Breaking News
Trending Tags

Aliran Dana Korupsi Bandung Smart City ke DPRD Bandung Ditelusuri

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 10 Des 2024
  • visibility 59
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews — Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi angkat bicara terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menelusuri adanya dugaan aliran dana ke anggota DPRD Kota Bandung dalam kasus korupsi Bandung Smart City.

Hal itu didalami penyidik KPK lewat pemeriksaan pada 4 Desember 2024 kepada Budi Santika, Direktur Komersial PT Manunggaling, Rizki Karyatama Telnics/PT Marktel, dan Dimas Sodiq Mikail, Kepala Seksi Perlengkapan Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

“Proses yang sekarang tentunya sebagai warga negara yang baik, ya kita serahkan kepada proses hukum yang berlaku,” ujar Asep Mulyadi saat dihubungi, Selasa (10/12/2024).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni mantan Sekda Kota Bandung sekaligus Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) periode 2019–2024, Ema Sumarna, serta empat anggota DPRD Kota Bandung 2019-2024, Riantono, Achmad Nugraha, Ferry Cahyadi Rismafury, dan Yudi Cahyadi.

“Mau tidak mau ke anggota yang sekarang ini, status ke anggotaannya kita masih berpegang teguh kepada aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Asep mengatakan, dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang tatib DPRD kabupaten/kota, anggota DPRD itu bisa diberhentikan sementara karena dua hal.

“Yang pertama kalau sudah menjadi terdakwa untuk perkara tindak pidana umum, kalau dipenjara paling singkat 5 tahun dan tindak pidana khusus atau korupsi,” ucap Asep.

Sementara terkait adanya sejumlah ASN di lingkungan Pemkot Bandung yang turut diperiksa dalam kasus ini, Asep meminta proses hukum ini harus dijadikan pelajaran untuk ke depan.

“Jadi program-program pelaksanaan pembangunan Kota Bandung harus betul-betul nginduk kepada apa yang menjadi kebijakan umum dari peraturan perundang-undangan,” katanya.

Atas hal tersebut, pihaknya juga akan mendorong semua anggota DPRD Kota Bandung untuk melakukan pengawasan lebih ketat agar kejadian yang sama tidak kembali terulang di kemudian hari. ***

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus 1 DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Kerja, Pansus LKPJ Minta OPD Perinci Akurasi Data

    Pansus 1 DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Kerja, Pansus LKPJ Minta OPD Perinci Akurasi Data

    • calendar_month Rabu, 6 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 61
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja dengan ketua dan tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, dalam agenda ekspos awal LKPJ, di Ruang Rapat Badan Musyawarah Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (04/04/2022). Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., dan dihadiri oleh […]

  • Oded : Jadikan Hari Pahlawan Momen Kebangkitan Anak  Bangsa

    Oded : Jadikan Hari Pahlawan Momen Kebangkitan Anak Bangsa

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 57
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Hari Pahlawan sebagai momen kebangkitan anak-anak bangsa berinovasi. Lewat inovasi, anak-anak bangsa menjadi pahlawan masa kini. “Menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapa pun warga negara Indonesia, dalam bentuk aksi-aksi nyata,” kata Oded pada upacara peringatan Hari Pahlawan, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Minggu (10/11/2019). Menurutnya, zaman dahulu semangat pahlawan […]

  • Melalui bjb University, Pemkab Sumedang Sepakat Jalin Pengembangan Kompetensi ASN

    Melalui bjb University, Pemkab Sumedang Sepakat Jalin Pengembangan Kompetensi ASN

    • calendar_month Rabu, 15 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 50
    • 0Komentar

    SUMEDANG, Mbinews.id – Bank bjb dan Pemerintah Kabupaten Sumedang sepakat bekerja sama mengembangkan kompetensi Aparata Sipil Negara (ASN) melalui bjb University. Pelaksanaan kerja sama ini ditandai dengan penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M dengan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi di Gedung Negara Sumedang, Selasa 14 September […]

  • MK Tolak Gugatan Paslon 1, Pasangan Bupati Terpilih DS – Sahrul Akan Ditetapkan KPU

    MK Tolak Gugatan Paslon 1, Pasangan Bupati Terpilih DS – Sahrul Akan Ditetapkan KPU

    • calendar_month Kamis, 18 Mar 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 67
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan yang dilayangkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bandung nomor urut 1 Kurnia Agustina-Usman Sayogi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bandung Tahun 2020. Hal itu diputuskan berdasar putusan MK nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (18/3/21). Dalam amar putusannya, majelis […]

  • Pos Indonesia Raih Tiga Penghargaan di Ajang ICEA 2022

    Pos Indonesia Raih Tiga Penghargaan di Ajang ICEA 2022

    • calendar_month Rabu, 9 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 62
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan penghargaan tiga dalam ajang Indonesia CSR Execellent Award 2022 (ICEA 2022). Dalam ajang tersebut, Jakarta, 9 Maret 2022 PT Pos Indonesia (Persero) meraih penghargaan Excellence Community Program Award; The Most Excellence CSR Company 2022 dan The Best Leadership Focus on CSR Program yang diterima oleh Direktur PT […]

  • Langkah Akhir Menuju Perda PKL Baru di Kota Bandung

    Langkah Akhir Menuju Perda PKL Baru di Kota Bandung

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 64
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) akan segera disahkan menjadi Perda. Ketua Pansus 6 DPRD Kota Bandung, Drs. Riana, mengungkapkan bahwa Raperda ini akan segera dibawa ke forum Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung. “Sebetulnya, pengusulan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sudah ada di Bapemperda cukup lama. […]

expand_less