Breaking News
Trending Tags

Merasa Dirugikan, Nasabah Kembali Melaporkan PT. Pegadaian Syariah Ke Pihak Berwajib

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 1 Sep 2020
  • visibility 49
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI MBInews.id – Cabang PT Pegadaian Syariah Persero (CPS) Kebonjati Sukabumi kembali dilaporkan oleh Siti Nurlela selaku nasabah ke Polres Sukabumi Kota atas dugaan adanya pelanggaran aturan pengadaian Syariah.

Siti Nurlela, sebelumnya merasa dirugikan, akibat ketidak sesuaian dengan sistem klausul baku perbankan syariah dan adanya dua perjanjian yang tidak bisa dibenarkan secara aturan sehingga deliknya ke Pidana.

“Dugaannya ada tindak pidana tentang perlindungan konsumen dalam klausal baku perbankan syariah, karena melebihi bank konvensional umumnya” kata Nurlela. Senin (31/08/2020).

Menurut Nurlela, meskipun PT Pegadaian Syariah Persero (CPS) menganut fatwa DSN MUI, hal itu berbeda dengan kenyataan dengan aturan yang telah ditetapkan didalamnya.

“Setelah saya pahami ternyata kami duga melenceng dari aturan-aturan, contoh halnya dengan Fatwa DSN no.19 tahun 2014, yang besar Mu’nah itu tidak lebih dari pinjaman. Sementara ini lebih” ucapnya.

Sementara itu, Suami Siti Nurlela, Tedi Ginanjar menyebutkan, PT Pegadaian Syariah Persero (CPS) diduga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen pasal 18, UU KIP dan HAM.

“Ketika ada perselisihan, pihak konsumen boleh mengadu kepada pihak yang berwenang. Namun ini tidak diperbolehkan sebelumnya. Jadi saat kami meminta kebijakan malah pihak PT CPS meminta untuk kembali topup untuk membayar tagihan sesuai aturan Presdirnya” ucapnya.

Seharusnya, menurut Ginanjar, PT CPS memberlakukan aturan syariat tersebut sesuai dengan sesuai Fatwa DSN MUI sebagai tolok ukurnya. Malah sewenang-wenang

“Fatwa DSN MUI tidak dipakai, hukum positif juga sama. Jadi memakai hukum landasan yang mana. Kita Ini hidup di NKRI jadi sesuai saja dengan aturan yang berlaku di negara kita” pungkasnya.

Sementara itu, mbinews.id masih berusaha menghubungi pihak PT CPS. Namun hingga saat belum ada jawaban dari pihak terkait (Dian).

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SatSetSatSet, Layanan 112 Pertahankan Kecepatan Penanganan Aduan Masyarakat

    SatSetSatSet, Layanan 112 Pertahankan Kecepatan Penanganan Aduan Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 13 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 48
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Layanan 112 terus mempertahankan waktu respons (respond time) kejadian darurat di Kota Bandung. Variasi waktu penanganan aduan ini mulai dari 5 menit. Melansir data Bandung Command Center (BCC) dan Call Center 112, terdapat 3.411 panggilan yang masuk ke Call Center di pekan kedua Mei 2022 mulai tanggal 6 hingga 11 Mei. Meski […]

  • Usulan Penentuan Pimpinan Fraksi ,  Surat Gerindra Yang Belum

    Usulan Penentuan Pimpinan Fraksi , Surat Gerindra Yang Belum

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 45
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id- Wakil Pimpinan DPRD Kota Sukabumi Sementara Jona Arizona mengatakan, jika pembentukan fraksi-fraksi sebagian surat dari partai politik sudah masuk ke sekretariat DPRD. Termasuk surat usulan penentuan unsur pimpinan.”Surat dari parati politik untuk unsur pimpinan yakni Ketua dan dua wakil pimpinan sudah sebagian masuk, Yakni dari partrai Golkar dan PKS, sedangkan dari Partai Gerindra […]

  • Pengangguran Tinggi, Ketua DPRD Sukabumi Sentil Arah Pembangunan

    Pengangguran Tinggi, Ketua DPRD Sukabumi Sentil Arah Pembangunan

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 342
    • 0Komentar

    SUKABUMI,MbiNews.id –  Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan daerah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Ia menilai tingginya angka pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tertangani secara serius. Dalam forum yang digelar di Gedung Juang 45, Kota Sukabumi, Rabu (8/4/2026), Wawan mengungkapkan tingkat […]

  • Pemkot Sukabumi Ambil Langkah Tegas, TPS Liar Ditutup, Sistem Sampah Dirombak

    Pemkot Sukabumi Ambil Langkah Tegas, TPS Liar Ditutup, Sistem Sampah Dirombak

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 310
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, menutup Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di kawasan BBAT dan eks TPS Pertigaan Jalan Kapten Asmud Lubis, Kecamatan Cikole, Kamis (11/6/2026). Penertiban ini dilakukan sebagai langkah tegas pemerintah dalam memperbaiki tata kelola persampahan yang dinilai masih semrawut di sejumlah titik perkotaan. Aksi penutupan TPS liar tersebut, dirangkaikan dengan kegiatan […]

  • Wali Kota Sukabumi Berikan Bantuan Warga Isoman

    Wali Kota Sukabumi Berikan Bantuan Warga Isoman

    • calendar_month Rabu, 8 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya memberikan perhatian kepada warganya yang tengah melakukan isolasi mandiri (isoman). “Kami gencar memberikan bantuan kepada warga yang isoman, agar mereka termotivasi untuk sembuh. Karena, bagi warga yang sedang isoman bukan hanya memerlukan bantuan medis saja, melainkan dukungan moril juga dibutuhkan selama menjalani proses isolasi mandiri,” ujar […]

  • Ketua Komisi II: Basis Data Akurat Kunci Penting Optimalisasi Pajak Daerah Kota Bandung

    Ketua Komisi II: Basis Data Akurat Kunci Penting Optimalisasi Pajak Daerah Kota Bandung

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id — Basis data yang akurat menjadi kunci penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak atau retribusi. Diperlukan pemanfaatan sistem dan serangkaian langkah terukur berbasis data supaya target pemasukan daerah bisa optimal. “Persoalan paling mendasar terkait dengan data. Jadi persoalan pendapatan itu akhirnya pada data. Ketersediaan data akurat menjadi dasar prediksi berapa pendapatan […]

expand_less