Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Dekopinda Kota Bandung Gelar Rakerda ‘Sinergi dan Kolaborasi Membangun Koperasi’

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 23 Feb 2022
  • visibility 11
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBInews.id – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bandung menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Membangun Koperasi”, bertempat di Gedung Dekopinda Kota Bandung, Jl. Buahbatu No. 26 Bandung, Rabu (23/02/2022).

Sesuai dengan anggaran dasar Dekopin, Dekopinda diwajibkan melakukan rakerda untuk setiap tahunnya, sedangkan untuk Musda (Musyawarah Daerah) hanya dilaksanakan 5 tahun sekali.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu, Ketua Dekopinda Kota Bandung Dr. H. Usep Sumarno, SH., SE., S.Ak., MM., M.Si.,MH., Kadiskop & UKM Kota Bandung Drs. Atet Dedi Handiman yang juga mewakili Plt. Wali Kota Bandung H. Yana Mulyana, S.E, Ketua DPRD Kota Bandung yang diwakili oleh Hj. Siti Nurjanah, SS dari Komisi B DPRD Kota Bandung, serta Ketua Dekopinwil Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Mustopa Djamaludin, M.Si.
Seperti tahun sebelumnya, raker kali ini melakukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, serta menyampaikan kegiatan rencana kerja di tahun 2022.

Dalam sambutannnya Ketua Dekopinda Kota Bandung, menyampaikan, terima kasih kepada teman-teman gerakan koperasi yang hadir pada rakerda tahun ini. Dan sesuai kesepakatan bahwa, Dekopin akan terus bekerjasama dengan pemerintah kota bandung.

“Baik itu dengan Dinas Koperasi, maupun DPRD, dalam hal menumbuhkembangkan koperasi yang ada di Kota Bandung, supaya tercipta koperasi yang baik dan sehat,” ucap H. Usep Sumarno.

Adapun penghargaan khusus untuk 7 pelaku koperasi yang diberikan langsung oleh Kadiskop & UKM Kota Bandung, Drs. Atet Dedi Handiman, yaitu Kopkar KPKB (Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung), Kopkar PT PINDAD, KSP Rukun Ikhtiar, Kopkar Bank BCA, Kopkar RS Al Islam, Primkopal (Primer Koperasi TNI Angkatan Laut) Lanal Bandung, dan Kopkar bank bjb ZIEBAR

Dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19, kegiatan rakerda tahun ini hanya diikuti oleh 50 Koperasi saja. Itu pun hanya Koperasi yang melaksanakan kewajiban kepada Dekopin.

Sedangkan untuk jumlah total keseluruhan Koperasi yang tergabung di Dekopinda Kota Bandung, berdasarakan catatan yang ada di Dinas KUKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kota Bandung sekitar 1.200 Koperasi yang aktif.

Namun yang melaksanakan RAT hanya ada 300 koperasi saja, sedangkan yang aktif di Dekopin hanya 200 koperasi.

Perlindungan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Di tengah maraknya kasus gagal bayar yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), pengawasan terhadap pengurus KSP menjadi satu hal yang disoroti. Selain itu, terdapat sejumlah indikasi yang dilanggar oleh sejumlah ‘koperasi’. Adapun indikasi tersebut yakni, tidak berbadan hukum, pinjaman dana keluar anggota koperasi, penentuan jasa tidak melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

“Kita ini memang ada pedomannya yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dari menteri koperasi tentang pelaksanaan koperasi simpan pinjam (KSP). Yang jelas, koperasi simpan pinjam itu, pertama tidak boleh memberikan pinjaman ke bukan anggota. Cuman kelemahan si KSP ini, banyak koperasi-koperasi yang kurang modal. Karena anggota kebanyakan ini memerlukan modal pinjaman baik untuk usahanya, atau keperluan lainnya.

Saran saya, Dekopin, pemerintah mengucurkan dana bantuan baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman lunak, jasanya. Misalkan paling besar 3 persen,” jelas H. Usep Sumarno.

Program Kuliah D1 adalah program pendidikan diploma dengan jangka waktu perkuliahan paling pendek.

Kuliah D1 berapa tahun? Satu tahun saja. Dalam kurun waktu tersebut, ada sekitar 32 SKS yang harus dituntaskan dalam dua semester. Diakhir perkuliahan, biasanya ada laporan karya ilmiah dan kerja praktik sebagai syarat kelulusan.

Kebetulan, lanjut H. Usep Sumarno, Dekopin ini bangunannya bangunan kampus STEMBI, nah kita punya program. Kebetulan saya yang punya programnya, karena saya aktif di STEMBI. Itu program Diploma 1. Untuk pesertanya, diutamakan adalah keluarga besar koperasi, termasuk anggota koperasi, keluarganya juga boleh.

