Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Pasca Musda XVI, KNPI Kota Sukabumi Periode 2025–2028 Lapor Kepengurusan ke DPRD

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 107
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kota Sukabumi menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Sukabumi, Kamis (8/1/2026). Audiensi tersebut menjadi langkah awal kepengurusan KNPI hasil Musyawarah Daerah (Musda) XVI untuk periode 2025–2028 dalam membangun komunikasi kelembagaan dengan legislatif.

Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi, Tantan Sutandi, diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, didampingi Wakil Ketua DPRD Rojab Asy’ari, di ruang rapat DPRD Kota Sukabumi. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan membahas berbagai isu strategis kepemudaan.

Usai audiensi, Tantan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan hasil Musda XVI sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus inti KNPI Kota Sukabumi yang baru. Selain itu, KNPI juga menyampaikan sejumlah pandangan terkait peran DPRD dalam konteks pembangunan kepemudaan.

“Audiensi ini kami lakukan untuk menyampaikan hasil Musda dan kepengurusan. Selain itu, kami menyampaikan tiga ruang lingkup yang berkaitan langsung dengan fungsi DPRD, yakni regulasi, anggaran, dan evaluasi,” ujar Tantan kepada awak media.

Pada aspek regulasi, Tantan menyebut bahwa Pemerintah Kota Sukabumi sejatinya telah memiliki Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Namun demikian, menurutnya, implementasi kebijakan kepemudaan tetap perlu dikawal bersama agar selaras dengan kebutuhan dan dinamika pemuda di daerah.

Sementara dari sisi anggaran, Tantan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, khususnya dalam penyaluran dana hibah kepemudaan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak serta-merta memberikan hibah tanpa dasar hukum dan mekanisme yang jelas.

“Kami meminta agar dana hibah tidak diberikan secara sekonyong-konyong, baik kepada personal maupun lembaga. Harus ada aspek legal yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tantan juga menyoroti aspek evaluasi. Menurutnya, setiap anggaran yang telah digelontorkan kepada organisasi kepemudaan harus disertai dengan monitoring dan evaluasi yang ketat agar penggunaannya tepat sasaran.

“Dana hibah itu harus dikaji dari aspek legal, kemudian dari aspek fungsi, di mana penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara organisatoris,” jelasnya.

Terkait dinamika internal KNPI, Tantan menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya memiliki legitimasi yang kuat secara hukum. Ia menyebutkan, meskipun ada pihak lain yang mengklaim legalitas, KNPI hasil Musda XVI dapat menunjukkan dokumen dan aspek legal yang sah.

“Kami bisa menunjukkan bahwa kepengurusan kami memiliki legitimasi dan legalitas yang kuat. Itu yang kami sampaikan juga dalam audiensi,” ujarnya.

Ke depan, Tantan memastikan KNPI Kota Sukabumi akan fokus menjalankan visi dan misi gerakan kepemudaan serta terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD sebagai mitra strategis pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengapresiasi kehadiran jajaran pengurus KNPI Kota Sukabumi untuk bersilaturahmi dan menyampaikan pandangan secara terbuka. Ia menegaskan DPRD selalu terbuka terhadap siapa pun yang datang dengan niat baik.

“Siapapun yang datang dan berniat baik tentu akan kami terima. Gedung DPRD ini adalah rumah rakyat dan rumah bersama,” kata Wawan.

Menanggapi dinamika dualisme kepengurusan KNPI, Wawan menyebut bahwa secara de facto kedua kubu diakui keberadaannya. Namun secara de jure, DPRD melihat kepengurusan KNPI yang dipimpin Tantan Sutandi memiliki legitimasi yang lebih kuat.

“Kami berharap dinamika ini bisa segera selesai. Secara de facto keduanya ada, tapi secara de jure kami melihat KNPI kubu Tantan memiliki legitimasi,” ujarnya.

Meski demikian, Wawan menilai dualisme tersebut juga bisa dilihat dari sisi positif. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa Kota Sukabumi tidak kekurangan sumber daya pemuda yang aktif dan kritis.

