturan, contoh halnya dengan Fatwa DSN no.19 tahun 2014, yang besar Mu’nah itu tidak lebih dari pinjaman. Sementara ini lebih” ucapnya.

Sementara itu, Suami Siti Nurlela, Tedi Ginanjar menyebutkan, PT Pegadaian Syariah Persero (CPS) diduga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen pasal 18, UU KIP dan HAM.

“Ketika ada perselisihan, pihak konsumen boleh mengadu kepada pihak yang berwenang. Namun ini tidak diperbolehkan sebelumnya. Jadi saat kami meminta kebijakan malah pihak PT CPS meminta untuk kembali topup untuk membayar tagihan sesuai aturan Presdirnya” ucapnya.

Seharusnya, menurut Ginanjar, PT CPS memberlakukan aturan syariat tersebut sesuai dengan sesuai Fatwa DSN MUI sebagai tolok ukurnya. Malah sewenang-wenang

“Fatwa DSN MUI tidak dipakai, hukum positif juga sama. Jadi memakai hukum landasan yang mana. Kita Ini hidup di NKRI jadi sesuai saja dengan aturan yang berlaku di negara kita” pungkasnya.

Sementara itu, mbinews.id masih berusaha menghubungi pihak PT CPS. Namun hingga saat belum ada jawaban dari pihak terkait (Dian).

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Agenda hingga Rencana Kerja 2025 DPRD Jawa Barat Dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah

    Agenda hingga Rencana Kerja 2025 DPRD Jawa Barat Dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah

    • calendar_month Sabtu, 9 Nov 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Kota Bandung, Mbinews. id — Agenda atau kegiatan dan rencana kerja DPRD Provinsi Jawa Barat selama 2024 hingga 2025 dibahas sekaligus telah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Rapat Banmus tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa MQ Iswara […]

  • Dewan Jabar Minta Gubernur Secepatnya Tindaklanjuti Hasil LKPJ

    Dewan Jabar Minta Gubernur Secepatnya Tindaklanjuti Hasil LKPJ

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Bandung BEDAnews.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Rapat paripurna yang  berlangsung, hari Selasa (30/4/2019) menyampaikan rekomendasi DPRD Jabar atas pembahasan  Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018.  Salah satu hasil rekomendasi tersebut berkaitan dengan pembentukan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu […]

  • Komisi C Sosialisasikan Perda RTRW Kota Bandung 2022-2042

    Komisi C Sosialisasikan Perda RTRW Kota Bandung 2022-2042

    • calendar_month Sabtu, 3 Des 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 30
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id — Ketua Komisi C sekaligus sebagai eks Ketua Pansus Raperda RTRW Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Yudi Cahyadi, S.P., menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada Acara Publikasi dan Sosialisasi Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2022-2042, di Ruang Auditorium, Jl. […]

  • Oded  Resmi Luncurkan Kampung Wisata Co-Working  Space

    Oded Resmi Luncurkan Kampung Wisata Co-Working Space

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Wali Kota Bandung, Oded M.Daniel resmi meluncurkan Kampung Wisata Braga dan Co-working Space pada acara Braga Festival, di Jalan Braga Pendek, Minggu (10/11/2019). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan tugu berada di depan Hotel The Braga Art. Usai peresmian, Oded menyampaikan, hadirnya kampong wisata dan co-working space menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. […]

  • GMNI Kota Sukabumi,  Abdullah Masyhudi : Kongres kemaritiman XXI Di Ambon Tidak Sesuai Organisasi Penuh Kecurangan Dan Intimidasi

    GMNI Kota Sukabumi, Abdullah Masyhudi : Kongres kemaritiman XXI Di Ambon Tidak Sesuai Organisasi Penuh Kecurangan Dan Intimidasi

    • calendar_month Senin, 2 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 33
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) daerah Sukabumi Abdullah Masyhudi menganggap kongres Kemaritiman XXI GMNI di Ambon yang berlangsung selama 28 November hingga 2 Desember 2019, dianggap tidak sesuai sebagaimana mestinya organisasi, ujarnya. “Kongres kemaritiman XXI GMNI di Ambon yang gelar selama 4 hari penuh kecurangan yang didesain oleh oknum oligarki dan […]

  • Kang Yana Minta Apotek Tampilkan Produk UMKM

    Kang Yana Minta Apotek Tampilkan Produk UMKM

    • calendar_month Minggu, 26 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta apotek di Kota Bandung menyediakan ruang untuk memamerkan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini bisa menjadi kolaborasi dan wujudkepedulian membangkitkan ekonomi di masa pendemi Covid-19. “Beberapa apotek menjadi ruang displai bagi pengusaha UMKM. Kami dorong UMKM yang terdampak Covid-19 terus berinovasi dan […]

expand_less