Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Pemkab Subang Laporkan Sari Ater Ke Kejati Jabar

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 18 Jan 2023
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUBANG – Diduga adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Obyek Wisata Sari Ater, Bupati Subang melalui advokat melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pasalnya, bertahun tahun pemerintah Kabupaten Subang merasa dirugikan oleh pengelola Obyek Wisata Sari Ater dalam hal bagi hasil keuntungan usaha dalam kerjasama pengelolaan Sari Ater.

Ketua tim advokat pemkab Subang mengakui bahwa dirinya ditunjuk untuk menyelesaikan masalah dalam pengelolaan obyek wisata Sari Ater.

“Saya yang ditugaskan oleh Bupati Subang untuk menangani permasalahan hukum dalam pengelolaan obyek wisata Sari Ater,” ujar Ardi Kusumah SH, Ketua Tim Advokasi Pemkab Subang, Senin (16/1/2023)

Ardi mengatakan kami Tim Advokasi yang terdiri dari Profesional Advokat dan Bag. Hukum Pemkab Subang telah melaporkan secara resmi adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Obyek Wisata Sari Ater ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Lanjut Ardi mengungkapkan Pemkab Subang bertahun-tahun telah dirugikan dalam hal bagi hasil keuntungan usaha dalam kerjasama pengelolaan Sari Ater dari perjanjian pertama tahun 1987 yang telah diaddendum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 1991,2005, 2012 karena adanya biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan sebelum bagi hasil.

Disamping itu juga, Ardi menyebutkan pemkab Subang mengalami kerugian akibat belum segera diserahkannya seluruh aset Obyek Wisata Sari Ater kepada Pemkab Subang yang harusnya diserahkan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak ditandatanganinya addendum perjanjian Tahun 2012, serta menduga adanya kerjasama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan Pemkab Subang.

“Adapun nilai kerugian menjadi kewenangan Audit nanti oleh yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, yang jelas nilainya sangat besar,”pungkasnya.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Bandung Minta Exit Tol KM 149 dan 151 Gedebage Dibuka

    Pemkot Bandung Minta Exit Tol KM 149 dan 151 Gedebage Dibuka

    • calendar_month Kamis, 1 Feb 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 13
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong pembukaan Exit Tol KM 149 dan KM 151 sebagai solusi kemacetan yang terjadi di kawasan Gedebage. Saat ini terdapat beberapa kawasan pusat keramaian yang bakal dipadati warga seperti Masjid Raya Al Jabbar, Stadion GBLA, Stasiun Kereta Cepat Tegaluar dan Mal Summarecon. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna […]

  • Jelang Perayaan Hari Pers Nasional 2022, PWI Gelar Rapat Koordinasi

    Jelang Perayaan Hari Pers Nasional 2022, PWI Gelar Rapat Koordinasi

    • calendar_month Kamis, 4 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 6
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mbinews.id – Menyongsong perayaan Hari Pers Nasional 2022, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bertempat di Sekretariat PWI Pusat Jakarta, Kamis, (4/11). Dalam rapat lanjutan koordinasi itu membahas kembali kesiapan Pemprov Sultra sebagai tuan rumah, termasuk penyampaian progres panitia pusat untuk menyukseskan agenda tahunan wartawan seluruh […]

  • RUU Omnibus Law Telah Melahirkan  Kegelisahan Kalangan Masyarakat Tertentu..!!

    RUU Omnibus Law Telah Melahirkan Kegelisahan Kalangan Masyarakat Tertentu..!!

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 10
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Munculnya RUU Omnibus Law telah melahirkan kegelisahan pada kalangan masyarakat tertentu yang merasa akan terdampak secara langsung oleh produk undang-undang yang sedang dirancang oleh pemerintah. Ruang-ruang kritis hadir dengan menakar ulang kembali tujuan dari omnibus law cipta lapangan kerja yang di dalamnya bersinggungan kepentingan antara kelompok pengusaha dan masyarakat. Disampaikan peneliti forum […]

  • HET Minyak Goreng Dicabut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rakyat

    HET Minyak Goreng Dicabut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rakyat

    • calendar_month Jumat, 18 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 12
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, resmi mencabut harga eceran tertinggi (HET) sejak tanggal 16 Maret 2022 lalu. Sebelumnya, pada tanggal 1 Februari 2022 lalu, pemerintah menetapkan HET minyak goreng kemasan dan bermerek, di angka 14 ribu Rupiah perliternya, sedangkan untuk minyak goreng curah, ditetapkan di angka 11.500 Rupiah perliternya. Atas […]

  • Yana Mulyana Ajak Warga Kota Bandung Bersama Merawat Toleransi

    Yana Mulyana Ajak Warga Kota Bandung Bersama Merawat Toleransi

    • calendar_month Rabu, 31 Agt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 14
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memberikan tanggapan terkait kehadirannya pada Peresmian Gedung Dakwah ANNAS, Minggu, 28 Agustus 2022 lalu, yang menjadi polemik masyarakat. Kang Yana, sapaan akrabnya Yana Mulyana mengungkapkan, kehadirannya dalam peresmian tersebut dalam kapasitas sebagai Wali Kota Bandung yang datang memenuhi undangan warganya. Sebagai Bapak dari masyarakat, dirinya senantiasa berusaha […]

  • DPRD Kota Bandung Dorong Integrasi Data dan Sinergi Lintas OPD Tangani PPKS

    DPRD Kota Bandung Dorong Integrasi Data dan Sinergi Lintas OPD Tangani PPKS

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat serta integrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), di Kota Bandung. Hal ini ia paparkan saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi penanganan Pemerlu […]

expand_less