Breaking News
Trending Tags

Kajian Lingkungan Hidup Jadi Penopang Utama RPJMD Kota Bandung

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
  • visibility 37
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews — Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, S.A.P., menghadiri acara konsultasi publik terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung, yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, di Grand Tebu Hotel Bandung, Rabu, 16 Oktober 2024.

Acara ini bertujuan untuk membentuk rekomendasi berupa rancangan atau program yang akan membawa perubahan terhadap lingkungan hidup Kota Bandung. Untuk penanganan dan pengelolaan sampah yang menjadi persoalan besar bagi Kota Bandung.

Rancangan atau program tersebut perlu disinkronisasi dan dikomunikasikan serta koordinasikan bukan hanya dengan lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah ), namun juga dengan lintas pemerintahan daerah, provinsi, dan pusat.
Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,.
Pemerintah Daerah kota wajib menyusun rancangan Pembangunan Daerah secara berjenjang yang akan menjadi pedoman dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah. Serta instrumen evaluasi penyelenggara pemerintah.

Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung ,berpesan agar Dinas Lingkungan Hidup lebih fokus di dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah, yang menjadi fenomena yang terjadi di Kota Bandung saat ini.
Persoalan penanganan dan pengelolaan sampah tersebut tidak akan dapat berjalan, tanpa adanya peran serta seluruh elemen di Kota Bandung.

“Persoalan sampah ini harus menjadi fokus bersama, tidak hanya mengandalkan sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi harus terus mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait. Karena tanpa adanya kebersamaan atau kolaborasi yang berkesinambungan untuk menyukseskan sebuah program, mustahil program itu bisa berjalan,” ujarnya.

Diharapkan , hasil dari kajian lingkungan hidup strategis tersebut dapat melahirkan program-program Pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandung.

“Melahirkan program-program kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat bagi Kota Bandung adalah amanah yang diberikan masyarakat bagi kami selaku anggota dewan, khususnya Komisi C yang membidangi terkait persoalan lingkungan hidup. Mudah-mudahan seluruh stakeholder di Kota Bandung bisa membuat sebuah program yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung,” katanya.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus 1  DPRD Kpta Bandung Dalami Realisasi Program Disbudpar, DKPP, dan DPMPTSP

    Pansus 1 DPRD Kpta Bandung Dalami Realisasi Program Disbudpar, DKPP, dan DPMPTSP

    • calendar_month Kamis, 12 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    BANDUNG,, MBInews.id – Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan rapat kerja membahas realisasi Kinerja T.A 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Rabu (11/5/2022). Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, […]

  • SDM Tenaga Kerja Kota Bandung punya nilai Daya Saing di Berbagai Bidang

    SDM Tenaga Kerja Kota Bandung punya nilai Daya Saing di Berbagai Bidang

    • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 41
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Asep Robin, S.H., M.H., menghadiri undangan Lembaga Pelatihan Kerja Mulia Mandiri Indonesia (MMI) dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung LPK Mulia Mandiri Indonesia, di Jl. Pasir Impun Atas Gg. Hj. Mulya No. 1A, Kecamatan Mandala Jati Kota Bandung, Rabu, 26 Februari 2025. Asep Robin mengatakan […]

  • Calon Wakil Wali Kota Sukabumi Nomor urut 1, Dida Sembada Nyoblos di TPS 05 Karamat

    Calon Wakil Wali Kota Sukabumi Nomor urut 1, Dida Sembada Nyoblos di TPS 05 Karamat

    • calendar_month Rabu, 27 Nov 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Bersama istri, anak dan menantunya, Calon Wakil Walikota Sukabumi nomor urut 1 dari pasangan “Serasi”, Dida Sembada memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Rabu (27/11/2024). “Alhamdulillah saya dan keluarga melakukan pencoblosan di TPS 05 SDN Karamat Randu, mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat dan ikhtiar […]

  • Layangkan Kartu Merah, PMII Minta Pemkot Sukabumi Tuntaskan SPK Bodong

    Layangkan Kartu Merah, PMII Minta Pemkot Sukabumi Tuntaskan SPK Bodong

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 36
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Dua tahun Pemerintahan Wali kota dan Wakil Wali kota Sukabumi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi mempertanyakan status SPK Bodong yang sampai saat ini tidak jelas kasusnya. Senin (21/09/20). “Bahwa dalam surat perintah kerja (SPK) tahun 2019 lalu yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemkot Sukabumi tersebut tidak jelas sampai hari ini,” […]

  • Di Tengah Pandemi, 31 Ribu Pemegang KIS Dinonaktifkan

    Di Tengah Pandemi, 31 Ribu Pemegang KIS Dinonaktifkan

    • calendar_month Selasa, 9 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Sedikitnya 31 ribu penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Sukabumi, harus di nonaktifkan sementara. “Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), hingga bulan November 2021 saat ini, Kemensos sedang melakukan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola oleh Ditjen Kependudukan […]

  • Pengamat Menilai : Pemberlakuan PSBB Oleh Pemkot  Sukabumi Belum Begitu Masif

    Pengamat Menilai : Pemberlakuan PSBB Oleh Pemkot Sukabumi Belum Begitu Masif

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 35
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Meningkatnya masyarakat yang berbelanja di tempat perbelanjaan sekitar jalan A. Yani Kota Sukabumi dalam beberapa hari kebelakang setelah pemberlakuan pembatasan Sosial bersekala besar (PSBB) mendapat Catatan dari pengamat sosial di Sukabumi. Salah satunya Sahid Arsalan mengatakan, dalam pemberlakuan PSBB oleh Pemkot Sukabumi dianggap masyarakat masih banyak tidak tahu “Jadi sosialisasi pelaksanaan PSBB […]

expand_less