Breaking News
Trending Tags

Pasca Musda XVI, KNPI Kota Sukabumi Periode 2025–2028 Lapor Kepengurusan ke DPRD

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kota Sukabumi menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Sukabumi, Kamis (8/1/2026). Audiensi tersebut menjadi langkah awal kepengurusan KNPI hasil Musyawarah Daerah (Musda) XVI untuk periode 2025–2028 dalam membangun komunikasi kelembagaan dengan legislatif.

Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi, Tantan Sutandi, diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, didampingi Wakil Ketua DPRD Rojab Asy’ari, di ruang rapat DPRD Kota Sukabumi. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan membahas berbagai isu strategis kepemudaan.

Usai audiensi, Tantan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan hasil Musda XVI sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus inti KNPI Kota Sukabumi yang baru. Selain itu, KNPI juga menyampaikan sejumlah pandangan terkait peran DPRD dalam konteks pembangunan kepemudaan.

“Audiensi ini kami lakukan untuk menyampaikan hasil Musda dan kepengurusan. Selain itu, kami menyampaikan tiga ruang lingkup yang berkaitan langsung dengan fungsi DPRD, yakni regulasi, anggaran, dan evaluasi,” ujar Tantan kepada awak media.

Pada aspek regulasi, Tantan menyebut bahwa Pemerintah Kota Sukabumi sejatinya telah memiliki Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Namun demikian, menurutnya, implementasi kebijakan kepemudaan tetap perlu dikawal bersama agar selaras dengan kebutuhan dan dinamika pemuda di daerah.

Sementara dari sisi anggaran, Tantan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, khususnya dalam penyaluran dana hibah kepemudaan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak serta-merta memberikan hibah tanpa dasar hukum dan mekanisme yang jelas.

“Kami meminta agar dana hibah tidak diberikan secara sekonyong-konyong, baik kepada personal maupun lembaga. Harus ada aspek legal yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tantan juga menyoroti aspek evaluasi. Menurutnya, setiap anggaran yang telah digelontorkan kepada organisasi kepemudaan harus disertai dengan monitoring dan evaluasi yang ketat agar penggunaannya tepat sasaran.

“Dana hibah itu harus dikaji dari aspek legal, kemudian dari aspek fungsi, di mana penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara organisatoris,” jelasnya.

Terkait dinamika internal KNPI, Tantan menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya memiliki legitimasi yang kuat secara hukum. Ia menyebutkan, meskipun ada pihak lain yang mengklaim legalitas, KNPI hasil Musda XVI dapat menunjukkan dokumen dan aspek legal yang sah.

“Kami bisa menunjukkan bahwa kepengurusan kami memiliki legitimasi dan legalitas yang kuat. Itu yang kami sampaikan juga dalam audiensi,” ujarnya.

Ke depan, Tantan memastikan KNPI Kota Sukabumi akan fokus menjalankan visi dan misi gerakan kepemudaan serta terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD sebagai mitra strategis pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengapresiasi kehadiran jajaran pengurus KNPI Kota Sukabumi untuk bersilaturahmi dan menyampaikan pandangan secara terbuka. Ia menegaskan DPRD selalu terbuka terhadap siapa pun yang datang dengan niat baik.

“Siapapun yang datang dan berniat baik tentu akan kami terima. Gedung DPRD ini adalah rumah rakyat dan rumah bersama,” kata Wawan.

Menanggapi dinamika dualisme kepengurusan KNPI, Wawan menyebut bahwa secara de facto kedua kubu diakui keberadaannya. Namun secara de jure, DPRD melihat kepengurusan KNPI yang dipimpin Tantan Sutandi memiliki legitimasi yang lebih kuat.

“Kami berharap dinamika ini bisa segera selesai. Secara de facto keduanya ada, tapi secara de jure kami melihat KNPI kubu Tantan memiliki legitimasi,” ujarnya.

Meski demikian, Wawan menilai dualisme tersebut juga bisa dilihat dari sisi positif. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa Kota Sukabumi tidak kekurangan sumber daya pemuda yang aktif dan kritis.

