Breaking News
Trending Tags

Paripurna Umumkan Calon Pimpinan DPRD dari PDIP serta 6 Usulan Raperda

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
  • visibility 61
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews — DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat, 1 November 2024. Agenda rapat mengumumkan Penggantian Calon Pimpinan DPRD Kota Bandung Masa Jabatan 2024-2029 dari PDI Perjuangan. Penyampaian Penjelasan Wali Kota perihal 5 Raperda usul Wali Kota Bandung dari Propemperda Tahun 2024, dan Penjelasan Bapemperda perihal 1 Raperda usul Prakarsa DPRD dari Propemperda Tahun 2024.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi S.H., bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, S.E., S.H., Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya S.E., M.M., serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Bandung.

Pengajuan Pimpinan DPRD Kota Bandung, yang disertai surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor: 7057/IN/DPP/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 perihal Pencabutan sekaligus Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kota Bandung.
Berdasarkan hal tersebut, pada kesempatan Rapat Paripurna ini, mengumumkan Penggantian Calon Pimpinan DPRD Kota Bandung Masa Jabatan 2024-2029, yaitu Rieke Suryaningsih, S.H., sebagai Calon Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menggantikan Achmad Nugraha DH., SH.,” tutur Pimpinan Rapat Paripurna, Asep Mulyadi.

Nama calon pimpinan DPRD Kota Bandung akan dituangkan dalam Keputusan DPRD tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Bandung Masa Jabatan 2024-2029.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/ Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.

DPRD Kota Bandung akan menyampaikan surat serta kelengkapan persyaratan ĺ penetapan calon pimpinan DPRD Kita Bandung ini, kepada Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Bandung untuk diproses .
Rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Penjelasan Wali Kota perihal usul 5 Raperda yang merupakan agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya dilakukan penyampaian penjelasan DPRD perihal 1 Raperda Usul Prakarsa DPRD yaitu Raperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang merupakan agenda Propemperda Tahun 2024 secara tertulis oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung.

Ke 6 Raperda, di antaranya Raperda Kota Bandung tentang Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame, Raperda Kota Bandung tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
Raperda Kota Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda Kota Bandung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035, dan Raperda Prakarsa DPRD yaitu Raperda Kota Bandung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Pandangan Umum Fraksi dan Pendapat Walli Kota, dilaksanakan pada Rapat Paripurna pada tanggal 6 November 2024. Adapun untuk Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi, dan Tanggapan atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Wali Kota akan dilaksanakan di hari yang sama. Untuk pembahasan agenda Dewan mengenai 6 Raperda dimaksud, sebagaimana kesepakatan dalam rapat Bamus akan dibentuk 4 Panitia Khusus yaitu Pansus 2, 3, 4 dan 5, yang pembentukannya akan dilaksanakan pada saat Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi dan Jawaban Fraksi atas Pendapat wali Kota,” tuturnya.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Triwulan Pertama Harus Selesai, Bapemperda DPRD Kota Sukabumi Harus Tuntaskan Usulan Tiga Raperda

    Triwulan Pertama Harus Selesai, Bapemperda DPRD Kota Sukabumi Harus Tuntaskan Usulan Tiga Raperda

    • calendar_month Senin, 27 Jan 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 39
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi Mulyono secepatnya akan lakukan pembahasan tiga raperda yang sudah dijadwalkan di triwulan pertama. Yakni, raperda cagar budaya dari Dinas Pendikan, kemudian tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemkot Sukabumi, dan yang ketiga raperda inisiatif dari komis I tentang protokoler.”Harus selesai di […]

  • Antusiasme Tinggi, bjb Sekuritas Ungkap Potensi Investasi Aman di Tengah Pandemi

    Antusiasme Tinggi, bjb Sekuritas Ungkap Potensi Investasi Aman di Tengah Pandemi

    • calendar_month Selasa, 13 Jul 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 54
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Antusiasme masyarakat dalam berinvestasi terus tumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun. Di Jawa Barat, peningkatan jumlah investor tersebut bahkan tetap melesat di tengah masa pandemi Covid-19. Di akhir tahun 2018, jumlah investor saham di Jawa Barat berjumlah sekitar 134 ribu orang, angka tersebut naik menjadi 177 ribu orang di 2019. Alias […]

  • Tia Sebut Masyarakat Harus Rasakan Manfaatnya, Sebarluaskan Perda Penyelenggaraan Kesehatan

    Tia Sebut Masyarakat Harus Rasakan Manfaatnya, Sebarluaskan Perda Penyelenggaraan Kesehatan

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 50
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG, Mbinews.com  — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hj. Tia Fitriani mengatakan, Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat. Pasalnya, hal tersebut harus menjadi payung hukum untuk pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Tia menyebut Penyelenggaran Kesehatan harus menjadi prioritas, menimbang hal tersebut langsung berhubungan dengan pelayanan […]

  • Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Himbau Ketua Gugus Tugas, Dadang Naser Transparan Pengunaan Dana Covid-19

    Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Himbau Ketua Gugus Tugas, Dadang Naser Transparan Pengunaan Dana Covid-19

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 51
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG, MBInews.id  – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Erwin Gunawan  mengimbau pemerintah daerah dan Satuan Gugus Percepatan Penanganan wabah Covid-19 Kabupaten Bandung agar anggaran terkait penanganan covid-19 dapat dikelola secara transparan agar penggunaannya efektif dan tepat sasaran. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Erwin Gunawan  kepada harian MBInews.id  dilokasi Kecamatan Dayeuhkolot,Kabupaten Bandung, Jumat […]

  • Wakil Walikota Bandung, Yana : Pastikan Optimalkan Pembuatan Kolam Retensi Dan Drumpori

    Wakil Walikota Bandung, Yana : Pastikan Optimalkan Pembuatan Kolam Retensi Dan Drumpori

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 62
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengoptimalkan pembuatan kolam retensi dan drumpori di musim kemarau ini.  Kolam retensi dan drumpori ini bermanfaat untuk menambah cadangan air tanah saat datang musim kemarau. Selain itu, sekaligus juga menjadi strategi untuk mengurangi luapan air berlebih ketika musim hujan melanda Kota […]

  • Pansus V DPRD Jawa Barat: Pemerintah Harus Fasilitasi Kebutuhan Petani Organik

    Pansus V DPRD Jawa Barat: Pemerintah Harus Fasilitasi Kebutuhan Petani Organik

    • calendar_month Senin, 10 Jun 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Kabupaten Sumedang, Mbinews.id — Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai peran serta pemerintah dalam memfasilitasi keluhan para petani khususnya petani organik sangat penting. Terlebih saat ini Pansus V tengah berfokus dalam menggali informasi dan data dilapangan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelanggaran Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat. Ketua […]

expand_less