“Untuk biayanya sendiri, terbilang murah. Jadi hanya programnya selesai 10 bulan itu nilainya 3.500.000/mahasiswa. Selama 10 bulan yah, dan itu bisa dibayar oleh dana pendidikan koperasi.

Program Kuliah D1 Managemen Koperasi untuk mata kuliahnya yaitu Ideologi Koperasi, Perangkat Organisasi Koperasi, Permodalan Koperasi, Usaha Koperasi, Akutansi Koperasi, SDM Koperasi, Manajemen Pemasaran, Komunikasi Bisnis, dan ada Leadership, dan yang terakhir Ujian Kompre tentang pemahaman koperasi pada saat itu dan koperasi pada saat sekarang,” pungkas H. Usep Sumarno. *

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat Pleno di Kota Banjar Berjalan Lancar, Jokowi – Maruf Menang Tak Ada Yang Protes

    Rapat Pleno di Kota Banjar Berjalan Lancar, Jokowi – Maruf Menang Tak Ada Yang Protes

    • calendar_month Jumat, 3 Mei 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 18
    • 0Komentar

    BANDUNG, BEDAnews,- Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019 yang digelar KPU Kota Banjar Jawa Barat di Gudang Logistik Tanjungsukur, Selasa (30/4) lalu berjalan lancar. Hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilpres di Kota Banjar, pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf unggul dengan memperoleh 63.295 suara. Sedangkan pasangan 02 Prabowo-Sandi meraih 55.732 suara, atau selisih 7.563 […]

  • Komisi I DPRD Jabar Dorong KPU Kabupaten Garut Perhatikan TPS Rawan Bencana

    Komisi I DPRD Jabar Dorong KPU Kabupaten Garut Perhatikan TPS Rawan Bencana

    • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 10
    • 0Komentar

    KABUPATEN GARUT, Mbinews.id — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut perhatikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di wilayah rawan bencana. Pasalnya, hal tersebut akan berbeda perlakuan dengan TPS yang lainnya, pihak terkait harus mematangkan perencanaan sebelum pemilihan berlangsung. Ahab  mengatakan, menurut pantauannya saat ini […]

  • Pemkot Bandung Masuk Peringkat 10 Besar Dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

    Pemkot Bandung Masuk Peringkat 10 Besar Dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

    • calendar_month Kamis, 21 Jan 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 9
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menduduki peringkat ke-8 dari 502 Kota/Kabupaten se-Indonesia dalam rencana aksi pemberantasan Korupsinya berdasarkan rilis Potret Capaian Rencana Aksi Nasional yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (20/1/2021) Dalam rilis tersebut, Kota Bandung meraih capaian sebesar 94 persen, sama dengan capaian Pemkab Tangerang dan Pemkab Musi Rawas. Capaian […]

  • Awal 2026, RSUD R. Syamsudin, S.H. Sukabumi Resmi Sediakan Layanan Kemoterapi

    Awal 2026, RSUD R. Syamsudin, S.H. Sukabumi Resmi Sediakan Layanan Kemoterapi

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 15
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi resmi menyelenggarakan layanan kemoterapi mulai Januari 2026. Persetujuan ini dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan melalui surat resmi yang diterima rumah sakit, Kamis (18/12/2025). Layanan kemoterapi di RSUD R. Syamsudin, S.H. sebelumnya sudah diajukan sejak 2018, namun baru mendapatkan persetujuan setelah manajemen rumah sakit dan Pemkot Sukabumi melakukan upaya percepatan. […]

  • Komisi C Dorong Pembangunan Patuhi Aturan RDTR dan RTRW

    Komisi C Dorong Pembangunan Patuhi Aturan RDTR dan RTRW

    • calendar_month Senin, 20 Feb 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 15
    • 0Komentar

    BANDUNG – Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, S.P., mendorong agar pembangunan dilakukan sesuai dengan zona yang ada di peraturan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) maupun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Dengan demikian, tidak ada bangunan yang muncul tanpa mengindahkan zona tata ruang tersebut, seperti zona khusus pemukiman, perindustrian dan perdagangan. “Jadi jangan […]

  • Anggaran DBHCHT di Kota Sukabumi Belum Ada Pencairan

    Anggaran DBHCHT di Kota Sukabumi Belum Ada Pencairan

    • calendar_month Senin, 20 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 12
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Sukabumi tahun ini belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, hingga saat ini anggaran tersebut belum ada pencairan. “Iya, karena anggaran DBHCHT belum cair jadi kegiatan yang didanai oleh program tersbeut belum terlaksana,”ucap Kepala Bidang Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota […]

expand_less