“Yang terpenting, kami berharap pemerintah daerah bisa hadir untuk menyatukan dua kubu ini demi kepentingan pemuda dan pembangunan Kota Sukabumi,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • H Uus Firdaus SHi Caleg DPRD Kab Bandung Dapil VI,Targetkan PKS Raih 15 Kursi Pemilu 2024

    H Uus Firdaus SHi Caleg DPRD Kab Bandung Dapil VI,Targetkan PKS Raih 15 Kursi Pemilu 2024

    • calendar_month Minggu, 14 Jan 2024
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG, MBINews.id – Figur incumben anggota DPRD Kab Bandung dari Dapil VI.H. Uus Firdaus SHI dari PKS merupakan figur yang di perhitungkan untuk kembali menjadi Caleg di Dapil dan merupakan tolok ukur di wilayah Kab Bandung, “kata H. Dasep anggota DPRD Kab Bandung sekarang Caleg DPR RI dari PKS Kab Bandung dan Kab Bandung […]

  • Kota Bandung Diharapkan Raih Kemenangan di Propemda Jabar XV Tahun 2023

    Kota Bandung Diharapkan Raih Kemenangan di Propemda Jabar XV Tahun 2023

    • calendar_month Selasa, 28 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 22
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Beberapa cabang olahraga pada Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (Porpemda) Jawa Barat XV Tahun 2023 di Kabupaten Kuningan sudah mulai dipertandingan, Minggu 26 November 2023. Kontingen Kota Bandung telah memulai perjuangannya. Cabor pertama yang telah bertanding yakni bola basket. Tim bola basket Kota Bandung berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Kota Bogor pada pertandingan […]

  • Yana: Karyawan Sektor Pariwisata Wajib Vaksinasi

    Yana: Karyawan Sektor Pariwisata Wajib Vaksinasi

    • calendar_month Senin, 27 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 20
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mewajibkan karyawan sektor pariwisata seperti tempat wisata, hotel, cafe, maupun resto tervaksin Covid-19. Tempat wisata juga wajib memasang barcode Peduli Lindungi. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, hal itu merupakan syarat tempat wisata bisa dibuka kembali agar dapat melindungi pengunjung. Yana mencontohkan, jika cafe ada 20 karyawan, […]

  • Camat Purabaya Kembali ingatkan Warganya Agar Tak Mudik

    Camat Purabaya Kembali ingatkan Warganya Agar Tak Mudik

    • calendar_month Rabu, 12 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 22
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Camat Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi mengingatkan kembali masyarakatnya yang berada di perantauan agar tidak mudik. “Menjelang H-1 Idul Fitri ini agar bisa menahan diri dan tidak mudik dulu. Bapak, ibu, teteh, akang, ua, bibi , kakek, nenek pokoknya semua warga masyarakat, kita sama-sama jaga keluarga kita dari Covid-19,” ucapnya. Selasa (11/05/21). Menurut […]

  • Lapang Merdeka Sukabumi Akan Direvitalisasi, PKL dan Aktivitas Tak Sesuai Perda Ditertibkan

    Lapang Merdeka Sukabumi Akan Direvitalisasi, PKL dan Aktivitas Tak Sesuai Perda Ditertibkan

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 30
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id — Pemerintah Kota Sukabumi memberikan klarifikasi resmi terkait ramainya perbincangan di media sosial mengenai dugaan alih fungsi Lapang Merdeka. Isu tersebut mencuat setelah muncul unggahan yang memperlihatkan lapangan basket digunakan sebagai arena permainan mobil-mobilan di tengah tingginya aktivitas warga saat libur Tahun Baru. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa aktivitas tersebut […]

  • Sekretariat DPRD Jawa Barat Terima Audiensi GERAK JABAR

    Sekretariat DPRD Jawa Barat Terima Audiensi GERAK JABAR

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 26
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINEWS — Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Gerakan Rakyat Anti Komunis Jawa Barat atau GERAK JABAR. Audiensi diterima langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin di ruang Panitia Khusus (Pansus). Iman Tohidin menjelaskan, pihaknya menerima perwakilan dari beberapa perwakilan gerakan organisasi masyarakat (Ormas) […]

expand_less