“Yang terpenting, kami berharap pemerintah daerah bisa hadir untuk menyatukan dua kubu ini demi kepentingan pemuda dan pembangunan Kota Sukabumi,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selama Tiga Hari, Pelaku Usaha Pariwisata Kota Sukabumi Dilatih Pemasaran Digital

    Selama Tiga Hari, Pelaku Usaha Pariwisata Kota Sukabumi Dilatih Pemasaran Digital

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 118
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi mengadakan pelatihan pemasaran digital. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 orang pelaku usaha pariwisata, Selasa (10/09/2024). Dalam acara yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Para tenaga ahli di bidang pemasaran […]

  • 33 Koperasi di Kota Sukabumi Dapat Hibah Rp20 Juta, Bukan Pinjaman

    33 Koperasi di Kota Sukabumi Dapat Hibah Rp20 Juta, Bukan Pinjaman

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 116
    • 0Komentar

    SUKABUMI,MBinews.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi resmi menyalurkan hibah Rp20 juta kepada masing-masing Koperasi Merah Putih (KMP) di 33 kelurahan. Program ini digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan solusi nyata pemulihan ekonomi masyarakat tanpa memberatkan dengan utang. Penyaluran dana ditandai dengan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, di Balai […]

  • Anggota Komisi III DPRD Jabar Dorong Warga Garap Sektor Jasa Layanan Umum

    Anggota Komisi III DPRD Jabar Dorong Warga Garap Sektor Jasa Layanan Umum

    • calendar_month Kamis, 9 Des 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 99
    • 0Komentar

    BEKASI,MBInews.id – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Hj.Sumiyati,S.Pd.I., M.I.Pol yang membidangi keuangan meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah sekitar perkotaan bergerak di bidang layanan jasa. Hal itu disampaikan saat menggelar reses di Bekasi,ungkapnya melalui telepon selulernya Rabu 8 Desember 2021. “BUMDes merupakan wadah menghimpun potensi pendapatan bagi aparatur kewilayahan untuk menambah pemasukan […]

  • Pemkot Bandung Siapkan Juknis Booster 2 Untuk Nakes

    Pemkot Bandung Siapkan Juknis Booster 2 Untuk Nakes

    • calendar_month Rabu, 3 Agt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 102
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.02/C/3615/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster ke-2 bagi SDM Kesehatan. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) sesuai dengan regimen dan logistik yang ada. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan […]

  • Pererat Kerja Sama Dengan RSUD Al-Ihsan Jabar, bank bjb Hadirkan Layanan Perbankan hingga Dana Pensiun

    Pererat Kerja Sama Dengan RSUD Al-Ihsan Jabar, bank bjb Hadirkan Layanan Perbankan hingga Dana Pensiun

    • calendar_month Sabtu, 15 Okt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 75
    • 0Komentar

    BANDUNG,  MBInews.id –  Sebagai wujud upaya pengembangan bisnis perusahaan, bank bjb kembali menjalin kolaborasi dalam penyediaan layanan keuangan. Teranyar, bank bjb menambah kerja sama dengan RSUD Al-Ihsan Jawa Barat untuk pengalihan dana pensiun RSUD AL Ihsan. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb bagi para pegawai RSUD […]

  • Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Pemprov Jabar Harus Perhatikan Pelestarian Budaya Jabar

    Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat: Pemprov Jabar Harus Perhatikan Pelestarian Budaya Jabar

    • calendar_month Jumat, 21 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 92
    • 0Komentar

    SUMEDANG, MBINews.id – Kebudayaan merupakan dasar dari kemasyarakatan, oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk turun tangan langsung melestarikan kebudayaan tersebut. Atas dasar itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, mengatakan pelestarian budaya daerah di Jawa Barat khususnya pada kawasan Sumedang yang mempunyai Saung Budaya Sumedang (Sabusu) dinilai dapat mempromosikan potensi unggulan […]

expand_less